Penyebab Ketimpangan Ekonomi Meningkat

Perbesar

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Poin penting

Pemulihan ekonomi pasca-pandemi lebih banyak dinikmati masyarakat kelas atas.
Simpanan dengan nominal di atas Rp 5 miliar tumbuh paling tinggi.
Pemerintah berusaha meningkatkan daya beli dengan menjaga kestabilan harga serta mengoptimalkan program perlindungan sosial.

PANDEMI Covid-19 menjadi periode akrobat bagi Risma Alfia—bukan nama sebenarnya. Perempuan berusia 32 tahun itu bersama suaminya berhenti dari pekerjaan dan kesulitan mendapatkan pekerjaan baru. Akhirnya, mereka pun mesti bekerja serabutan. "Untuk memenuhi kebutuhan harian saja sulit, apalagi menabung," ujar ibu dari dua anak tersebut kala berbincang dengan Tempo, kemarin.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Situasi mulai membaik bagi Risma ketika situasi pandemi mereda. Pada akhir 2022, ia dan suaminya berhasil mendapatkan pekerjaan. Bersamaan dengan itu, mereka pun kembali ke DKI Jakarta setelah selama masa pandemi tinggal di kampungnya di Sulawesi Selatan. Sejak saat itu, ia menata ulang keuangan keluarganya bersama sang suami.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Risma juga sudah bisa menghimpun dana darurat dan memulai kebiasaan baru: rutin menabung. "Menabung dibiasakan setiap gajian meski seringnya terpakai lagi untuk membayar utang konsumtif selama masa pandemi," ujar dia. Risma menuturkan, ketika puncak pandemi, gaji yang ia terima sudah habis pada pertengahan bulan.

Baca juga: Belanja, Belanja, Belanja...

Kondisi yang mengimpit Risma dialami banyak pekerja lainnya. Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia, Elly Rosita Silaban, mengatakan masyarakat kelas pekerja, khususnya sektor padat karya, semakin kesusahan sejak pandemi melanda. Memburuknya kondisi perekonomian global dan domestik memaksa pekerja beralih ke sektor informal atau menganggur.

Setelah situasi pandemi mereda pun, kata Elly, pemulihan ekonomi para pekerja tak berlangsung cepat lantaran kenaikan upah diiringi kenaikan harga kebutuhan pokok. Sebagai catatan, tingkat inflasi tahunan Indonesia pada 2022 mencapai 5,51 persen. Untuk tahun ini, pemerintah menargetkan laju inflasi bisa ditekan di kisaran 2-4 persen. "Jadi, tidak akan bisa menabung karena mereka juga kebanyakan meminjam dari koperasi perusahaan atau dari luar," ujarnya.

Orang Kaya Semakin Kaya

Nasabah melakukan transaksi perbankan di kantor Bank Mandiri cabang Patra Jasa, Jakarta. TEMPO/Tony Hartawan

Kondisi tersebut selaras dengan data Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Menurut LPS, hingga 31 Maret 2023, nilai simpanan di bawah Rp 100 juta tumbuh lebih lambat dibanding simpanan di atas Rp 5 miliar. “Kalau kita lihat, dari tier nominal simpanan Rp 100 juta sampai di atas Rp 5 miliar, yang tumbuh paling cepat yang di atas Rp 5 miliar,” ujar Ketua Dewan Komisioner LPS, Purbaya Yudhi Sadewa, Senin lalu.

Menurut LPS, total simpanan nasabah perbankan mencapai Rp 8.045 triliun atau tumbuh 6,6 persen secara tahunan. Jenis simpanan tersebut terdiri atas giro sebanyak Rp 2.462 triliun, tabungan Rp 2.545 triliun, deposito Rp 2.975 triliun, deposito on call Rp 59 triliun, dan sertifikat deposito Rp 4 triliun. Adapun jumlah simpanan sebanyak 511,2 juta rekening—sebanyak 500,5 juta rekening di antaranya adalah tabungan.

Baca juga: Risau Lonjakan Simpanan Masyarakat

Yudhi mengatakan sebenarnya seluruh tier nominal simpanan tumbuh dibanding pada periode yang sama tahun lalu. Namun simpanan di atas Rp 5 miliar tumbuh paling pesat, yakni 9,63 persen, dengan total nilai Rp 4.380 triliun dan 129 ribu rekening. Sementara itu, simpanan hingga Rp 100 juta hanya tumbuh 3,6 persen, dengan total nilai Rp 989 triliun dan 504,7 juta rekening. “Data tersebut mengindikasikan orang kaya dan memiliki perusahaan punya uang lebih banyak dibanding orang biasa," katanya.

Di luar kedua tier tersebut, simpanan Rp 200-500 juta tumbuh 5,7 persen, dengan total nilai Rp 668 triliun. Kemudian, simpanan Rp 500 juta-1 miliar tumbuh 1,7 persen, dengan total nilai Rp 558 triliun. Sedangkan simpanan Rp 1-2 miliar tumbuh 2,1 persen, dengan total nilai Rp 490 triliun. Terakhir, simpanan Rp 2-5 miliar tumbuh 3,6 persen dengan total nilai Rp 646 triliun. “Secara keseluruhan, nilai simpanan tumbuh 6,64 persen,” tutur Purbaya.

Ketimpangan Melebar di Masa Pandemi

Pedagang makanan berjualan di Kebon Kacang, Jakarta, 30 September 2022. TEMPO/Tony Hartawan

Direktur Institute for Demographic and Poverty Studies (Ideas), Yusuf Wibisono, mengatakan nasabah yang memiliki tabungan di bawah Rp 100 juta mencerminkan mayoritas masyarakat kelas menengah-bawah Indonesia. Musababnya, jumlah rekening kelompok tersebut mencapai 98,7 persen dari total seluruh rekening nasabah perbankan.

Ia mengatakan kesenjangan laju pertumbuhan tabungan dari kelompok-kelompok tersebut konsisten sejak masa pandemi. Berturut-turut, pertumbuhan simpanan kelompok di atas Rp 5 miliar mencapai 12,4 persen secara tahunan pada Maret 2021; 13,3 persen pada Maret 2022; dan 9,63 persen pada Maret 2023.

Sementara itu, pertumbuhan simpanan kelompok di bawah Rp 100 juta hanya 6,3 persen pada Maret 2021; 4,8 persen pada Maret 2022; dan 3,6 persen pada Maret 2023. "Hal ini mengindikasikan bahwa pemulihan ekonomi pasca-pandemi memiliki tendensi menciptakan kesenjangan yang semakin lebar: si kaya semakin kaya, si miskin semakin miskin," ujar Yusuf.

Pola pemulihan yang umum dikenal dengan K-shape ini, kata Yusuf, terjadi karena pemulihan didominasi oleh sektor tertentu yang hanya menguntungkan kelas atas. Dia berujar pemulihan ekonomi Indonesia pasca-pandemi banyak didorong kondisi eksternal, terutama pulihnya ekonomi negara mitra dagang utama dan kenaikan harga komoditas, seperti batu bara dan kelapa sawit. Juga pulihnya sektor keuangan dengan cepat, serta kini pulihnya sektor transportasi dan pariwisata seiring dengan tidak adanya lagi pembatasan mobilitas masyarakat.

Masalahnya, dia mengimbuhkan, pemulihan model K-shape menunjukkan manfaat pertumbuhan lebih banyak dinikmati kelas menengah-atas. Implikasinya, kualitas pertumbuhan rendah dan penanggulangan kemiskinan berjalan lambat. Lebih jauh, pemulihan model K-shape berpotensi melemahkan pertumbuhan di masa depan karena meningkatnya kesenjangan.

Berdasarkan catatan Yusuf, rata-rata nominal simpanan kelompok nasabah di atas Rp 5 miliar meningkat, dari Rp 29,2 miliar pada Maret 2020 menjadi Rp 33,2 miliar pada Maret 2023. Sedangkan rata-rata simpanan kelompok nasabah di bawah Rp 100 juta semakin menurun, dari Rp 2,8 juta pada Maret 2020 menjadi Rp 1,9 juta pada Maret 2023.

Secara umum, Yusuf melihat, semakin kaya kelas atas, semakin tinggi jumlah tabungannya dan semakin rendah konsumsinya. Sebaliknya, semakin miskin kelas bawah, semakin rendah tabungannya karena digunakan untuk bertahan hidup. "Dengan sebagian besar masyarakat adalah kelas bawah-menengah, maka tertekannya konsumsi mereka akan menekan pertumbuhan ekonomi," tutur Yusuf.

Guru besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran, Arief Anshory Yusuf, berpendapat pemulihan ekonomi Indonesia banyak ditopang oleh invasi Rusia ke Ukraina, yang membuat harga komoditas energi, termasuk batu bara, naik. Sayangnya, pemulihan itu hanya menguntungkan segelintir orang yang menguasai tambang batu bara dan industri ekstraktif lainnya.

Pendapat serupa dilontarkan Elly Rosita. Ia menuding pelaku usaha besar, terutama yang bergerak di bisnis kesehatan, menikmati keuntungan berlipat ganda akibat datangnya pandemi. “Mereka menguasai industri dan semua yang dipakai ketika Covid,” ujarnya. Sebaliknya, nasib pelaku usaha mikro dan kecil semakin terpuruk.

Cermin Profitabilitas Pelaku Usaha

Kepala Ekonom Bank Permata, Josua Pardede, punya pendapat lain. Ia memperkirakan tingginya pertumbuhan simpanan di atas Rp 5 miliar didorong oleh solidnya pertumbuhan giro, yang naik 10,72 persen secara tahunan. Angka kenaikan tersebut lebih tinggi dari jenis simpanan lainnya. "Pertumbuhan giro yang tinggi disebabkan oleh solidnya profitabilitas pelaku usaha pada kuartal I 2023," kata dia.

Di sisi lain, Josua mengakui, dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan simpanan selama periode 2017-2019, pertumbuhan simpanan kelompok Rp 100 juta pada 2023 terbilang rendah. Hal ini mengindikasikan bahwa pendapatan yang siap dibelanjakan oleh masyarakat kelas menengah dan kelas menengah ke bawah belum pulih dari dampak pandemi.

Ia menilai program penanggulangan kemiskinan dari pemerintah pada dasarnya bertujuan membantu konsumsi masyarakat yang tergerus akibat pandemi atau karena peningkatan inflasi. Dengan kata lain, dampaknya terhadap tingkat tabungan cenderung terbatas, apalagi karena sifatnya yang temporer.

Di sisi lain, indikator yang dapat mempengaruhi pertumbuhan tabungan kalangan menengah ke bawah adalah tingkat pengangguran. "Semakin kecil tingkat pengangguran, jumlah orang yang mempunyai pendapatan yang lebih stabil juga meningkat dan meningkatkan tabungan secara agregat," ujar Josua. Karena itu, ia mendorong pemerintah meningkatkan kebijakan yang mampu menyerap tenaga kerja.

Upaya Pemerintah Menstabilkan Harga

Ditanya perihal kesenjangan pemulihan ekonomi antara masyarakat menengah ke atas dan menengah ke bawah, pelaksana tugas Deputi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Perekonomian, Ferry Irawan, mengatakan pemerintah telah melakukan beberapa upaya untuk mempercepat pemulihan pada kelas menengah ke bawah, terutama yang terkena dampak pandemi.

Upaya tersebut, ucap dia, antara lain, menjaga daya beli dengan memastikan kestabilan harga melalui kebijakan pengendalian inflasi dan optimalisasi program perlindungan sosial, termasuk pasca-kenaikan harga energi. Menurut Ferry, pemerintah juga berupaya meningkatkan pendapatan masyarakat melalui program peningkatan kapasitas usaha dan akses terhadap pembiayaan UMKM serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Secara keseluruhan, pada 2023, Kementerian Keuangan memiliki anggaran untuk perlindungan sosial sebesar Rp 479,1 triliun. Pemerintah juga menggulirkan tujuh program bantuan sosial atau bansos, yakni Program Keluarga Harapan, Kartu Sembako, Kartu Prakerja, Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, Program Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, dan Program Indonesia Pintar Kementerian Agama.

Pakar ketenagakerjaan yang juga guru besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, Tadjuddin Noer Effendi, menyebutkan pemerintah perlu mengevaluasi berbagai program yang telah dilaksanakan tersebut. Musababnya, secara statistik, penurunan angka kemiskinan pasca-pandemi tidak signifikan. Padahal pemerintah telah menggelontorkan banyak anggaran, khususnya untuk berbagai jenis bantuan sosial. "Artinya, kontribusi bantuan sosial untuk penurunan kemiskinan ada, tapi kecil. Kelemahan pemerintah adalah jarang sekali mengevaluasi keberhasilan suatu program," ia mengungkapkan.