Mengecam Pelanggengan Pasal Kolonial

RKUHP masih mempertahankan pasal-pasal kolonial tentang penghinaan presiden dan lembaga negara. Pasal itu mematikan demokrasi.

9 Juni 2021 | 00.00 WIB

Perbesar

Aliansi Nasional Reformasi KUHP saat konferensi pers terkait pengesahan rancangan kitab undang-undang hukum pidana (RKUHP) di kantor LBH, Jakarta, 26 Agustus 2019. TEMPO/Hilman Fathurrahman W

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Ringkasan Berita

Pasal penghinaan presiden dan lembaga negara masih bertengger di RKUHP.
Akademikus dan pegiat masyarakat sipil mengecam masih bertenggernya pasal kolonial itu di RKUHP.
Pasal ini dinilai mematikan demokrasi.

JAKARTA - Sejumlah akademikus dan organisasi masyarakat sipil mengkritik keputusan pemerintah yang tak kunjung menghapus pengaturan tindak pidana penghinaan presiden dan lembaga negara dalam rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Pakar hukum tata negara dari Universitas Andalas, Feri Amsari, menilai pasal tersebut bermasalah karena berisiko membungkam kritik terhadap penguasa. "Pasal-pasal seperti itu bisa mematikan demokrasi," kata Feri, kemarin.