Waspada Pendompleng Haluan Negara

Tim perumus PPHN masih membuka ruang opsi amendemen UUD 1945 meski peluangnya diklaim kecil. Pilihan itu berpeluang ditumpangi agenda perpanjangan masa jabatan presiden maupun Jokowi tiga periode.

1 April 2022 | 00.00 WIB

Perbesar

Suasana sidang tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 16 Agustus 2021. TEMPO/M Taufan Rengganis

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Ringkasan Berita

Opsi amendemen UUD 1945 masih dipertahankan dalam pembahasan PPHN.
Sejumlah partai menolak amendemen UUD 1945, tapi tetap melanjutkan pembahasan PPHN, yang memuat opsi perubahan konstitusi.
Ketika keran amendemen UUD 1945 dibuka, tak ada batasan pembahasan apa pun dalam sidang paripurna MPR.

JAKARTA – Upaya Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menghidupkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) tetap membuka ruang masuknya agenda susupan perpanjangan masa jabatan presiden maupun Jokowi tiga periode. Sebab, langkah menghidupkan PPHN itu masih mengusulkan tiga opsi, yaitu lewat amendemen UUD 1945, ketetapan MPR, dan undang-undang. Opsi amendemen itu bisa menjadi pintu masuk agenda presiden tiga periode.