Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Poin penting
Pemprov Jawa Timur menutup sementara pasar hewan di empat kabupaten.
Ternak yang mengidap virus PMK wajib dikarantina selama 14 hari.
Pemerintah diminta menerapkan aturan maximum security untuk impor hewan atau produk hewan.
JAKARTA - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengimbau masyarakat agar segera melaporkan temuan gejala penyakit mulut dan kuku (PMK) pada hewan ternak untuk menghentikan penyebaran wabah tersebut. “Laporkan ke dinas peternakan setempat agar segera diambil langkah dan ditindaklanjuti,” ujarnya, kemarin.
Ia menuturkan virus penyebab wabah PMK sangat mudah menular lantaran bisa menyebar lewat udara, selain melalui lendir. Saat ini tingkat penularan di Jawa Timur sudah mencapai 90-100 persen. Sejak kasus pertama dilaporkan pada 28 April hingga 9 Mei lalu, terdapat 1.247 ekor sapi yang terkonfirmasi terjangkit PMK di Kabupaten Sidoarjo, Lamongan, Mojokerto, serta Gresik.
Khofifah menuturkan salah satu upaya pemerintah menekan penyebaran virus adalah mengkarantina hewan di dalam kandangnya. Sama seperti penanganan Covid-19, isolasi diperlukan selama 14 hari. “Seluruh ternak yang terkonfirmasi penyakit mulut dan kuku jangan ada yang keluar, lalu yang dari luar jangan sampai masuk,” ujarnya. Wilayah yang berada di radius 3-10 kilometer ditetapkan sebagai zona karantina.
Pergerakan ternak juga dibatasi dengan menutup sementara pasar hewan di empat kabupaten yang terjangkit penyakit tersebut. Di Lamongan, misalnya, penetapan pasar hewan besar di Lamongan dan Babat dilakukan mulai Ahad lalu. “Pasar hewan kontemporer atau kecil juga ditutup,” ujar Bupati Lamongan Yuhronur Efendi. Dia memastikan penutupan pasar tidak akan mempengaruhi pasokan daging lantaran stok kebutuhan jangka pendek sudah terpenuhi.
Pedagang daging sapi melayani pembeli di Pasar Besar Kota Madiun, Jawa Timur, 2 April 2022. ANTARA/Siswowidodo
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Nasrullah, menyebutkan pemerintah juga memperketat pengawasan pengiriman hewan ternak hidup ke Indonesia. “Khususnya di daerah perbatasan dengan negara tetangga yang belum bebas penyakit mulut dan kuku,” kata dia. Sebab, menurut analisis awal, virus PMK berasal dari impor ilegal kambing atau domba dari negara yang belum bebas penyakit tersebut.
Ketua Umum Komite Pendayagunaan Pertanian, Teguh Boediyana, menyatakan saat ini merupakan momentum yang tepat untuk meninjau ulang berbagai peraturan yang berpotensi membuka pintu penularan penyakit hewan. “Perlu dipertimbangkan kembali untuk menerapkan kebijakan maximum security atas masuknya produk hewan atau hewan ke Indonesia,” tuturnya. Pemerintah juga perlu segera memusnahkan hewan tertular serta menyiapkan dana kompensasi.
Tindakan yang tak kalah penting untuk dilakukan, menurut Ketua Umum Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia, Nanang Purus Subendro, adalah melacak virus yang menyerang hewan serta menyuntikkan vaksin. “Sementara bagi yang sudah terjangkit, tingkatkan imunitas ternak dengan memperbaiki pangan dan terapi suportif, seperti vitamin dan mineral, agar ternak mampu melawan virus,” kata dia.
Perihal pengujian virus, Kementerian Pertanian telah mengoptimalkan Balai Besar Veteriner Wates dan Pusat Veteriner Farma sebagai rujukan laboratorium untuk meneliti virus. Adapun untuk pengobatan dari dalam, pemerintah menyediakan analgesik, antibiotik, serta vitamin untuk hewan ternak.
Direktur Utama ID FOOD, Frans Marganda Tambunan, menyatakan lembaganya turut mengantisipasi wabah penyakit mulut dan kuku. Salah satunya dengan tidak mengirim ternak dari wilayah yang terduga terkena dampak penyakit tersebut serta melakukan karantina atau isolasi terhadap ternak yang baru datang atau pindah dari lokasi kandang lain. “Kami juga menggunakan prosedur biosecurity yang ketat pada wilayah kawasan peternakan yang dikelola anak usaha, yaitu PT Berdikari, hingga mengupayakan vaksinasi terhadap ternak sapi dan domba,” ujarnya.
Prosedur biosecurity juga diterapkan PT Berdikari, yang memiliki stok hewan ternak 1.408 ekor sapi di Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi Selatan; serta 1.213 ekor domba di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. "Sejak adanya berita dugaan wabah PMK, biosecurity kandang ditingkatkan, baik untuk perlengkapan petugas maupun pakan ternak," kata Direktur Utama Berdikari, Harry Warganegara. Di sisi hilir, dia memastikan distribusi daging sapi segar dan beku terus berjalan dengan kualitas daging yang terjaga serta aman dikonsumsi.
VINDRY FLORENTIN | ANTARA
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo