Penerimaan Negara dari Freeport Akan Lebih Besar

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan penerimaan negara dari PT Freeport Indonesia akan lebih besar daripada sebelumnya. Menurut Sri Mulyani, penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2018 dilakukan sejalan dengan Pasal 169 Undang-Undang Mineral dan Batu Bara.

"Yang seperti Freeport dan itu dimasukkan di dalam PP adalah spiritnya sesuai dengan Pasal 169 UU Minerba, bahwa penerimaan negara harus lebih besar dari sebelumnya, dan inilah yang coba dilihat," kata Sri Mulyani, kemarin.

Sri Mulyani mengatakan PP yang baru itu, atau PP Nomor 37 Tahun 2018, membahas kewajiban perusahaan mineral dan batu bara kepada pemerintah, baik dalam bentuk perpajakan maupun dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP), termasuk royalti.

Hal itu bertujuan mengatur seluruh perusahaan, baik yang berpindah dari kontrak karya ke izin usaha pertambangan khusus maupun yang tidak. Sri Mulyani mengatakan hal itu sudah masuk ke aturan yang sekarang diatur dalam PP tersebut.

"Jadi, kami tidak hanya melihat pajaknya karena kalau mengikuti PPh sekarang dan sesuai UU Minerba, bahwa dia mengikuti yang prevailing, berarti UU PPh sekarang 25 persen korporat ya. Sementara kalau di kontrak karya, mereka masih di atas 35 persen," kata Sri Mulyani.