Pengaruh Jokowi di Koalisi Prabowo-Gibran

Sebelumnya, dalam putusan pada Senin pekan lalu, MK sebetulnya menolak permohonan untuk mengubah syarat batas usia calon wakil presiden paling rendah 40 tahun. Namun hakim konstitusi membuat syarat alternatif dengan menambahkan klausa “atau pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah”. 

Bakal calon presiden Prabowo Subianto didampingi para ketua umum partai dari Koalisi Indonesia Maju mengumumkan Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal cawapres di Jalan Kertanegara, Jakarta, 22 Oktober 2023. ANTARA/Donny Aditra

Syarat baru itulah yang membuka pintu pencalonan Gibran sebagai wakil presiden. Meski tak memenuhi syarat batas usia cawapres, ia tetap bisa diusung karena menjadi Wali Kota Solo lantaran memenangi pemilihan kepala daerah 2020. Putusan MK itu pun memantik polemik karena dipenuhi banyak kejanggalan, di antaranya karena dugaan adanya konflik kepentingan Ketua MK Anwar Usman, yang merupakan paman Gibran.

Putusan MK itu pula yang diyakini turut menjadi penyebab semua partai di koalisi pengusung Prabowo satu suara menyetujui pencalonan Gibran sebagai wakil presiden. Pengamat politik Agung Baskoro menilai putusan tersebut cukup menjadi pesan yang kuat kepada semua partai, terutama yang bergabung di KIM. “Bahwa instrumen kekuasaan sudah bekerja. Mau ikut gerbong ini atau tidak,” kata Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis itu, kemarin.

Di sisi lain, Agung mengatakan, partai-partai di KIM pada dasarnya tidak ada pilihan selain menerima Gibran. KIM sejak awal tak kunjung bersepakat atas sejumlah kandidat awal. Pencalonan Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir, misalnya, tak didukung Golkar kendati sejak awal diajukan oleh PAN. Sedangkan niat awal Golkar mengusung ketua umum mereka juga mustahil terwujud karena Airlangga dibayangi ancaman kasus hukum dan digoyang gejolak internal partai.

Namun, menurut Agung, dukungan Jokowi tetap menjadi faktor utama yang mendorong KIM akhirnya mengusung pasangan Prabowo-Gibran. Jokowi beberapa kali menyatakan akan merestui langkah politik Gibran. Dengan begitu, kata Agung, Jokowi diyakini tidak lagi berdiri di dua kaki kendati ia kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang mengusung pencalonan pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. 

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto (kiri) dan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka (kedua dari kanan) di kediaman Presiden Joko Widodo di Kota Surakarta, Jawa Tengah, 22 April 2023. BPMI Setpres/Lukas

Agung memperkirakan Jokowi bakal all out mengerahkan sumber dayanya sebagai presiden untuk memastikan Gibran menjadi wakil presiden dalam pemilihan presiden 2024. “Sebagaimana dia memenangkan Gibran di Solo, Bobby di Medan, dan Kaesang di Partai Solidaritas Indonesia. Kalau tidak ada Jokowi, tak akan bisa,” kata Agung. 

Laporan Prabowo-Gibran sebelumnya:
Sinyal Gibran Jadi Cawapres Prabowo
Pemanasan Pendukung Prabowo-Gibran
Panas-Dingin Kandidat Cawapres Prabowo

Bobby yang dimaksudkan Agung adalah Bobby Nasution, menantu Jokowi yang kini menjadi Wali Kota Medan. Adapun Kaesang Pangarep, adik Gibran, didapuk menjadi Ketua Umum PSI kendati tidak pernah menjadi kader partai tersebut.

Kemarin, di sela peringatan Hari Santri yang digelar di Surabaya, Jokowi kembali berkomentar ihwal pencalonan Gibran. Jokowi menyatakan penunjukan Gibran sebagai cawapres merupakan ranah partai, bukan ranah dia sebagai presiden. Namun, sebagai orang tua, dia mengaku mengikuti perkembangan anaknya. 

“Ya, orang tua tuh tugasnya mendoakan dan merestui. Keputusan semuanya di dia,” kata Jokowi ketika ditemui setelah menjadi inspektur apel Hari Santri di Tugu Pahlawan, Surabaya.

Bakal calon presiden Prabowo Subianto memakai jaket Partai Golkar saat menghadiri rapimnas ke-2 Partai Golkar di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, 21 Oktober 2023. ANTARA/Sigid Kurniawan

Koalisi dalam Cengkeraman Jokowi

Pengamat politik dari Universitas Al Azhar, Ujang Komarudin, juga menilai faktor Jokowi amat kuat di balik kesepakatan KIM mengusung Gibran. Ujang menilai Prabowo memahami betul bahwa kansnya untuk menang akan semakin besar dengan dukungan Jokowi. “Prabowo tahu persis kekalahannya dalam pilpres sebelumnya karena Jokowi,” kata Ujang, kemarin. “Maka, ketika Jokowi all out, potensi menang itu ada.”

Senada dengan Agung, Ujang menilai Jokowi akan all out mendukung pemenangan Prabowo-Gibran. Menurut dia, kemenangan pasangan ini tak hanya menguntungkan Prabowo, tapi juga Jokowi. “Dengan Gibran sebagai cawapres, Jokowi masih berkuasa lagi,” ujar Direktur Eksekutif Indonesia Political Review ini.  

Di sisi lain, partai-partai pemilik kursi parlemen di KIM sejak awal dalam genggaman Jokowi, kecuali Partai Demokrat. Prabowo, Airlangga, dan Zulkifli Hasan adalah anggota kabinet, masing-masing sebagai Menteri Pertahanan, Menteri Koordinator Perekonomian, dan Menteri Pertahanan. Karena itu, kata Ujang, KIM sejak awal mengikuti Jokowi. “Di kabinet mereka ada pembantu presiden. Ya, suka tidak suka akan mengikuti Jokowi soal skema koalisi ini,” kata Ujang. 

Pengamat politik Dedi Kurnia Syah menilai para pemimpin partai di KIM sejak awal terjebak dalam bayang-bayang sosok Jokowi yang mereka anggap berpengaruh besar terhadap kemenangan. Padahal, kata dia, hasil survei sejumlah lembaga menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo tak banyak mempengaruhi suara pemilih dalam pilpres 2024. “Pengaruh Jokowi tidak setangguh yang dibayangkan elite partai KIM,” kata Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion ini, kemarin.  

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menunggu kedatangan Presiden Joko Widodo dan Ibu Iriana di Bandar Udara Adi Soemarmo, Karanganyar, Jawa Tengah, 24 Juli 2023. Dok. BPMI Setpres/Laily Rachev

Penilaian Dedi itu merujuk pada hasil survei lembaganya pada 5-13 Juni lalu. Dari 1.200 responden, hanya 39 persen yang menyatakan puas dan 9 persen sangat puas atas kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo. Kendati begitu, survei yang sama juga menunjukkan elektabilitas Prabowo Subianto—yang notabene anggota kabinet—tetap lebih tinggi dibanding Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo.

Dedi melihat adanya gejala rendahnya kepercayaan diri dan keberanian elite partai anggota KIM sehingga akhirnya bersepakat mengusung Gibran. Dia menduga berbagai kasus hukum yang menerpa elite Partai NasDem dan Partai Kebangkitan Bangsa turut membuat nyali partai-partai anggota KIM menciut.

“Mereka menyaksikan bagaimana NasDem mengalami masalah pelik dengan pengungkapan kasus korupsi, lalu PKB juga tertekan dengan pemanggilan Muhaimin,” kata Dedi. “Sedangkan partai-partai di KIM ini juga merasa banyak persoalan.”

Sebelumnya, dua menteri dari NasDem dicopot karena terjerat kasus korupsi yang diusut Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Johnny Gerard Plate, mantan Menteri Komunikasi dan Informatika yang juga Sekretaris Jenderal NasDem, didakwa dalam kasus dugaan korupsi pengadaan base transceiver station 4G. Sedangkan Syahrul Yasin Limpo, mantan Menteri Pertanian yang juga anggota Dewan Pakar NasDem, kini menjadi tersangka KPK dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi dari para pejabat Kementerian Pertanian. 

Sementara itu, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar pada September lalu dipanggil KPK untuk memberikan keterangan kepada penyidik. Komisi antikorupsi tengah menyidik kasus dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi tenaga kerja Indonesia tahun anggaran 2012. Kasus tersebut ditengarai terjadi saat Muhaimin menjabat Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi di kabinet Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.  

Baca kasus para menteri di sini:
Peran Johny Plate di Korupsi BTS
Rasuah Jual-Beli Jabatan Penjerat Syahrul
Pemeriksaan Muhaimin Setelah Deklarasi

NasDem, PKB, dan Partai Keadilan Sejahtera membentuk Koalisi Perubahan untuk Persatuan dalam pemilihan presiden 2024. Gabungan partai politik ini mendaftarkan pasangan Anies Rasyid Baswedan-Muhaimin Iskandar ke Komisi Pemilihan Umum pada Kamis, 19 Oktober lalu. Pada hari yang sama, koalisi yang dimotori PDIP juga mendaftarkan pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud Md.  

Menurut Dedi Kurnia, Partai Demokrat sebetulnya menjadi satu-satunya partai pengusung Prabowo yang terbebas dari pengaruh Jokowi karena selama ini berada di luar barisan partai pendukung pemerintah. Namun Demokrat juga tak punya pilihan selain ikut mengusung Gibran sebagai cawapres. “Mereka tidak bisa diterima di barisan PDIP. Sedangkan rujuk dengan Anies juga tidak mungkin,” kata Dedi. 

Sebelum bergabung dengan KIM, Demokrat mulanya berkongsi dengan NasDem dan PKS untuk mengusung Anies. Namun koalisi yang dibentuk sejak tahun lalu ini belakangan retak setelah Anies menggaet Muhaimin, yang dianggap oleh Demokrat sebagai manuver sepihak NasDem dan PKB. 

Suasana pertemuan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, dan didampingi para anggota MTP, melakukan pertemuan dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto di kediamannya di Hambalang, Jawa Barat, 17 September 2023. Dok. DPP Demokrat

Posisi Prabowo Terjepit

Seorang politikus yang dekat dengan Prabowo Subianto mengatakan KIM, terutama Prabowo, sejak awal melirik Gibran sebagai bakal calon wakil presiden. Namun mereka paham pencalonan Gibran sebagai wakil presiden tak memungkinkan karena tidak memenuhi syarat yang diatur dalam UU Pemilu. Karena itu, putusan MK pada Senin lalu kembali menguatkan kans Gibran.

Meski demikian, menurut dia, Prabowo sebetulnya masih mempertimbangkan kandidat lain, terutama Erick Thohir. Opsi ini meredup beberapa hari terakhir, terutama setelah Golkar bermanuver mendeklarasikan lebih awal dukungannya terhadap pencalonan Prabowo-Gibran pada Sabtu lalu. 

Deklarasi itu, kata dia, dipandang oleh Prabowo sebagai pesan dari Golkar bahwa partai berlambang pohon beringin tersebut menutup ruang terhadap rencana pencalonan Erick Thohir. “Deklarasi ini menjadi fait accompli. Di sisi lain, Presiden Joko Widodo juga merestui pencalonan Gibran,” ujarnya. 

Di antara partai barisan pengusung Prabowo, Golkar memang bisa dibilang setara dengan Gerindra dalam hal modal hasil Pemilu 2019. Kendati Gerindra meraup suara terbesar kedua nasional setelah PDIP, Golkar menguasai lebih banyak kursi di Dewan Perwakilan Rakyat karena unggul di daerah pemilihan yang memiliki konversi suara ke kursi parlemen lebih gemuk. 

Selain beranggotakan partai pemilik kursi parlemen, KIM disokong Partai Bulan Bintang, Partai Garuda, Partai Gelora Indonesia, dan Partai Rakyat Adil Makmur. PBB dan Partai Garuda tak mendapat kursi DPR dalam Pemilu 2019. Sementara itu, Gelora dan Prima merupakan partai baru di deretan peserta Pemilu 2024.

Prabowo Subianto bersama para ketua umum partai Koalisi Indonesia Maju di rumahnya, di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, pada 13 Oktober 2023. TEMPO/M. Taufan Rengganis 

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani enggan berbicara banyak. Menurut dia, sejauh ini partainya belum berkomunikasi dengan Presiden Joko Widodo. “Saya belum kontak dengan beliau. Sebelumnya juga belum ada kontak,” ujarnya. 

Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyatakan partainya enggan berpolemik. Karena itu, kata dia, deklarasi pasangan calon Prabowo-Gibran dipercepat sehari dari agenda awal pada hari ini, Senin, 23 Oktober 2023. “Gibran sudah safari ke ketua umum partai koalisi,” kata Dasco. “Menindaklanjuti hasil safari Mas Gibran, telah diambil kesepakatan itu.”

Menurut Dasco, KIM telah memperhitungkan berbagai hal dalam mengambil keputusan, termasuk kritik publik terhadap pencalonan Gibran. “Agenda selanjutnya, Rabu nanti kami akan melakukan pendaftaran di KPU,” ujarnya. 

Ketua DPP Partai Golkar Dave Akbarshah Fikarno menampik anggapan yang menyebutkan keputusan KIM mengusung Gibran sebagai cawapres dipengaruhi Presiden Joko Widodo. Menurut dia, KIM mempertimbangkan beberapa faktor, terutama elektabilitas Gibran di kalangan milenial dan generasi Z. “Gibran juga ruang bergeraknya besar,” kata Dave, kemarin. 

Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno juga memastikan pembahasan di kediaman Prabowo kemarin berakhir dengan keputusan musyawarah mufakat. Setiap anggota partai koalisi, kata dia, diberi ruang mengusulkan nama cawapres. Namun penentuan akhir berada di tangan Prabowo. “Dari awal, siapa pun cawapres yang dipilih Prabowo, itu yang disepakati,” kata Eddy kepada Tempo, kemarin.

Sementara itu, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono enggan menjawab ketika ditanya ihwal dukungan Jokowi kepada pasangan Prabowo-Gibran. “Saya tidak bisa komentar itu,” kata AHY sesaat sebelum meninggalkan rumah Prabowo.

HENDRIK YAPUTRA | KUKUH S. WIBOWO (SURABAYA)