Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Arsip

Peluang Pengadaan Vaksin oleh Swasta Masih Terbuka

Potensi munculnya isu kesenjangan antara masyarakat miskin dan kaya membuat pemerintah sulit mengambil keputusan.

16 Januari 2021 | 00.00 WIB

Pendaftaran vaksinasi Covid-19 Sinovac di Puskesmas Moch Ramdan, Bandung, Jawa Barat, 15 Januari 2021. TEMPO/Prima Mulia
Perbesar
Pendaftaran vaksinasi Covid-19 Sinovac di Puskesmas Moch Ramdan, Bandung, Jawa Barat, 15 Januari 2021. TEMPO/Prima Mulia

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

slot-iklan-300x100

Ringkasan Berita

  • Banyak perusahaan swasta yang tertarik melakoni pengadaan vaksin mandiri.

  • Skema pengadaan mandiri dianggap lebih efisien.

  • Pengelola pabrik bisa menggelar vaksinasi mandiri untuk pekerja dan masyarakat sekitar.

JAKARTA – Pemerintah belum mengambil keputusan atas usul pembukaan keran impor vaksin secara mandiri oleh perusahaan swasta. Meski sudah berkomunikasi dengan berbagai komunitas pengusaha, termasuk Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin), Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan hal itu masih sebatas wacana yang bisa menjadi opsi dalam proses percepatan vaksinasi.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

slot-iklan-300x100

“Saya belum bisa menjawab sekarang karena belum ada diskusi mendalam,” ucapnya saat diwawancarai Tempo, kemarin.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

slot-iklan-300x600

Presiden Joko Widodo sudah memutuskan penyaluran vaksin secara gratis untuk masyarakat. Namun impor dan penyaluran yang diatur melalui PT Bio Farma (Persero) membuat para penerima tak bebas memilih lokasi, waktu vaksinasi, serta jenis vaksin yang diinginkan. Penyaluran vaksin oleh swasta dianggap bisa memberi pilihan bagi masyarakat. Budi tak menampik bahwa skema ini turut diperhitungkan.

“Asal tidak menimbulkan kerumunan. Namun persoalannya bisa menjadi narasi negatif karena orang kaya dianggap bisa duluan,” kata dia.

Meski terbuka dengan opsi tersebut, isu kesenjangan antara masyarakat miskin dan kaya membuat keputusan sulit diambil. Budi Gunadi sendiri mengaku banyak ditanyai perusahaan yang tertarik melakoni pengadaan vaksin mandiri. “Kalaupun diizinkan, harus diatur. Jangan sampai salah beli, cara penyuntikannya bagaimana,” ucapnya.

Petugas kesehatan saat menunggu masa observasi setelah disuntikkan vaksin Covid-19 di Rumah Sakit Umum Andhika, Jagakarsa, Jakarta Selatan, 15 Januari 2021. TEMPO/M. Taufan Rengganis

Ketua Umum Kadin Rosan Roeslani mengatakan tak sedikit anggota Kadin yang ingin mengimpor vaksin secara mandiri. Peran swasta dia anggap krusial untuk memangkas beban biaya pemerintah. Saat ini, kata dia, pemerintah harus menanggung pendanaan vaksinasi untuk 181,5 juta orang dengan kebutuhan vaksin sebanyak 427 juta dosis.

Skema pengadaan mandiri dianggap lebih efisien bagi perusahaan yang harus mengadakan tes Covid-19, baik swab PCR maupun antigen, secara berkala. Pengelola pabrik, Rosan mencontohkan, bisa menggelar vaksinasi mandiri untuk pekerja, bahkan bagi masyarakat di sekitar basis produksi. “Kami belum menargetkan bisa melakukan vaksinasi berapa, tapi mungkin sekitar 60 juta tenaga kerja formal.”

Menurut Rosan, vaksinasi mandiri untuk karyawan bisa masuk menjadi bagian kebutuhan operasional perusahaan. Penguatan imunitas untuk keluarga karyawan pun memungkinkan masuk program sosial korporasi. Bahkan pengadaan vaksin oleh swasta ini bisa untuk tujuan niaga. “Kalau boleh diimpor sendiri, ya, bagus. Beli dari pemerintah pun, oke saja,” ucap Rosan.

Wakil Ketua Kadin Bidang Industri, Johnny Darmawan, menyarankan regulator membuka izin tersebut sambil menetapkan standar tertentu. “Memang harus terkontrol agar tak jadi obyek bisnis, mekanismenya diatur, baik soal harga maupun kuota,” tuturnya, kemarin.

Vaksin Covid-19 Sinovac di Rumah Sakit Bali Mandara, Sanur, Bali, 14 Januari 2021. Johannes P. Christo

Presiden Direktur PT Kalbe Farma Tbk, Vidjongtius, mengatakan sejumlah entitas farmasi swasta pun sudah berkomunikasi dengan Kementerian Kesehatan untuk menginventarisasi kesiapan sarana distribusi dan logistik vaksin. Hal itu untuk meyakinkan bahwa korporasi non-pelat merah pun bisa menangani distribusi vaksin. “Kita tunggu persetujuan dari Menteri saja,” katanya kepada Tempo.

Kalbe Farma melalui anak usahanya, PT Enseval Putera Megatrading Tbk, mengelola sarana distribusi rantai dingin di berbagai provinsi. Sarana itu mencakup gudang, fasilitas pengemasan, serta pengiriman yang diklaim sesuai dengan ketentuan Sertifikat Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB). Enseval mengklaim mampu mendistribusikan vaksin dalam suhu 2-8 derajat Celsius.

FRANSISCA CHRISTY ROSANA | THERESIA BUDIARTI UTAMI PUTRI | VINDRY FLORENTIN

Image of Tempo
Image of Tempo
Berlangganan Tempo+ untuk membaca cerita lengkapnyaSudah Berlangganan? Masuk di sini
  • Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
  • Akses penuh seluruh artikel Tempo+
  • Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
  • Fitur baca cepat di edisi Mingguan
  • Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo
Lihat Benefit Lainnya
Vindry Florentin

Vindry Florentin

Lulus dari Fakultas Ilmu Budaya Universitas Padjadjaran tahun 2015 dan bergabung dengan Tempo di tahun yang sama. Kini meliput isu seputar ekonomi dan bisnis. Salah satu host siniar Jelasin Dong! di YouTube Tempodotco

close

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

slot-iklan-300x100
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus