Belum Mujarab Cegah Pengemplang Pajak

JAKARTA – Direktorat Jenderal Pajak berusaha menekan upaya penghindaran dan pengelakan pajak lintas negara dengan memanfaatkan data dari pihak ketiga. Termasuk informasi keuangan yang berasal dari skema pertukaran data pajak secara otomatis antarnegara atau AEoI. Namun sejumlah kalangan menilai skema tersebut belum efektif mengatasi penghindaran pajak.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Kementerian Keuangan, Neilmaldrin Noor, mengatakan data dari pihak ketiga, termasuk informasi keuangan yang berasal dari AEoI, dipakai untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. “Data eksternal, seperti AEoI, berperan sebagai pembanding,” katanya saat dihubungi, kemarin.

Dalam sistem AEoI, pertukaran informasi rekening wajib pajak—meliputi berbagai jenis penghasilan, seperti dividen, bunga, royalti, dan gaji—melibatkan otoritas negara sumber penghasilan atau tempat menyimpan kekayaan dan negara tempat tinggal atau residen si wajib pajak. Mencegah penghindaran, sistem ini dibuat untuk melacak wajib pajak yang membuka rekening di negara lain yang bukan asal penghasilannya. Tujuan AEoI yang juga banyak didengungkan adalah menjegal praktik pendirian kantor di negara suaka pajak (tax haven).

Kantor Mossack Fonseca & Co. (Asia) Limited di Hong Kong, Cina, 2016. REUTERS/Bobby Yip

Indonesia aktif berpartisipasi dalam AEoI dengan banyak yurisdiksi di dunia. Tercatat saat ini ada 113 yurisdiksi partisipan (inbound) dan 95 yurisdiksi tujuan pelaporan (outbound) yang diterima setiap September.

Menurut Neilmaldrin, pemerintah masih meningkatkan kualitas dan kelengkapan data yang dibarter dalam AEoI dari waktu ke waktu. “Pengelakan pajak adalah masalah klasik. Hanya akan dapat diperangi melalui kerja sama antarnegara,” ujarnya.

Dalam pertemuan gubernur bank sentral dan menteri keuangan negara anggota G20 di Nusa Dua, Bali, pada 14 Juli lalu, Sekretaris Jenderal Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD), Mathias Cormann, menyebutkan pertukaran informasi dan transparansi informasi pajak secara global bisa mendatangkan pendapatan tambahan. “Hingga lebih dari US$ 120 miliar lewat berbagai program, seperti pengungkapan pajak sukarela dan investigasi pajak luar negeri.”

Berdasarkan catatan OECD, diperkirakan jumlah kekayaan orang Asia yang disimpan di luar yurisdiksi mencapai lebih dari US$ 1,2 triliun. Hal ini mengakibatkan timbulnya kerugian pendapatan negara lewat pajak hingga US$ 25 miliar per tahun.

-

Kendati demikian, sejumlah kalangan menilai skema AEoI belum efektif mengatasi masalah klasik penghindaran pajak. Kepala Center of Innovation and Digital Economy Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Nailul Huda, mengatakan barter informasi yang bersifat periodik atau hanya dalam kurun waktu tertentu itu membuat penagihan menjadi lamban.

“Karena bukan data time series, ada jarak waktu sehingga saat potensinya dikejar ke nasabah, kadang uangnya sudah tidak ada,” katanya kepada Tempo, kemarin.  

Dalam hal ketegasan, menurut Nailul, pemerintah masih lamban mengupayakan repatriasi potensi pajak yang masih berada di luar negeri dibanding negara lain. Para pengusaha dianggap memilih menempatkan uangnya di tax haven karena pajaknya yang lebih rendah. “Misalnya di British Virgin Islands, bahkan Singapura,” kata dia.

Kasus penghindaran pajak berlabel "Panama Papers" sempat mengemuka ke publik pada awal April 2016. Kala itu, dunia dihebohkan oleh bocoran dokumen mengenai sekitar 200 ribu perusahaan cangkang yang dimiliki para elite—baik pejabat publik, pengusaha ternama, maupun pesohor—dari berbagai negara. Penyembunyian entitas atau jaringan aset di negara lain ini kerap diindikasi sebagai upaya untuk mengelak dari pajak.

Dokumen itu bocor dari firma hukum Mossack Fonseca—kantor pengacara yang berbasis di Panama dan terkenal sebagai spesialisasi membuat perusahaan off-shore di kawasan suaka pajak, salah satunya di British Virgin Islands. Berasal dari sumber anonim, bocoran ini mulanya dipegang surat kabar Jerman, Suddeutsche Zeitung, pada awal 2015. Timbunan data jumbo tersebut—berukuran 2,6 terabita—kemudian dibagikan kepada Konsorsium Internasional Jurnalis Investigatif (International Consortium of Investigative Journalists/ICIJ) yang beranggotakan hampir 400 jurnalis dari sekitar 100 kantor media di seluruh dunia. Kolaborasi jurnalis global ini juga mempublikasikan dokumen Panama Papers pada 9 Mei 2016 melalui situs web www.offshoreleaks.icij.org. Tak seluruh informasi dibeberkan, hanya berupa nama perusahaan dan para pemilik sahamnya.

Petugas melayani warga yang mengikuti program pengampunan pajak (tax amnesty) di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta. TEMPO/Tony Hartawan

Dari Indonesia, hanya Tempo yang tergabung dalam pengungkapan tersebut. Selama penelusuran, Tempo menemukan sedikitnya 899 nama politikus, pejabat, dan petinggi korporasi dalam dokumen Panama Papers.