Minim Jejak Swasta di IKN

JAKARTA – Pembiayaan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara masih bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Realisasi investasi dari badan usaha milik swasta masih terbatas.

Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otoritas IKN, Agung Wicaksono, mengklaim minimnya pembiayaan di luar APBN bukan berarti proyek ini sepi peminat. "Sudah banyak (investor) yang mau masuk," tuturnya kepada Tempo, kemarin, 23 Maret 2023. Sektornya beragam, dari infrastruktur, perumahan, edukasi, teknologi, hingga kesehatan.

Menurut dia, sudah ada lebih dari 160 letter of intent (LOI) atau surat pernyataan komitmen investasi yang masuk ke Otorita. Separuh di antaranya datang dari investor dalam negeri, sedangkan sisanya dari investor internasional. "Yang dilakukan sekarang adalah men-screening surat minat tersebut sesuai dengan kebutuhan investasi di IKN."

Salah satu yang suratnya ditindaklanjuti adalah penawaran kerja sama untuk membangun perumahan bagi aparatur sipil negara lewat skema kerja sama pemerintah dan badan usaha dari tiga investor. Mereka adalah konsorsium perusahaan asal Cina, CCFG Corp, dan Risjadson Brunsfield Nusantara; Korea Land and Housing Corp; serta Summarecon Agung. Ketiganya telah mengantongi restu dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.