Menimbang Kandidat Penjabat Gubernur Jakarta

Selanjutnya, usulan nama yang masuk akan diverifikasi oleh tim Kementerian Dalam Negeri. Kemudian tim akan menggali profil nama yang masuk tersebut sesuai dengan kriteria, persyaratan, dan ketentuan lain.

Berikutnya, sidang tim penilai akhir akan mengerucutkan para calon menjadi tiga orang. Kemudian nama ketiga kandidat akan diserahkan kepada Presiden Joko Widodo untuk ditetapkan satu di antaranya. "Proses masih berlangsung dan beberapa nama yang kita ketahui sudah mulai mengemuka di publik," kata Benny kepada Tempo, kemarin.

Benny tidak bersedia berkomentar tentang Heru Budi Hartono, Marullah Matali, dan Juri Ardiantoro yang disebut-sebut menjadi calon kuat penjabat Gubernur Jakarta. Benny menegaskan, penjaringan untuk posisi penjabat Gubernur Jakarta masih dalam tahap penjaringan. “Belum sampai tahap verifikasi dan pendalaman profil,” katanya. "Masih ada waktu untuk mempersiapkan segala sesuatu dengan baik."

Pakar politik dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno, menilai pemilihan penjabat gubernur jauh dari kata transparan, demokratis, dan akuntabel. Masyarakat tak pernah dilibatkan dalam penjaringan calon yang akan diserahkan kepada Presiden Jokowi. "Jangankan dimintai pendapat, dikasih tahu siapa calonnya saja tidak," kata dia.

Padahal tidak ada salahnya jika Kementerian Dalam Negeri mengumumkan nama-nama calon. Dengan demikian, masyarakat bisa ikut menggali profil mereka. Pada gilirannya, masyarakat secara tidak langsung ikut memverifikasi sehingga diharapkan calon yang terpilih nanti adalah yang terbaik.

Khusus untuk DKI Jakarta, kata Adi, muncul dua nama calon yang berasal dari lingkaran Istana, yakni Heru Budi Hartono dan Juri Ardiantoro. Jika memang benar mereka dicalonkan, ia khawatir penunjukan penjabat gubernur rentan disisipi kepentingan politik. Khususnya oleh pihak-pihak yang punya kepentingan politik dalam Pemilu 2024. "Takutnya jadi bagian mesin politik suatu kelompok,” katanya. “Meski menurut aturan pj gubernur tidak boleh berpolitik, tak ada jaminan nantinya."

Kekhawatiran serupa disampaikan pakar politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komaruddin. Ia mencium aroma kepentingan politik dalam penetapan penjabat Gubernur Jakarta, baik yang berkaitan dengan pemilu maupun pilkada Jakarta. "Diakui atau tidak, bisa saja (penjabat gubernur) menjadi alat untuk keberpihakan kepada calon atau partai tertentu," kata dia.

Jika hal tersebut terjadi, masyarakat yang menjadi korban. Sebab, selain menjadi korban praktik politik, masyarakat gagal mendapatkan penjabat gubernur yang berkualitas untuk dijadikan pemimpin sementara.

Adapun Benny Irwan membantah pandangan kekhawatiran pengaturan penunjukan penjabat Gubernur DKI Jakarta. Menurut dia, Kementerian Dalam Negeri berkomitmen bahwa penjaringan calon penjabat kepala daerah ini sesuai dengan regulasi. "Tidak hanya untuk DKI, tapi juga untuk provinsi lainnya," kata dia.

Heru Budi Hartono tidak bersedia berkomentar tentang namanya yang muncul sebagai calon penjabat Gubernur Jakarta. "Aduh, belum kepikiran ke arah sana," kata Heru. Dia menilai banyak figur yang lebih layak mengisi posisi itu dibanding dirinya.

Heru pernah menduduki sejumlah posisi pemimpin di lingkungan pemerintahan DKI Jakarta. Di antaranya Wali Kota Jakarta Utara dan Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Jakarta.

Adapun Marullah dan Juri tidak menjawab permintaan wawancara dari Tempo. Marullah sejatinya bukan nama asing di DKI Jakarta. Pria berusia 56 tahun itu pernah menjabat Wali Kota Jakarta Selatan dan saat ini dipercaya menjadi Sekretaris Daerah DKI.

Adapun Juri pernah bertugas sebagai anggota dan Ketua Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta. Setelah itu, ia naik menjadi komisioner KPU sebelum mengisi jabatan sebagai salah satu deputi di Kantor Staf Presiden.

INDRA WIJAYA | M. JULNIS FIRMANSYAH