Menteri Ekonomi dari Kalangan Parpol dan PR yang Menumpuk

Dengan susunan ini, Rusli khawatir banyak kepentingan politik yang ikut terbawa. Selain soal ego sektoral yang tinggi, Rusli juga mengkhawatirkan persoalan koordinasi antar kementerian yang tak baik.

Rusli mencontohkan hal serupa pernah terjadi pada beberapa tahun ke belakang. Salah satunya terjadi antara Kementerian Perdagangan (Kemendag) dengan Kementerian Pertanian (Kementan). Kedua kementerian ini nyatanya justru tak sinkron terkait data produksi dan impor beras.

Akibat tak ada sinkronisasi dan koordinasi yang baik terjadi ketegangan dan perang statement di media antar kedu kementerian. Kemendag ingin mengajukan impor namun tertahan oleh Kementan yang menyatakan bahwa produksi sudah lebih dari cukup.

"Karena itu, tantangan ekonomi makin kompleks, dengan orang partai yang track recordnya belum sesuai ini bisa? Tentu publik bisa menilai, ini ada kepentingan partainya, atau justru mampu mengadress permasalahan tersebut," kata Rusli.

Direktur Riset Center of Reform on Economica (Core) Piter Abdullah Redjalam mengatakan bahwa Indonesia harus bersiap menghadapi potensi menumpuknya masalah pada 2020. Sebab, susunan menteri ekonomi dipandang belum mampu menyelesaikan pekerjaan rumah perekonomian.

"Dengan komposisi kabinet saat ini, khususnya di bidang ekonomi, saya tidak cukup optimistis dengan perekonomian ke depan. Lupakan mimpi untuk bisa menjadi negara ekonomi terbesar ke-5 pada tahun 2045," kata Piter ketika dihubungi Tempo, Rabu 23 Oktober 2019.

Piter mengatakan susunan tim ekonomi di kabinet periode kedua ini, jauh dari harapan dirinya. Sebab, hampir di pos menteri tidak menjanjikan adanya masa depan ekonomi yang terbaik. Karena itu, dirinya tidak mengharapkan adanya terobosan ekonomi dengan komposisi menteri tersebut.

Piter bahkan menyoroti posisi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang kini dipegang oleh Airlangga Hartarto. Dia mengatakan salah satu tantangan akan dihadapi oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian saat berkoodinasi dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang juga baru dilantik.

Menteri Keuangan Sri Mulyani didampingi Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto saat akan melepas mobil yang akan diekspor setelah peluncuran aturan penyederhanaan ekspor kendaraan utuh di Dermaga PT Indonesia Kendaraan Terminal, Jakarta, Selasa, 12 Februari 2019. Dengan adanya kemudahan yang diberikan pemerintah, diharapkan defisit neraca perdagangan bisa diatasi dengan menggenjot ekspor. TEMPO/Tony Hartawan

Piter merujuk kasus yang pernah terjadi sebelumnya antara Menteri Koordinator Bidang Perekonomian saat itu Aburizal Bakrie dengan Sri Mulyani, di bawah pimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono . Saat itu hubungan keduanya tidak harmonis.

"Saya kira Airlangga perlu memperkuat para deputi dan juga staf ahlinya agar bisa memberikan masukan, dalam mengkoordinasikan seluruh menteri perekonomian," kata Piter.

Ketua Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia Marthin Hadiwinata menyoroti adanya tiga kemunduran pada sektor kelautan dan perikanan pada periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo. Kemunduran pertama, kata dia, tampak dari pemilihan Edhy Prabowo sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan di Kabinet Indonesia Maju, menggantikan Susi Pudjiastuti.

"Kemunduran pertama terlihat dari menteri terpilih untuk KKP dipimpin politikus. Sudah seharusnya kementerian KP yang terkait dengan produksi pangan perikanan nasional dipimpin oleh profesional yang paham masalah produksi perikanan dari akar rumput hingga kebijakan nasional," kata Marthin dalam keterangan tertulis, Rabu, 23 Oktober 2019.

Kedua, Marthin melihat Jokowi menjadikan posisi KKP sebagai transaksi ke mantan lawannya. Mengingat, Edhy adalah politikus Gerindra yang pada pemilu lalu berseberangan dengan Jokowi. Langkah itu, menurut dia, menunjukan Jokowi tidak mendudukkan dalam perhatian utama terhadap kelautan dan perikanan. "Karena jika masih menjadi fokus, seharusnya tidak ditransaksikan," ujar Marthin.

Ketiga, ia mengatakan kondisi ini bergeser sangat jauh dari cita-cita poros maritim Jokowi. "Ini menunjukkan pemerintah hanya akan menjadikan laut sebagai sumber daya yang akan di eksploitasi, terlihat dari adanya nomenklatur Kementerian Maritim dan Investasi," tuturnya.

Adapun pengamat telekomunikasi, Heru Sutadi, mengatakan, dalam 100 hari ke depan, Menteri Komunikasi dan Informatika yang baru, Jhonny G. Plate sudah memiliki tugas yang menumpuk. “Pak Johnny bisa langsung gaspol,” katanya saat dihubungi Tempo pada Rabu pagi. 

Menurut Heru, sebagai tugas perdana, Johnny mesti menggencarkan pembahasan Rancangan Undang-undang atau RUU Perlindungan Data Pribadi dalam 100 hari mendatang. Sebelum dibahas di tingkat Dewan Perwakilan Rakyat, Kominfo juga mesti menggodok matang poin-poin dalam beleid tersebut. 

Menteri Komunikasi dan Informatika periode 2019-2024 Johnny Gerard Plate tiba di kantor Kementerian Kominfo, Jakarta Pusat, pada Rabu, 23 Oktober 2019. Johnny didampingi oleh Menkominfo periode sebelumnya, Rudiantara. Keduanya akan mengikuti prosesi serah-terima jabatan menteri. TEMPO/Francisca Christy Rosana

Kemudian, Johnny memiliki tugas menyelesaikan konsep pembangunan backhaul dan akses pendukung pengoperasian Palapa Ring. Palapa Ring merupakan infrastruktur tol langit. Keberadaannya menjadi tulang punggung serat optik nasional dan akan menjangkau sebanyak 34 provinsi. 

Selain mematangkan proyek Palapa Ring, Heru mengatakan Kominfo memiliki tugas lebih luas untuk mengevaluasi program-program lawas.  “Kominfo memiliki tugas mengeluarkan kebijakan interkonekai berbasis IP, lalu reevaluasi program 1000 Startup dan dorongan baru untuk menginkubasi startup yang sudah dikurasi,” ujar Heru.

Sementara itu, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Rosan P. Roeslani berharap formasi kabinet yang baru dapat menjawab berbagai tantangan yang masih mewarnai perekonomian Indonesia. Tantangan itu misalnya defisit neraca berjalan, defisit neraca perdagangan, defisit anggaran belanja, masalah perizinan usaha, masalah kemiskinan, juga kualitas sumber daya manusia.

"Hingga masalah fundamental struktural, seperti efisiensi dan produktifitas serta lapangan kerja," ujar dia dalam keterangan tertulis yang diterima Tempo, Rabu, 23 Oktober 2019. Terlebih lagi, ia mengingatkan ada tantangan luar negeri mengenai ketidakpastian ekonomi global yang membuat ekspor Indonesia turun dan masih menekan perekonomian global.

MARTHA WARTA SILABAN| FRANCISCA CHRISTY ROSANA | CAESAR AKBAR