Pengacara Sjamsul Nursalim, Maqdir Ismail: Tuduhan ke Sjamsul dan Istrinya Itu Asumsi

Sejak BDNI diambil alih BPPN pada 4 April 1998, BDNI sepenuhnya di bawah kendali lembaga itu. Soal kondisi piutang petambak, hanya BPPN yang mengetahuinya, sehingga dalam pembahasan MSAA, klien kami tidak pernah membicarakan bahwa itu aset lancar. Kalau betul ada seperti itu, kenapa BPPN juga tidak melakukan gugatan saat itu?

Kepala BPPN saat itu, Glenn M. Yusuf, menyurati Sjamsul Nursalim dan meminta penambahan aset karena utang petambak tersebut dianggap kredit macet?

Klien kami sudah membuat jawaban surat itu yang isinya menyatakan, sebelum MSAA ditandatangani, telah disepakati bersama dengan BPPN, piutang petambak merupakan program pemerintah, yaitu kredit usaha kecil.

Dalam surat itu, Sjamsul Nursalim menolak menambahkan aset. Apa alasannya?

Utang petambak tidak tergolong yang perlu dijamin oleh klien kami. Saat itu, Dipasena juga sudah milik negara. Klien kami mengusulkan ke BPPN agar utang petambak ke BDNI dapat direstrukturisasi guna meringankan beban mereka.

Kalau Sjamsul Nursalim sejak awal tidak pernah menyatakan aset itu lancar, kenapa istrinya (Itjih S. Nursalim) sampai harus mengikuti rapat di BPPN pada 21 Oktober 2013, yang diduga upaya lobi agar terhindar dari tuduhan melakukan penyataan tak benar (misrepresentasi)?

Karena kejadiannya sudah cukup lama dan juga banyaknya pertemuan, klien kami tentu tidak bisa mengingat setiap pembicaraan ataupun pertemuan itu. Namun, berdasarkan perjanjian MSAA, bila ada misrep (misrepresentasi), harus ada keputusan inkrah dari pengadilan perdata.

Itjih S. Nursalim juga menandatangani Akta Perjanjian Penyelesaian Akhir Nomor 16 pada 12 April 2004, yang menyatakan pemegang saham sudah menyelesaikan seluruh kewajibannya dalam MSAA. Karena itu, Itjih disebut bersama-sama dalam dakwaan Syafruddin?

Dalam closing MSAA tanggal 25 Mei 1999, jelas tertera klien kami telah menyelesaikan seluruh kewajibannya.

Karena dugaan pernyataan tak benar itu, KPK membidik Sjamsul Nursalim sebagai tersangka?

Ada putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan calon tersangka harus diperiksa KPK. Sepanjang pengetahuan kami, secara formal klien kami tidak pernah menerima surat panggilan tersebut. Apakah KPK mau menetapkan orang sebagai tersangka secara in absentia?

KPK menyatakan sudah beberapa kali memanggil Sjamsul Nursalim, yang saat ini berada di Singapura. Tapi Sjamsul tidak pernah memenuhi undangan. Kenapa tidak kooperatif?

Surat itu sampai enggak kepada yang bersangkutan? Apa betul mereka (Sjamsul dan Itjih) yang menerima surat panggilan? Ini kan harus dipastikan. Sepanjang yang saya tahu, mereka tidak terima.