Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Poin penting
Kelompok pendukung Jokowi dalam pemilihan presiden lalu terbelah dalam menyikapi agenda Jokowi tiga periode.
Mayoritas barisan utama kelompok pendukung Jokowi menolak agenda perpanjangan masa jabatan presiden.
Agenda Jokowi tiga periode sudah menjadi topik pembahasan di grup WhatsApp kelompok pendukung Jokowi.
JAKARTA – Akhrom Saleh, Sekretaris Jenderal Koordinator Nasional Jokowi atau Kornas-Jokowi—kelompok pendukung Joko Widodo dalam pemilihan presiden—berulang kali mendapat telepon dari pemimpin organisasi pendukung Jokowi lainnya. Dari balik telepon, pemimpin pendukung Jokowi itu meminta Kornas-Jokowi ikut menyetujui gerakan Jokowi tiga periode atau perpanjangan masa jabatan presiden. Tapi Akhrom menolaknya. "Tentu kami tolak karena sikap kami jelas dan tegas menolak wacana itu," kata Akhrom saat dihubungi Tempo, Kamis, 17 Maret 2022.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Akhrom bercerita, para pemimpin organisasi pendukung Jokowi itu meminta Kornas-Jokowi berbalik arah dengan menyatakan sikap mendukung agenda Jokowi tiga periode tersebut. Paling tidak, kata Akhrom, ia diminta mengutarakan sikap itu di grup WhatsApp tempat berkumpulnya berbagai komunitas pendukung Jokowi. "Kami bukan pendukung buta yang menganggap penguasa selalu benar dalam bertindak," ujar Akhrom.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Tak hanya menolak, Akhrom juga mengatakan berusaha mencerahkan kelompok pendukung Jokowi lainnya mengenai agenda Jokowi tiga periode tersebut. Salah satu narasi yang ia sampaikan adalah bahwa perpanjangan masa jabatan presiden itu sama saja dengan merusak masa depan demokrasi Indonesia. "Artinya, apabila kita sebagai relawan, khususnya yang terlahir dari aktivis mahasiswa, tentu tak logis bila turut terjebak dalam permainan elite sekalipun itu keinginan orang nomor satu," ujarnya.
Akhrom mengatakan penjelasannya itu bisa diterima sebagian kelompok pendukung Jokowi. Mereka pun memilih tidak bersuara ataupun menyetujui agenda Jokowi tiga periode. Menurut Akhrom, organisasi pendukung Jokowi seharusnya mengingatkan Presiden Jokowi agar tidak memaksakan kehendak untuk memperpanjang masa jabatan.
Pendukung Jokowi 3 periode di Ciputat Timur, Tangerang Selatan, 12 Maret 2022. TEMPO/Magang/Muhammad Syauqi Amrullah
Selain Akhrom, Ketua Satria Airlangga—kelompok pendukung Jokowi di Surabaya—Teguh Prihandoko, juga sempat diajak mendukung agenda Jokowi tiga periode. Selain Teguh ditelepon, seorang pemimpin kelompok pendukung Jokowi di Surabaya sempat menemuinya, lalu mengajaknya menyetujui agenda perpanjangan masa jabatan presiden tersebut.
Pendukung Jokowi itu meminta izin ke Teguh agar nama organisasinya ikut dicantumkan dalam baliho dukungan ke Jokowi tiga periode yang akan dipasang di Kota Surabaya. Tapi Teguh menolaknya.
Tanpa nama lembaga Teguh, baliho bergambar Presiden Jokowi dan desain ibu kota negara disertai tulisan “Satu Komando #2024IkutPakJokowi” bertebaran di sepanjang Jalan Jenderal Ahmad Yani hingga Wonokromo, Surabaya. Penanggung jawab baliho ini mengatasnamakan diri Sapulidi Pengikat Kebhinekaan.
Menurut Teguh, ia memilih tak ikut ajakan itu karena dukungan Jokowi tiga periode justru akan menjerumuskan bekas Wali Kota Solo itu. “Kekuasaan yang terlalu lama akan cenderung korup. Kita sudah punya pengalaman,” ujar Teguh.
Sejumlah kelompok pendukung Jokowi lainnya bersikap serupa dengan Akhrom dan Teguh. Ketua Umum Jokowi Mania, Immanuel Ebenezer, mengatakan sejak awal organisasinya tidak ingin merusak demokrasi dan legasi atau warisan Presiden Jokowi di pemerintahan terakhirnya. "Saya dukung sikap tegas Presiden yang berkali-kali menolak usulan itu," kata Immanuel.
Ia menyebutkan, sejak awal, mayoritas kelompok pendukung Jokowi bersepakat menolak agenda perpanjangan masa jabatan. Immanuel mengatakan agenda presiden tiga periode ini bukan kebutuhan rakyat, melainkan kepentingan oligarki yang berada di sekeliling Jokowi. "Kalau relawan langsung presiden, pasti menolak. Tapi kalau relawan produknya menteri, ya, pasti maunya tiga periode," ujarnya.
Sekretaris Jenderal Projo, Handoko (kiri), dan Presiden Jokowidi Jakarta. ANTARA/Aprillio Akbar
Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Pro-Jokowi atau Projo, Handoko, mengatakan lembaganya ingin memaksimalkan sisa waktu pemerintahan Jokowi agar menghasilkan warisan yang bagus untuk bangsa. Janji politik dan visi-misi Jokowi harus dituntaskan hingga akhir masa jabatannya.
Menurut Handoko, ada persoalan lebih mendasar dibanding perpanjangan masa jabatan, yaitu pemerintah wajib menguatkan demokrasi dan tata negara. Ia mewanti-wanti agar perubahan konstitusi tidak dilakukan karena alasan yang tidak prinsipil.
Ketua Umum Sekretariat Nasional Jaringan Organisasi dan Komunitas Warga Indonesia atau Seknas Jokowi, Rambun Tjajo, mengakui memang ada pembicaraan di antara sesama kelompok pendukung Jokowi mengenai agenda perpanjangan masa jabatan presiden. Tapi Rambun tak terusik oleh topik pembahasan itu. “Sikap kami tetap konsisten tidak akan melakukan hal yang melanggar konstitusi,” kata dia.
Rambun berpendapat substansi amendemen Undang-Undang Dasar 1945 untuk memperpanjang masa jabatan presiden harus dilihat lebih dulu. Jika substansi amendemen itu ke arah perubahan lebih baik, bisa saja didiskusikan. Namun, “Kami tidak ingin terlibat hal-hal yang kontroversi,” katanya.
Jaringan Kemandirian Nasional (Jaman) merupakan kelompok relawan pemenangan Jokowi yang sejak awal, pada 2020, menolak ide 3 periode tersebut. Iwan Dwi Laksono, Ketua Umum Jaman, mengatakan gagasan tersebut dapat memicu pengalaman pahit prareformasi 1998 dan membentuk kepemimpinan diktator. "Sikap kami sampai sekarang tidak berubah," ujar Iwan.
Berbeda dengan berbagai kelompok pendukung Jokowi di atas, Koalisi Bersama Rakyat (Kobar) justru gencar mengkampanyekan gerakan Jokowi tiga periode. Deklarator Kobar, Sahat Martin Philip Sinurat, mengakui ada komunikasi di antara para kelompok pendukung Jokowi agar menyetujui agenda Jokowi tiga periode. Ia mengatakan kelompok pendukung Jokowi dalam pemilihan presiden memang terbelah dalam menyikapi agenda perpanjangan masa jabatan presiden. "Kami yakin, cepat atau lambat, mereka akan mendukung wacana presiden tiga periode," katanya.
Adapun Komunitas Jokowi-Prabowo (Jokpro) 2024 sejak awal gencar mengkampanyekan perpanjangan masa jabatan presiden. Kelompok yang baru berdiri pada pertengahan tahun lalu ini—beranggotakan sejumlah pendukung Jokowi dalam pemilihan presiden lalu—mengusung Jokowi berpasangan dengan Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Gerindra, pada pemilihan presiden 2024. Tujuan mereka untuk mengatasi polarisasi masyarakat yang tercipta setelah pemilihan presiden terdahulu.
Sekretaris Jenderal Jokpro 2024, Timothy Ivan Triyono, mengimbau kepada seluruh organisasi pendukung Jokowi agar solid mendukung Jokowi hingga 2029 atau Jokowi tiga periode. "Kami setia bersama Jokowi sampai 2029," katanya.
MAYA AYU PUSPITASARI | KUKUH S. WIBOWO
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo