Membedah Janji Anies-Muhaimin, Prabowo-Gibran, dan Ganjar-Mahfud di Sektor Transportasi

Program tersebut antara lain memastikan akses dan keterjangkauan biaya pelayanan publik termasuk transportasi, menyediakan 2 juta hunian terjangkau di pusat kota yang terintegrasi dengan transportasi publik, membangun kereta yang mengalungi Kalimantan, memastikan transportasi udara, darat, dan air yang terjangkau dan saling terhubung, serta dukungan subsidi ongkos transportasi air di Bali-Nusa Tenggara dan Maluku agar lebih terjangkau. 

Anies-Muhaimin juga berjanji melakukan revitalisasi sejumlah pelabuhan seperti Pelabuhan Benoa, Kupang, Yos Sudarso, Amahai, Tual dan Saumlaki, melanjutkan pembangunan KA Trans Sulawesi jalur Makassar-Pare Pare sampai Palu hingga 2029, integrasi sektor transportasi publik di Sulawesi (integrasi Pete-Pete, pengembangan bus dalam kota) dan membuat seluruh transportasi umum ramah disabilitas.

Sedangkan pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka memaparkan visi-misi bertajuk ‘Bersama Indonesia Maju’. Prabowo-Gibran menawarkan beberapa program diantaranya membangun armada transportasi laut rakyat untuk melayani pulau-pulau terpencil dan terluar dengan harga terjangkau, meningkatkan dan memperluas akses transportasi bagi penyandang disabilitas, serta menyediakan transportasi publik murah bagi pekerja dan rakyat tidak mampu.

Selain itu, Prabowo-Gibran juga berjanji memberikan kepastian hukum untuk kendaraan roda dua sebagai transportasi umum, termasuk hak berserikat bagi ojol dan taksi online yang bermitra dengan perusahaan aplikasi.

Adapun pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud Md, menjelaskan programnya dalam dokumen visi-misi bertajuk ‘Menuju Indonesia Unggul’. Terdapat beberapa program yang dijanjikan pasangan nomor urut 3 ini, diantaranya menghubungkan tempat tinggal dan tempat kerja dengan sarana transportasi yang masif, nyaman, dan murah, disertai penyediaan trotoar yang ramah pejalan kaki.

Ganjar-Mahfud juga berjanji membangun hunian baru atau renovasi disertai ketersediaan transportasi umum terutama untuk warga berpenghasilan rendah, buruh, dan anak muda dengan pembiayaan yang mudah dan murah. 

Selanjutnya: Kritik Pengamat terhadap Visi-Misi Anies, Prabowo, dan Ganjar...

Kritik Pengamat Soal Visi-Misi Transportasi

Direktur Eksekutif Institut Studi Transportasi atau Instran Deddy Herlambang menilai ketiga kandidat hanya fokus kepada pembangunan infrastruktur yang tampak secara fisik, seperti membangun jalan tol, bandara, dan pelabuhan. Namun, ketiga kandidat sama sekali tidak menyinggung mengenai keselamatan di jalan. 

“Angka kecelakaan tiap hari selalu bertambah. Siapapun presidennya jumlah kecelakan di jalan tidak pernah turun. Dari ketiga Paslon itu, belum ada gagasan yang mengurangi kecelakaan,” ujarnya saat dihubungi pada Sabtu, 16 Desember 2023. 

Padahal, kata Deddy, kecelakaan di jalan menjadi penyebab kematian kedua paling banyak setelah penyakit jantung. Ia menyebut, terdapat 22 ribu orang yang meninggal akibat kecelakaan per tahunnya. “70 sampai 80 persen dari jumlah itu adalah kecelakaan karena motor.”

Ihwal visi-misi Anies-Muhaimin, Deddy menyebut program yang diberikan hanya berkaca pada DKI Jakarta. Padahal, cara yang bisa diterapkan di DKI Jakarta belum tentu dapat diterapkan di daerah lain. Salah satu yang dikritik adalah gagasan Anies untuk pembangunan kereta api di Kalimantan. Menurutnya, kebijakan itu memerlukan studi lebih lanjut.

“Anies ingin bangun kereta di Kalimantan, demand-nya gimana. Siapa yang mau naik. Kalau di Jabodetabek pasti banyak yang naik. Kalau di Kalimantan siapa yang akan naik?” ujarnya.

Mengenai visi-misi Prabowo-Gibran, Deddy mengkritik janji memberikan kepastian hukum bagi ojek online atau Ojol agar diakui sebagai transportasi umum. Menurutnya, janji tersebut semata-mata menjadikan Ojol sebagai komoditas atau dagangan politik. “Ojol ini kan jumlahnya banyak. Di Jabodetabek saja jumlahnya 1 juta. Bisa dijadikan komoditas politik.”

Deddy menyebut, Ojol tidak dapat diakui sebagai transportasi umum karena pertimbangan keselamatan. Menurutnya, 80 persen kecelakaan di jalan terjadi pada kendaraan roda dua atau motor. Dengan diresmikannya ojol sebagai angkutan umum, resiko keselamatan di jalan semakin besar.  

“Itu sama saja kita memaksa mereka untuk bertaruh nyawa di jalan. Apalagi ojol dibiarkan bebas jadi angkutan umum. Belum diresmikan aturannya saja sudah banyak. Apalagi kalau diresmikan aturan, pasti akan lebih banyak lagi.”

Ojol, kata Deddy, bukan transportasi umum karena sifatnya angkutan privat yang hanya bisa menghantar satu penumpang saja. Selain itu, dengan disahkannya Ojol sebagai transportasi umum, sebenarnya akan menambah masalah baru. Angkutan massal seperti kereta, bus, dan angkot akan semakin bersaing dengan Ojol. Segmentasi dari angkutan massal akan terganggu dengan ojol. Apalagi, Prabowo-Gibran berjanji untuk membuat tarif angkutan massal murah.  “Kalau yang satu (Ojol) nanti diresmikan, satunya (angkutan umum) dibuat lebih murah, ya malah lebih konflik lagi.”

Mengenai visi-misi Ganjar-Mahfud, Deddy menyebut terlalu normatif. Deddy menilai, Paslon nomor tiga kurang mengelaborasi lebih detail mengenai gagasan di sektor transportasi. “Belum ada gagasan baru yang ditawarkan Ganjar-Mahfud,” ujarnya.

Selain itu, Deddy menilai visi-misi yang diberikan masih berkaca pada transportasi di kota-kota besar, khususnya DKI Jakarta. “Masyarakat di Indonesia kan enggak cuma di  Jakarta.  Jangan terjebak menjadikan Jakarta sebagai laboratorium transportasi. Di kota-kota lain peru juga jagi laboratorium. Di NTT misalnya, bisa dijadikan laboratorium karena belum ada jalannya.”

Senada dengan Deddy, Wakil Ketua Bidang Penguatan dan Pengembangan Kewilayahan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno mengkritik janji ketiga Paslon di sektor transportasi. Mengenai visi-misi Anies-Muhaimin, Djoko menilai pasangan ini terkesan ingin menerapkan transportasi di DKI Jakarta ke daerah lain. Padahal, kata Djoko, ketersediaan anggaran untuk transportasi di DKI Jakarta berbeda jauh dengan daerah lainnya. 

“Di Indonesia, hanya ada dua pemerintah daerah yang APBD untuk alokasi ke perhubungan itu sampai 3 persen yaitu DKI Jakarta dan Solo. Daerah lain, alokasi untuk perhubungan itu kurang dari 1 persen. DKI Jakarta bisa mengembangkan transportasi umum karena APBD-nya besar. Sementara daerah lain, bagaimana?” kata Djoko kepada Tempo pada Sabtu, 16 Desember 2023. 

Djoko juga mengkritisi program Anies-Muhaimin mengenai angkutan logistik. Pasangan ini menargetkan Logistic Performance Index (LPI) naik dari 3,0 pada 2022 menjadi 3,5 pada 2029. Djoko menyebut, Anies-Muhaimin tidak menjelaskan bagaimana LPI itu bisa naik. 

“Anies enggak tahu permasalahan logistik. Logistik itu yang harus diberesin pungutan liar dan oknum aparat. Kalau itu enggak diberesin, enggak akan bisa meningkatkan LPI. 50 persen bisnis angkutan logistik itu punya bekingan oknum. Yang bisa beresin ya presiden dengan Perpres.”

Meski demikian, ia mengapresiasi program Jaklingko yang ia terapkan di DKI Jakarta dan akan diterapkan di skala nasional. Djoko menyebut, program ini memang terbilang sukses di DKI Jakarta. “Dalam hal ini, Anies memang mampu memperkuat dan mengakselerasi program ini,” kata dia.

Mengenai program Prabowo-Gibran, Djoko mengkritisi janji memberikan kepastian hukum bagi ojol sebagai transportasi umum. Selain, bertentangan dengan UU nomor 20 tahun 2009, masalah keselamatan juga menjadi hal penting yang harus diperhatikan. 

Menurutnya, permasalahan ojol yang harus diselesaikan bukan terletak pada regulasinya. “Persoalannya bukan di situ (regulasi). Lebih ke pendapatannya. Percuma dibuat regulasi tapi pendapatan mereka tetap melarat. Lagi pula ojol itu kan banyaknya di kota besar seperti DK Jakarta.”

Sementara itu, ihwal visi-misi Ganjar, ia mengaku tidak memiliki banyak komentar. Sama seperti paslon lainnya, visi-misi Ganjar juga masih berkaca pada kota-kota besar seperti DKI Jakarta. Namun, ia mengapresiasi program 4T Terintegrasi (tempat tinggal, tempat kerja, trotoar, dan transportasi publik). Program ini menurutnya mampu menjawab masalah transportasi. “Tinggal timnya nanti bisa mengelaborasi lebih detail lagi.”

Selanjutnya: Rekam Jejak Anies, Gibran, dan Ganjar Tangani Transportasi...

Rekam Jejak Tiga Kandidat Menangani Transportasi

Djoko Setijowarno juga menyoroti rekam jejak tiga kandidat dalam menangani permasalahan transportasi. Ia menyebut, masing-masing Pasangan Capres - Cawapres sebenarnya memiliki pengalaman mengelola angkutan umum. “Anies kelola Bus Trans Jakarta, Gibran kelola Bus Batik Solo Trans, dan Ganjar kelola Bus Trans Jateng,” ujar Djoko. 

Djoko mengatakan, Anies pernah menjadi Gubernur DKI Jakarta, sehingga lebih mengetahui detail permasalahan transportasi yang ada di kota-kota besar. Meski demikian, Djoko menilai, keberhasilan Anies mengelola transportasi di DKI Jakarta tak terlepas dari gubernur sebelumnya. 

“Tanpa gubernur sebelumnya, Anies enggak mungkin bisa melanjutkan, karena program transportasi itu minimal butuh waktu 5 tahun. Itu kalau berhasil, kalau gagal? Anies terpilih sudah nyaman, jalur busway 13 koridor sudah terbangun. Pedestrian zaman Ahok sudah terbangun, tinggal terusin,” kata Djoko.

Sedangkan, pada paslon nomor 2, Djoko lebih menyoroti Gibran Rakabuming Raka, karena ia menilai Prabowo tidak punya pengalaman dalam mengelola transportasi. Djoko tak menampik, transportasi di Solo memang berhasil. Namun, kata Djoko, transportasi di Solo dapat berhasil karena Dinas Perhubungan Kota Solo memang kuat. Ia menyebut, Solo adalah satu-satunya kota di Indonesia yang angkutan umumnya berbadan hukum sesuai Undang-Undang. 

Sementara itu, Djoko menilai Ganjar memiliki pengalaman yang mirip dengan Anies. Ganjar berpengalaman mengelola Bus Trans Jateng.  “Provinsi selain DKI Jakarta yang sukses itu Jawa Tengah. Bus Trans Jateng punya 7 koridor sekarang. Masyarakat cukup bayar Rp 4.000, untuk buruh pelajar hanya Rp 2.000. Program ini bisa dikembangkan ke seluruh provinsi,” ujarnya.

Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio juga menyoroti rekam jejak ketiga kandidat di sektor transportasi. Agus mengatakan, saat menjadi Gubernur DKI Jakarta, Anies memiliki rekam kerja di sektor transportasi yang baik, utamanya soal konektivitas. Melalui program Jaklingko, Anies mampu membenahi konektivitas transportasi di Jakarta, meski belum merata. 

“Di Jakarta, pada tahap awal dan akhir perjalanan, banyak orang tidak menggunakan angkutan umum. Sebaliknya, mereka cenderung menggunakan layanan ojol, baru angkutan umum. Jadinya biaya perjalanan tetap tinggi. Ini yang jadi pekerjaan rumah,” kata Agus.

Sementara paslon nomor 2, Agus lebih menyoroti Gibran. Menurutnya, Gibran tidak memiliki terobosan baru. Infrastruktur yang ada di Solo, kata Agus, lebih banyak peninggalan wali kota sebelumnya. “Harusnya bisa lebih bagus di Solo. Tapi sekarang Solo juga macet.”

Mengenai paslon nomor tiga, Agus menilai Ganjar memiliki rekam jejak yang baik di sektor transportasi. Ia menilai program Bus Trans Jateng yang digagas Ganjar berhasil. Meski demikian, ia menyebut, konektivitas antar daerah di Jawa Tengah masih belum optimal. 

Selanjutnya: Pekerjaan Rumah Presiden Terpilih...

Pekerjaan Rumah Presiden Terpilih

Pengamat perkotaan dari Universitas Trisakti, Yayat Supriatna mengatakan, presiden baru nantinya punya sejumlah pekerjaan rumah untuk membenahi sektor transportasi di Indonesia. Pertama, presiden terpilih harus menunjukkan keberpihakannya pada daerah 3T.  Menurut Yayat, ketimpangan antara barat dan timur masih sangat besar. 

Dia mengatakan bahwa di wilayah timur, bisnis transportasi terbatas oleh tingkat daya beli masyarakat yang rendah. Persoalan bahan bakar juga menjadi masalah utama di timur. “Walau harganya sama, tapi bahan bakar seperti solar itu ada pembatasan. Jadi yang menjadi masalah adalah biaya transportasi itu untuk kebutuhan konsumtif daripada produktif. “

Presiden terpilih harus mampu menurunkan biaya transportasi yang tinggi agar ketimpangan dengan wilayah barat Indonesia dapat semakin ditekan. “Selagi transportasi di timur mahal maka pola kesenjangan itu tidak akan pernah tertutupi.”

Mengenai pembangunan transportasi di daerah, Yayat juga menyebut, presiden terpilih harus melakukan pembangunan dengan memperhatikan kondisi di daerahnya, dan bukan hanya menyesuaikan dengan Jakarta. 

Ia mencontohkan pembangunan kereta api di Makassar dan Pare Pare. Setelah dibangun, kata Yayat, transportasi ini tidak terlalu banyak diminati karena kurang sesuai dengan kebutuhan daerahnya.  “Kalau misalnya mau membangun kereta api di Kalimantan maupun wilayah lain yang belum berkembang, paslon harus mempertimbangkan resikonya.”

Kedua, presiden terpilih harus memastikan adanya integrasi antar moda. Bandara, pelabuhan, stasiun, dan sebagainya harus memiliki konektivitas dengan daerah pemukiman warga. Setelah integrasi antar moda, yang perlu diperhatikan selanjutnya adalah integrasi tarif. Yayat menyebut, presiden terpilih harus mampu menghadirkan tarif transportasi yang murah namun secara bisnis tetap tidak rugi. 

Tiga, pekerjaan rumah selanjutnya adalah menekan inflasi yang disebabkan mahalnya biaya transportasi di daerah timur Indonesia. “Kalau misalnya tidak ada kebijakan yang jelas tentang ketimpangan ini. Wilayah timur itu tidak akan pernah berkembang dengan baik, karena tingginya biaya transportasi dan tingginya inflasi. Itu jadi pekerjaan rumah yang besar,” kata Yayat.

Empat, presiden terpilih harus memiliki inovasi dalam pembiayaan atau pendanaan pembangunan infrastruktur transportasi. Ia menyebut, saat ini anggaran di daerah untuk sektor transportasi masih minim. Bahkan, ia menyebut, satu-satunya daerah yang mampu membangun transportasi seperti Light Rail Transit atau LRT yaitu hanya DKI Jakarta. Presiden terpilih harus memikirkan strategi membangun transportasi di luar Jawa dengan pembiayaan yang tidak sepenuhnya ditanggung pemerintah pusat. 

Lima, presiden terpilih harus mampu mengubah biaya logistik yang selama ini masih mahal. “Bahkan, biaya logistik di Indonesia paling mahal di ASEAN. Menurut Bank Dunia, Indonesia masuk kategori angkutan logistik mahal. Padahal infrastrukturnya sudah dibangun,” ujarnya.

Ketua Forum Transportasi Perkeretaapian dan Angkutan Antarkota MTI Pusat, Aditya Dwi Laksana juga menyebut beberapa pekerjaan rumah di sektor transportasi yang harus dilakukan presiden terpilih. Pertama, presiden terpilih harus mampu membuat kebijakan yang berorientasi pada peningkatan keselamatan transportasi jalan. “Terutama dengan melihat kondisi nyata kondisi darurat kecelakaan kendaraan roda dua, serta bus dan truk angkutan umum di jalan yang berakibat pada jumlah korban jiwa usia produktif yang tinggi pada saat ini,” kata Aditya. 

Aditya juga menyebut, presiden terpilih harus mampu membuat kebijakan yang tepat untuk menyeimbangkan antara keberpihakan yang memprioritaskan pengembangan angkutan umum massal dengan penguatan industri otomotif yang justru memicu ledakan pertumbuhan dan penggunaan kendaraan bermotor di jalan.

Selain itu, kata Aditya, presiden terpilih juga harus mampu memperbaiki peringkat logistik Indonesia (Logistics Performance Index) yang saat ini menurun signifikan serta program pengurangan biaya logistik secara holistik, peningkatan efisiensi distribusi barang dan pemerataan pasar angkutan logistik yang masih didominasi oleh angkutan truk. 

Selanjutnya: Respons Kubu Anies, Prabowo, dan Ganjar...

Respons Tiga Kandidat

Koordinator Penyusunan Visi-Misi Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Wijayanto Samirin menanggapi respons pengamat soal gagasan transportasi jagoannya. Wijayanto mengatakan, Anies Baswedan memiliki rekam jejak yang jelas di bidang transportasi. 

Melalui Jaklingko, kata Wijayanto, Anies berhasil mentransformasi transportasi publik di DKI Jakarta menjadi kelas dunia. “Jumlah pengguna meningkat drastis, kualitas layanan juga membaik, bahkan para pengusaha transportasi juga menikmati berkah luar biasa,” ujar Wijayanto saat dihubungi pada Sabtu, 16 Desember 2023. 

Mengenai kritik pembangunan kereta api di Kalimantan, Wijayanto mengatakan kereta api hanya salah satu moda yang akan  dikembangkan bersinergi dengan moda lainnya. Nantinya, akan dilakukan studi yang lebih komprehensif untuk menentukan urutan pengembangan moda transportasi di Kalimantan.  “Rencana ini tentunya akan melibatkan investor, swasta dan BUMN, untuk efisiensikan pemanfaatan APBN.”

Ditanya mengenai inovasi pembiayaan infrastruktur transportasi, Wijayanto tidak menjawab dengan jelas. Pihaknya hanya memastikan bahwa  setiap program yang dilakukan akan memberikan manfaat ekonomi yang maksimal dan menjawab kebutuhan rakyat. “Karena resources yang kita miliki terbatas sementara mimpi kita tanpa batas,” ujarnya.

Sementara, Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran Mulya Amri mengklaim, meski tidak memiliki latar belakang transportasi, Prabowo memahami isu ini. Prabowo melihat transportasi dalam pandangan sistem, jadi tidak bisa dipisah-pisahkan antara jalan, rel, pelabuhan, dengan fungsi-fungsi sosial dan ekonomi.

Mulya Amri juga menyebut, Gibran memiliki pengalaman yang kaya dalam mengembangkan infrastruktur transportasi. Contohnya pengembangan rel layang atau elevated rail di Simpang Joglo, Solo, yang dilakukan secara terintegrasi. Manfaatnya, waktu keberangkatan kereta lebih singkat, dari tiap 30 menit jadi tiap 15 menit. Untuk angkutan kota, ada penambahan koridor bus Batik Solo Trans (BST), sehingga sekarang ada 6 koridor BST dan 6 koridor feeder atau pengumpan. “Pergerakan orang di Solo semakin mudah,” ujar Mulya Amri.

Menanggapi kritik pengamat soal janji memberi kepastian hukum bagi ojol, Mulya Amri menyebut, kenyataan yang terjadi di seluruh Indonesia, roda dua sudah dipakai untuk transportasi umum. “Ketimbang menutup mata, mari sama-sama menata. Menurut asosiasi ojol, ada 4 juta driver ojol di Indonesia. Jangan sampai ini kita abaikan. Kita harus akui, beri perlindungan hukum, sambil kita tata,” ujarnya.

Mengenai keamanan, pihaknya memastikan akan selalu memperhatikan standar keamanan baik bagi driver maupun penumpang. Bahkan, ia menyebut, dengan adanya pengakuan berupa kepastian hukum, pemerintah malahan bisa memberlakukan standar-standar keamanan. 

Selain itu, Mulya Amri juga menyebut, subsidi juga akan diberikan untuk menghadirkan transportasi yang murah. Subsidi diberikan untuk membangun sistem transportasi publik, dengan begitu semua orang mendapat manfaat dari subsidi tersebut. Dari segi tarif, bisa ada subsidi lagi. “Misalnya untuk lansia, pensiunan, masyarakat berpenghasilan rendah ada tarif yang lebih rendah daripada untuk masyarakat umum,” kata Mulya Amri.

Untuk paslon nomor tiga, Direktur Juru Kampanye Ganjar-Mahfud Choirul Anam mengatakan, program Ganjar-Mahfud di sektor transportasi yaitu program 4T Terintegrasi (tempat tinggal, tempat kerja, trotoar, dan tempat publik). Meski demikian, Choirul tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai detail program ini. 

“Yang pasti, bagi Ganjar-Mahfud, apa yang sudah dilakukan Presiden Jokowi yang baik akan dilanjutkan, yang kurang akan dibenahi. Itu prinsip dasar. Kalau di luar pulau Jawa, visi misi Ganjar itu pemerataan, rata transportasinya, rata pembangunannya,” ujar Choirul. 

Pilihan Editor: Anies-Muhaimin Janji Evaluasi Proyek Strategis Nasional Jokowi