Parlemen Eropa Desak Israel Batalkan Aneksasi

BRUSSELS - Lebih dari 1.000 anggota parlemen Eropa menandatangani surat terbuka menentang rencana aneksasi teritori Israel di Tepi Barat. Surat yang diteken pada Selasa lalu oleh 1.080 anggota parlemen dari 25 negara di Eropa itu menyatakan aneksasi akan melanggar hukum internasional.

"Langkah aneksasi akan berakibat fatal bagi prospek perdamaian Israel-Palestina dan menantang norma-norma paling mendasar yang memandu hubungan internasional," demikian surat tersebut yang dipublikasikan kemarin. "Akuisisi wilayah secara paksa tidak memiliki tempat pada 2020."

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menetapkan 1 Juli sebagai tanggal dimulainya diskusi kabinet tentang perluasan wilayah. Hal tersebut sejalan dengan rencana Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang membayangkan kedaulatan Israel lebih dari 30 persen wilayah Tepi Barat dan Palestina di bawah kondisi yang ketat.

Pembicaraan damai Israel-Palestina gagal tercapai pada 2014. Palestina melihat pencaplokan kawasan Tepi Barat sebagai perampasan tanah secara ilegal. Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengatakan permukiman yang disiapkan Israel melanggar hukum internasional. Israel membantah hal ini, mengutip koneksi Alkitab, sejarah, dan politik dengan negeri itu.

Para anggota parlemen Eropa menyerukan konsekuensi yang sepadan jika Israel, yang memiliki lebih dari 400 ribu pemukim di Tepi Barat, terus melakukan aneksasi. "Kegagalan untuk merespons secara memadai akan mendorong negara-negara lain dengan klaim teritorial," demikian bunyi surat itu.

Adapun Netanyahu menolak kritik terhadap rencana aneksasi. Dia mengatakan memperluas kedaulatan Israel ke permukiman Yahudi di Tepi Barat akan membawa perdamaian lebih dekat dan tetap di bawah kesepakatan di masa depan.

REUTERS | JEWISH NEWS | SUKMA LOPPIES