Mengejar Capaian Vaksinasi di Wilayah Rawan Banjir

JAKARTA — Pemerintah DKI Jakarta bersiap menghadapi ancaman banjir saat memasuki musim hujan. Namun, menurut data dari DKI per 21 September lalu, terdapat 13 rukun warga (RW) rawan banjir dengan cakupan vaksinasi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) kurang dari 60 persen. Lima dari 13 RW tersebut berada di Kelurahan Cawang, Bale Kambang, dan Batu Ampar, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur.

Wakil Wali Kota Jakarta Timur Hendra Hidayat membantahnya. Menurut dia, berdasarkan data per 3 Oktober lalu, tidak ada lagi wilayah di Jakarta Timur yang capaian vaksinasinya di bawah 60 persen. "Cakupan terendah kami sudah berada pada level kuning (di atas 60 persen)," kata Hendra ketika dihubungi, kemarin. 

 

Hendra mengatakan, dari lima kelurahan terendah, capaian vaksinasi di Jakarta Timur sudah berada di atas 70 persen. Kelima kelurahan tersebut adalah Kampung Tengah 70,26 persen, Bale Kambang 70,57 persen, Kampung Melayu 70,71 persen, Kampung Melayu 70,71 persen, Batu Ampar 70,97 persen, dan Bidara Cina 71,41 persen.

 

Menurut Hendra, Pemerintah Kota Jakarta Timur masih menggenjot cakupan vaksinasi, terutama di wilayah rawan banjir sesuai dengan arahan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Untuk meningkatkan cakupan vaksinasi di wilayah rawan banjir, Pemerintah Kota Jakarta Timur menggandeng pihak swasta. "Misalnya, dengan Yayasan Artha Graha untuk susur vaksinasi di kelurahan rawan banjir yang masih rendah cakupan vaksinasinya," kata Hendra. 

Warga berada di dalam rumahnya yang terkena banjir di Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta, 7 Februari 2021. ANTARA/Aditya Pradana Putra

Sebagai contoh, kegiatan susur vaksinasi tahap pertama akan dilakukan di Cipinang Melayu pada hari ini, Kamis lusa, dan Ahad mendatang. Selanjutnya, secara bertahap, sentra vaksinasi akan digelar di wilayah lain yang berisiko terendam banjir. 

 

Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Gilbert Simanjuntak, berharap Pemerintah Provinsi bisa mencapai target vaksinasi warga di wilayah rentan banjir. Menurut Gilbert, seharusnya pekerjaan tersebut tak akan jadi soal bagi DKI mengingat mereka sudah punya pemetaan daerah rawan banjir. 

 

Anggota Komisi B atau bidang perekonomian itu berharap pemerintah bisa melibatkan TNI dan Polri untuk mengatasi ketertinggalan cakupan vaksinasi di wilayah rentan banjir. Maklum, selama ini kegiatan vaksinasi cenderung sukses dengan melibatkan TNI dan Polri. "Fokus Pemprov atasi Covid-19 masih diperlukan agar ekonomi bisa dibuka dengan yakin," kata Gilbert. 

 

Selain itu, belum amannya capaian vaksinasi di wilayah rawan banjir berisiko membahayakan masyarakat di lokasi tersebut. Sebab, bisa saja muncul kenaikan angka kasus Covid-19 di wilayah banjir, terutama di pengungsian. "Karena tidak mungkin menjaga jarak dalam situasi tersebut," kata Gilbert. 

 

Menurut data DKI Jakarta, vaksinasi di Ibu Kota sudah mencapai 10.506.966 warga untuk dosis pertama. Angka tersebut sekitar 117,5 persen. Namun, dengan catatan, warga ber-KTP DKI sebanyak 6.848.461 orang atau 76,6 persen dari total capaian vaksinasi dosis pertama. Sisanya, 23,4 persen, merupakan warga ber-KTP di luar DKI. 

 

Sementara itu, kolaborator ahli di LaporCovid-19, Dicky Pelupessy, berharap DKI bisa segera menyelesaikan cakupan vaksinasi warga di wilayah rentan banjir. Selain itu, ia berharap DKI bisa mengejar lebih banyak warga ber-KTP DKI untuk divaksin. Terlebih, DKI merupakan provinsi yang punya sumber daya untuk menggencarkan vaksinasi. "Jadi, harus dicari tahu mengapa masih banyak warga DKI yang belum mau divaksin. Harus dicari solusinya," kata Dicky ketika dihubungi, kemarin.

Selain mengejar target vaksinasi, Dicky berharap pemerintah Ibu Kota bisa menyiapkan protokol tanggap darurat banjir yang sesuai dengan kondisi pandemi Covid-19. Ia mencontohkan upaya penanggulangan bencana meletusnya Gunung Merapi di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah pada beberapa bulan lalu. 

 

Saat itu pemerintah pusat dan daerah sukses menerapkan protokol kesehatan yang cukup ketat di wilayah pengungsian. Walhasil, risiko penularan Covid-19 bisa ditekan. Upaya serupa dilakukan pemerintah pusat dan daerah saat menanggulangi bencana gempa di Mamuju pada pertengahan Januari lalu. 

 

Dicky optimistis DKI bisa menerapkan protokol kesehatan ketat dalam skenario tanggap darurat banjir. Terlebih, banjir merupakan kejadian alam yang masih bisa diprediksi melalui prakiraan cuaca. Lain halnya dengan gempa bumi yang tak bisa diprediksi. "Jadi, ini akan mengetes bisa-tidaknya DKI mengatasi bencana di tengah pandemi Covid-19," kata Dicky.