Gelombang Penolakan Aturan Jaminan Hari Tua

Suara penolakan terhadap aturan baru pencairan dana Jaminan Hari Tua Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (JHT BP Jamsostek) datang dari berbagai serikat pekerja. Mereka juga menyoroti program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang belum berjalan.

14 Februari 2022 | 00.00 WIB

Perbesar

Buruh berunjuk rasa di Bundaran Patung Kuda, Jakarta, 28 Oktober 2021. TEMPO/Muhammad Hidayat

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Ringkasan Berita

Kalangan serikat pekerja menilai aturan baru pencairan JHT BP Jamsostek memberatkan pekerja yang terkena PHK.
Serikat pekerja menyatakan dana JHT BP Jamsostek merupakan hak pekerja.
Penolakan juga muncul dalam bentuk petisi di situs Internet.

JAKARTA – Kebijakan pemerintah menahan dana Jaminan Hari Tua Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (JHT BP Jamsostek) hingga peserta memasuki masa pensiun mendapat protes bertubi-tubi. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, menolak kebijakan tersebut lantaran wacananya digulirkan di tengah tingginya angka pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat pandemi.

Berlangganan Tempo+ untuk membaca cerita lengkapnyaSudah Berlangganan? Masuk di sini

Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
Akses penuh seluruh artikel Tempo+
Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
Fitur baca cepat di edisi Mingguan
Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo

Lihat Benefit Lainnya

jaminan-hari-tua

kementerian-ketenagakerjaan

jht-bp-jamsostek

bp-jamsostek

phk

Vindry Florentin

Lulus dari Fakultas Ilmu Budaya Universitas Padjadjaran tahun 2015 dan bergabung dengan Tempo di tahun yang sama. Kini meliput isu seputar ekonomi dan bisnis. Salah satu host siniar Jelasin Dong! di YouTube Tempodotco

Edisi 11 Mei 2025