Menyelamatkan Ibu Kota dari Ancaman Wabah Covid-19

Perbesar

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Poin penting

Jika mobilitas penduduk tidak segera dibatasi, jumlah kasus positif aktif Covid-19 di Ibu Kota diperkirakan melewati angka 100 ribu pada pertengahan Juli mendatang.
Pemerintah DKI Jakarta menunggu panduan detail dari pemerintah pusat tentang pelaksanaan PPKM darurat.
Semua rumah sakit di Jakarta kewalahan menangani pasien Covid-19 yang terus berdatangan.

JAKARTA – Jumlah kasus positif aktif Covid-19 di Ibu Kota diperkirakan bakal melewati angka 100 ribu pada pertengahan Juli mendatang jika pemerintah tidak segera memperketat pembatasan mobilitas penduduk. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat menjadi salah satu bentuk ikhtiar pemerintah untuk menyelamatkan masyarakat dari ancaman pandemi.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

“Saya ingin sampaikan, ini adalah ikhtiar penyelamatan, bukan sekadar pembatasan,” kata Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balai Kota Jakarta, kemarin. “Jadi, jangan kita mengira pembatasan untuk pembatasan. Tapi, untuk melakukan penyelamatan, harus dilakukan pembatasan.”

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Menurut Anies, pemerintah pusat saat ini masih membahas rencana penerapan kebijakan PPKM darurat yang akan berlaku se-Jawa. “Itu semua sedang difinalkan hari ini oleh Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi sebagai ketua untuk penanganan di Jawa,” katanya. Dalam aturan terbaru itu, tiap pemerintah daerah di tingkat kabupaten dan kota akan menjalankan PPKM darurat sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. “Jadi, akan ada panduan detail tentang bentuk-bentuk pembatasan yang akan dilakukan.”

Pada Selasa lalu, dalam rapat koordinasi bersama Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Anies menyampaikan bahwa pemerintah Jakarta telah menyiapkan enam skenario manakala jumlah kasus aktif Covid-19 benar-benar mencapai angka 100 ribu. Pertama, mengkhususkan rumah sakit kelas A sepenuhnya untuk penanganan pasien Covid-19. Langkah lainnya, rumah sakit darurat Wisma Atlet Kemayoran akan dikhususkan untuk menangani pasien Covid-19 dengan gejala sedang hingga berat.

Petugas RSUD Tarakan menyiapkan tenda darurat untuk perawatan pasien Covid-19 di halaman SDN Cideng 2, Jakarta, 29 Juni 2021. TEMPO/Hilman Fathurrahman W

Ketiga, pemerintah mengubah rumah susun menjadi fasilitas isolasi terkendali untuk pasien bergejala ringan. Keempat, Pemerintah Provinsi berencana mengubah stadion indoor dan gedung konvensi besar menjadi rumah sakit darurat penanganan kasus darurat kritis. Rumah sakit darurat ini akan berada dalam satu manajemen dengan RSDC Wisma Atlet. Skenario kelima, pemerintah DKI akan memastikan ketersediaan tenaga kesehatan terpenuhi, termasuk penambahan tenaga dari luar Jakarta. Adapun langkah terakhir adalah memastikan ketersediaan oksigen, alat pelindung diri, alat kesehatan, dan obat-obatan.

Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Krisis Kesehatan Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Sulung, mengatakan, di Ibu Kota, terdapat 140 rumah sakit rujukan untuk pasien Covid-19. Saat ini, tingkat keterisian di semua rumah sakit itu rata-rata sudah 94 persen. Pada 28 Juni lalu, dari 10.448 ranjang ruang isolasi, terisi 9.787 ranjang. Sementara itu, di unit perawatan intensif, dari 1.263 ranjang telah terisi 1.164 ranjang.

Pemerintah DKI masih berusaha menambah jumlah ranjang bilik isolasi hingga 13 ribu unit dan perawatan intensif 1.300 unit. Angka ini jauh melebihi kapasitas pada puncak gelombang pertama pada Februari 2021. “Sekarang, 32 RSUD sudah menangani pasien Covid-19, dan 13 di antaranya menjadi rumah sakit khusus Covid-19.”

Wakil Direktur Pelayanan Medik Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cengkareng, Savitri Handayana, mengatakan lonjakan jumlah pasien memang sangat cepat dalam beberapa pekan terakhir. Ruang perawatan intensif yang memiliki kapasitas 116 ranjang, saat ini sudah terisi sebanyak 112 persen. “Sudah overload,” katanya. “Kami bahkan menambah lagi 25 ranjang tambahan menggunakan veld bed di tenda darurat yang didirikan pada Rabu lalu.”

Irma Hidayana, inisiator platform LaporCovid-19, mengatakan, dalam dua pekan terakhir, dirinya kebanjiran laporan tentang penanganan pasien Covid-19. Sebagian besar pelapor menyampaikan kesulitan pasien dalam mendapat perawatan di fasilitas kesehatan.

Irma mencontohkan pengalamannya pada Ahad lalu. Seorang pasien yang terinfeksi virus corona meminta bantuan untuk mendapatkan ruang perawatan. Namun, setelah menghubungi berbagai rumah sakit, Irma tidak mendapatkan informasi ada ranjang perawatan yang kosong. Pasien itu akhirnya meninggal sebelum mendapat penanganan medis. “Per hari ini bahkan kami menutup sementara layanan untuk aduan warga di LaporCovid-19,” kata Irma, kemarin. “Kami sudah tidak bisa membantu mereka untuk mendapatkan perawatan karena memang semua rumah sakit sudah penuh.”

Pekerja mengisi ulang tabung oksigen di Tempat Pengisian Oksigen Aneka Gas Industri, Cakung, Jakarta, 30 Juni 2021. TEMPO/Hilman Fathurrahman W

Dua hari berselang, kata Irma, peristiwa serupa terulang. Irma membantu pasien untuk mendapat ruang perawatan ke RS Fatmawati. Petugas rumah sakit yang ia hubungi mengatakan semua ranjang di ruang perawatan telah penuh. Begitu juga di ruang instalasi gawat darurat. Bahkan semua kursi roda telah digunakan oleh pasien. “Persediaan oksigen tabung juga sudah tidak ada sama sekali,” katanya. “Perawat bilang, kalau pasien mau diterima, harus siap tidur di lantai.”

Epidemiolog dari Universitas Griffith Australia, Dicky Budiman, mengatakan pemerintah harus segera menarik rem darurat untuk menghentikan penyebaran wabah. “Lockdown diperlukan dalam satu masa inkubasi, 14 hari, untuk menekan penularan,” ujarnya. “Ini untuk mencegah beban di faskes dan menekan angka kematian.”

Menurut Dicky, pemerintah harus menjalankan karantina wilayah meski dengan keterpaksaan. Sebab, kebijakan pembatasan mikro dinilai tidak berhasil menekan laju penularan. Pendapat itu merujuk pada angka reproduksi efektif virus secara nasional yang saat ini mencapai 1,4. Angka reproduksi 1,4 itu bisa diartikan, dari 100 orang yang terinfeksi, berpotensi menularkan virus kepada 140 orang lainnya. “Padahal pada Januari lalu angkanya 1,19,” katanya.

Dalam penanganan wabah, Dicky meminta pemerintah mencontoh Israel. Jumlah pemeriksaan, pelacakan, dan isolasi kasus di negara tersebut sangat tinggi. Warganya yang telah menerima dua dosis vaksin mencapai 60 persen. Karena itu, tidak mengherankan jika rasio positif di sana hanya 0,3 persen. “Mereka langsung menerapkan lockdown saat ada peningkatan kasus sedikit saja,” ujarnya.