Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Anggota DPRD DKI Jakarta Komisi B sekaligus politisi PDI Perjuangan, Gilbert Simanjuntak menilai bahwa Pj Gubernur Heru Budi Hartono tidak memiliki kewajiban melanjutkan dan menyempurnakan program Anies Baswedan.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Apa yang dikerjakan Pak Heru sekarang adalah yang benar. Nyatanya banyak program Anies yang tidak mampu dilaksanakan oleh Anies sendiri. Tentu itu tidak menjadi kewajiban Gub DKI sekarang (untuk) mengurangi kegagalan Anies,” kata Gilbert saat dihubungi Tempo, Senin, 7 November 2022.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Menurutnya, kewajiban Heru Budi saat ini adalah membuat program yang bisa dikerjakan, bukan yang cuma bisa berjanji.
“Tetapi membuat yang baik dan dapat dikerjakan, bukan sekedar nuansa atau kata-kata. Yang penting rakyat merasakan perbaikan,” ujarnya.
Selain itu, kata Gilbert, Heru tidak perlu melanjutkan program kerja Anies yang gagal, seperti jalur sepeda.
“Ada yang tidak masuk akal: menuding jalur sepeda tidak terurus dan tidak dilanjutkan. Itu program yang gagal sejak awal di era Anies. Kenapa musti diteruskan?,” kata politisi PDI Perjuangan itu.
Sebelumnya, Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Ujang Komarudin mengatakan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono seharusnya melanjutkan dan menyempurnakan program kerja Anies Baswedan.
“Apa yang belum diselesaikan Anies, harus diselesaikan, apa yang sudah bagus, dilanjutkan. Bukan ‘menghajar’, mengganti orang-orang Anies seenaknya. Ini menandakan bahwa dia tidak berjiwa besar,” kata Ujang saat dihubungi Tempo, Ahad, 6 November 2022.
Ujang menilai Heru masih belum paham dengan isu dan persoalan Jakarta. Salah satu yang menjadi sorotan, yaitu soal kepemimpinan Heru yang mencopot Dirut MRT Jakarta Mohamad Aprindy yang mendadak. Ujang menduga Aprindy dicopot karena dia adalah orang Anies Baswedan.
“Dirut MRT Jakarta, misalkan tanpa dievaluasi terlebih dahulu, tanpa dilihat kesalahannya dulu, belum lama Heru dilantik, lalu dicopot,” ujarnya.
Sebelum mengambil keputusan, sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi seharusnya melihat kondisi di lapangan, banyak berdialog dan berdiskusi, sehingga tidak menimbulkan stigma di masyarakat.
MUTIA YUANTISYA
Foto 
