Dukungan Perlawanan dari Berbagai Lapisan

Lintas organisasi masyarakat sipil menghimpun dukungan bagi pegawai KPK yang dipecat. Akan mengirim surat ke Presiden Joko Widodo.

18 September 2021 | 00.00 WIB

Perbesar

Para Pegawai KPK yang tidak Lolos tes wawasan kebangsaan bersama Solidaritas Masyarakat Sipil melakukan aksi mendirikan kantor Darurat Pemberantasan Korupsi, di depan gedung ACLC Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, 15 September 2021. TEMPO/Imam Sukamto

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Ringkasan Berita

Berbagai organisasi masyarakat sipil meminta Presiden Jokowi membatalkan pemecatan pegawai KPK.
Di antaranya Indonesia Corruption Watch (ICW), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, dan Pusako Andalas.
Para korban pemecatan menanti hasil sidang Komisi Informasi.

JAKARTA – Pelbagai organisasi masyarakat sipil kian masif mendesak Presiden Joko Widodo agar membatalkan pemecatan terhadap pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mereka serentak menghimpun dukungan untuk mengirim surat kepada Presiden Joko Widodo. Ormas sipil itu terdiri atas mahasiswa, buruh, dan pengojek online.

Berlangganan Tempo+ untuk membaca cerita lengkapnyaSudah Berlangganan? Masuk di sini

Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
Akses penuh seluruh artikel Tempo+
Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
Fitur baca cepat di edisi Mingguan
Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo

Lihat Benefit Lainnya

twk-kpk

tes-wawasan-kebangsaan-pegawai-kpk

jokowi

kpk

Avit Hidayat

Alumnus Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas PGRI Ronggolawe, Tuban, Jawa Timur. Bergabung dengan Tempo sejak 2015 dan sehari-hari bekerja di Desk Nasional Koran Tempo. Ia banyak terlibat dalam penelitian dan peliputan yang berkaitan dengan ekonomi-politik di bidang sumber daya alam serta isu-isu kemanusiaan.

Edisi 27 April 2025