Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TAIPEI - Menteri Luar Negeri Taiwan, Jaushieh Joseph Wu, kemarin meminta Perserikatan Bangsa-Bangsa mengikutsertakan pihaknya dalam sidang umum ke-74 yang akan diadakan di New York bulan ini.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Wu mengingatkan bahwa pada Juli lalu, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan tentang pentingnya inklusi imperatif karena pembangunan tidak akan berkelanjutan jika tidak adil dan tidak inklusif.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Namun, PBB tidak inklusif terhadap Taiwan dan mengesampingkan Taiwan," demikian pernyataan yang diterima Tempo.
Wu meminta PBB membuka pintu bagi Taiwan untuk berpartisipasi bersama dengan negara-negara lainnya untuk ikut serta membantu tercapainya Sustainable Development Goals (SDGs).
"Taiwan mampu dan bersedia berbagi kisah sukses dan berkontribusi pada upaya kolektif untuk mencapai SDGs PBB. Taiwan telah membuat langkah besar dalam mengurangi kemiskinan dan mencapai tingkat nol untuk kasus kelaparan," ujar dia.
Persentase rumah tangga berpenghasilan rendah di Taiwan telah berkurang menjadi 1,6 persen. Pada 1993, Taiwan mulai melaksanakan program Asuransi Kesehatan Nasional dan kini mencakup 99,8 persen penduduk. Kemudian pada 2018, tingkat daur ulang limbah mencapai 55,69 persen, tingkat membaca 98,8 persen, dan tingkat kematian bayi 4,2 per 1.000 kelahiran hidup. Angka-angka ini jauh melampaui standar SDGs.
Menlu Wu menambahkan, dasar hukum yang sering digunakan mengabaikan Taiwan dari PBB adalah Resolusi 2758 (XXVI) yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada 1971. Resolusi tersebut tidak menyelesaikan masalah hak perwakilan Taiwan di PBB, serta tidak menyatakan Taiwan adalah bagian dari Republik Rakyat Cina. SITA PLANASARI AQUADINI
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo