Menyiapkan Puan sebagai Calon Presiden

JAKARTA – Peluang Puan Maharani menjadi calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan semakin terbuka lebar. Sejumlah elite PDIP menyebutkan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri memberikan dukungan kepada anak-anaknya, termasuk Puan, untuk bertarung dalam pentas pemilihan presiden 2024.

“Ibu (Megawati) memberi ruang untuk anak-anaknya, tapi tidak pernah memaksakan," kata Ketua DPP PDIP Bidang Pemenangan Pemilu, Bambang Wuryanto, kepada Tempo, kemarin.

Bambang membeberkan sejumlah alasan sehingga Puan pantas diusung menjadi calon presiden. Ia mengatakan Puan memiliki sederet prestasi di pentas politik dan pemerintahan. Misalnya, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat itu berhasil memenangkan Ganjar Pranowo dalam pemilihan Gubernur Jawa Tengah pada 2013.

Saat itu, kata Bambang, Puan menjadi ketua tim pemenangan pasangan Ganjar dan Heru Sudjatmoko. Padahal hasil sigi sejumlah lembaga survei ketika itu tak menjagokan Ganjar memenangi pemilihan. Melihat gelagat tersebut, Bambang mengatakan Megawati meminta Puan turun tangan untuk memenangkan Ganjar. "Ibu Mega tidak akan mau dorong orang yang belum kerja," kata Bambang.

Di luar itu, kiprah Puan di panggung politik dianggap mumpuni. Puan pernah menjadi Ketua Fraksi PDIP di parlemen. Saat pemilihan calon legislator dalam Pemilu 2019, Puan meraih suara terbanyak di antara semua kader PDIP. Dengan demikian, PDIP secara bulat mengusung Puan menjadi Ketua DPR periode 2019-2024. Bambang juga mengklaim Puan sukses memimpin Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia pada 2014-2019.

Puan Maharani memukul gong disaksikan Ganjar Pranowo (kedua dari kanan), saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Bidang Kemaritiman Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di Jakarta, 24 April 2016. Dok. TEMPO/M. Iqbal Ichsan

Meski Puan memiliki segudang prestasi politik, Bambang menegaskan hingga kini Megawati belum memutuskan calon presiden yang akan diusung dalam pemilihan presiden mendatang. “Sampai saat ini belum ada keputusan dari Ketua Umum. Ibu belum memberi restu ke siapa pun,” katanya.

Wacana Puan menjadi calon presiden kembali mengemuka dalam rapat pengarahan dan konsolidasi menuju Pemilu 2024 yang digelar DPD PDIP Jawa Tengah, Sabtu pekan lalu. Panitia kegiatan ini mengundang semua legislator dan kepala daerah dari PDIP se-Jawa Tengah, kecuali Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Puan hadir sebagai pembicara utama dalam kegiatan ini.

Bambang Wuryanto, yang juga Ketua DPD PDIP Jawa Tengah, mengatakan sengaja tak mengundang Ganjar dalam acara itu. Alasannya, langkah tersebut dilakukan sebagai peringatan kepada Ganjar yang dianggapnya sudah sibuk memoles diri di media massa dan media sosial untuk menjadi calon presiden mendatang.

Namun Bambang, yang menjadi loyalis Puan, menampik tudingan bahwa ia dengan sengaja mengganjal Ganjar demi memuluskan langkah Puan. Bambang beralasan keinginan seseorang menjadi calon presiden tak bisa dipenjara. Tapi ia menilai Ganjar sudah kebablasan. Sebab, langkah Ganjar itu seharusnya dilakukan setelah mendapatkan restu dari Megawati. “Saya sebagai pengurus partai menertibkan dia agar taat etika partai,” ujar Bambang.

Berbagai pihak menuding upaya mengganjal Ganjar sejak dini dilakukan karena elektabilitas mantan anggota DPR itu berada di atas Puan. Hasil sigi sejumlah lembaga survei menempatkan elektabilitas Ganjar jauh di atas Puan. Misalnya, hasil survei Charta Politika Indonesia yang dirilis pada 29 Maret lalu memperlihatkan elektabilitas Ganjar mencapai 16 persen. Sedangkan elektabilitas Puan hanya di angka 1,2 persen.

Bambang menepis urusan elektabilitas ini menjadi pemantik dirinya menjegal Ganjar. Bambang berdalih masalah pencalonan presiden tidak ada urusannya dengan elektabilitas, apalagi sampai membandingkan tingkat keterpilihan Puan dan Ganjar. "Elektabilitas Puan segitu karena memang enggak di-racing. Kalau di-racing pasti naik," kata Bambang.

Sumber Tempo menceritakan bahwa nama Puan sesungguhnya sudah disebut-sebut sebagai kandidat calon presiden usungan PDIP dalam pemilihan presiden 2014. Tapi ketika itu Megawati lebih memilih Joko Widodo menjadi calon presiden berpasangan dengan M. Jusuf Kalla.

Keputusan Megawati ketika itu juga dianggap sebagai pengingkaran terhadap perjanjian Batu Tulis antara PDIP dan Gerindra. Isi perjanjiannya, kedua partai bersepakat mengusung Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto sebagai calon presiden dalam Pemilu 2014. Lalu, calon wakil presiden dari PDIP.

Seusai pemilihan presiden 2019, PDIP dan Gerindra disebut-sebut kembali membuat perjanjian Batu Tulis jilid II. Perjanjian ini merupakan kompensasi Gerindra bergabung ke dalam kabinet pemerintahan Jokowi. Perjanjian jilid II ini hampir serupa dengan perjanjian pertama, yaitu kedua partai akan mengusung Prabowo sebagai calon presiden dalam Pemilu 2024. Sedangkan calon wakil presiden pendamping Prabowo berasal dari usulan PDIP.

Puan Maharani menyambut Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di kediaman Megawati Soekarnoputri di Jalan Teuku Umar, Jakarta, 24 Juli 2019. TEMPO/Muhammad Hidayat

Bambang mengaku tidak mengetahui informasi tentang perjanjian Batu Tulis jilid II itu. Politikus PDIP, Hendrawan Supratikno, juga enggan mengomentari ihwal isi perjanjian Batu Tulis jilid II tersebut. Menurut Hendrawan, ada lapisan informasi di partainya yang hanya diketahui oleh Megawati dan pengurus DPP PDIP. “Apa yang kamu tanyakan di luar dari himpunan pengetahuan yang saya miliki,” kata Hendrawan.

Politikus PDIP lainnya, Herman Hery, juga enggan mengomentari soal ini. Tapi Ketua Komisi III DPR ini pernah membeberkan sikap sebagian besar pengurus partainya yang menghendaki Puan menjadi calon presiden dari PDIP dalam Pemilu 2024.

"Di internal, sangat-sangat serius. Mau jadi nomor satu atau nomor dua, kek, soal nanti. Tapi, di 2024, sangat-sangat serius untuk maju," kata Herman ketika diwawancara Tempo pada 16 Januari lalu.

Secara pribadi, Herman menghendaki Puan menjadi calon presiden dari partainya. Sebab, PDIP seharusnya mempunyai calon presiden sendiri yang disiapkan sejak awal. Ia juga menepis bahwa PDIP akan mendukung Ganjar menjadi calon presiden. "Tapi market bagaimana, nanti kebijakan Ibu bagaimana, kami akan tunduk," katanya.

Herman juga menampik adanya kesepakatan Batu Tulis jilid II pada 2019. Ia memastikan partainya belum membuat kesepakatan apa pun ihwal pemilihan presiden 2024.

Lewat politikus PDIP, Effendi Simbolon, Tempo berusaha meminta konfirmasi kepada Puan mengenai urusan pencalonan presiden tersebut. Effendi mengatakan akan menyampaikan permintaan konfirmasi dan wawancara Tempo kepada Puan. "Mampir ke Tempo, nanti ya, saya sampaikan ke Mbak Puan," kata anggota Komisi Pertahanan DPR ini.

Adapun Ganjar Pranowo enggan menanggapi berbagai tudingan tentang dirinya yang berambisi menjadi calon presiden tersebut. "Tidak," kata Ganjar singkat.

Direktur Eksekutif Parameter Politik, Adi Prayitno, menilai manuver politik Ganjar untuk berniat maju sebagai calon presiden terlihat agresif. Padahal PDIP sudah terindikasi bakal mengusung Puan sebagai calon presiden. "Alasannya sederhana, Puan sudah masuk usia kematangan dalam fase politik pencapresan," kata Adi.

Menurut Adi, Puan sudah berpengalaman memegang banyak jabatan, baik di pemerintahan maupun politik. Berbagai jabatan Puan itu diduga sudah didesain sejak awal dengan maksud menyiapkan trah Sukarno dalam Pemilu 2024.

Ia mengatakan rencana PDIP mengusung Puan akan relatif lebih mudah diwujudkan lantaran partai berlambang kepala banteng moncong putih itu memperoleh 24 persen kursi di parlemen. Angka tersebut sudah memenuhi syarat untuk mengusung calon presiden. “Satu masalah yang harus dipecahkan oleh Puan adalah menjejakkan kaki ke bumi,” katanya.

Senada dengan Adi, pengamat politik Hendri Satrio menilai wajar jika PDIP menginginkan Puan Maharani menjadi calon presiden mendatang. Alasannya, Puan memiliki pengalaman yang komplet, baik di eksekutif, legislatif, maupun partai politik. "Ada trah Sukarno. Garisnya sudah lengkap. Kalau ingin ada yang mendorong, ya, wajar saja," kata Hendri.

AVIT HIDAYAT | PRAMONO | INDRA WIJAYA