Maju-Mundur Calon Pendamping Ganjar

“Nama-nama ini merupakan respons aspirasi publik yang muncul dalam berbagai survei yang tentu menjadi opsi-opsi yang masuk dalam kalkulasi dan dipantau bersama oleh PDIP serta partai pengusung Ganjar Pranowo,” kata Andreas, Selasa, 12 September 2023.

Baca juga:

-Juragan Partai di Belakang Calon Presiden

-Timang-timang Satu dari Lima Nama Calon

Andreas mengatakan hingga saat ini partai koalisinya belum memutuskan calon wakil presiden pendamping Ganjar Pranowo. Ketua umum partai koalisi akan membicarakan secara bersama-sama pilihan kandidat calon wakil presiden tersebut.

Nama Mahfud dan Ridwan Kamil sesungguhnya tidak masuk dalam bursa awal kandidat calon wakil presiden di lingkup internal PDIP. Awalnya, Ketua DPP PDIP Puan Maharani menyebutkan sepuluh nama calon wakil presiden pendamping Ganjar. Sepuluh nama itu lantas mengerucut menjadi lima kandidat. Kelimanya adalah Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno; Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir; Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar; Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono; serta mantan Panglima TNI, Andika Perkasa. “Sekarang sudah mengerucut lima nama,” kata Puan pada 24 Juli lalu.

Adapun PDIP mendeklarasikan Ganjar sebagai calon presiden pada 21 April lalu. Setelah itu, PPP, Perindo, dan Hanura ikut mendukung politikus PDIP tersebut. Namun, hingga kini, PDIP belum memutuskan calon wakil presiden pendamping Ganjar. Bahkan, dari lima kandidat cawapres itu, Muhaimin justru memilih bergabung ke Koalisi Perubahan—gabungan Partai NasDem, Partai Keadilan Sejahtera, dan PKB, yang awalnya berkoalisi dengan Partai Gerindra. Selanjutnya NasDem dan PKB mendeklarasikan pasangan Anies Rasyid Baswedan dan Muhaimin sebagai calon presiden-wakil presiden. 

Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud Md saat acara ASEAN Political Security Community Council Meeting di gedung Sekretariat ASEAN, Jakarta, 4 September 2023. ANTARA/Media Center KTT ASEAN 2023/Rommy Pujianto

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, berpendapat bahwa banyak faktor yang membuat PDIP bimbang dalam menentukan calon wakil presiden pendamping Ganjar. Faktor itu antara lain sikap Presiden Joko Widodo yang terkesan mendukung Prabowo Subianto. Ketua Umum Partai Gerindra tersebut merupakan calon presiden dari Koalisi Indonesia Maju—gabungan Gerindra, Partai Amanat Nasional, Partai Golkar, Partai Bulan Bintang, dan Partai Gelora.

Faktor lain, kata Adi, elektabilitas Ganjar tidak semoncer Jokowi saat PDIP mengusung mantan Wali Kota Solo itu sebagai calon presiden dalam Pemilu 2014. “Sebenarnya PDIP sedang melawan Prabowo sekaligus pengaruh Jokowi. Dalam kondisi ini, tak mudah bagi PDIP untuk buru-buru meminang siapa pendamping Ganjar,” kata Adi, Selasa kemarin.

Menurut Adi, Presiden Jokowi terkesan tidak mendukung penuh Ganjar dalam beberapa bulan belakangan ini. Jokowi, yang juga kader PDIP, justru seolah-olah mendukung Prabowo. Indikasinya, sejumlah kelompok relawan Jokowi mendeklarasikan dukungan kepada Prabowo. Lalu PAN dan Golkar, keduanya partai penyokong pemerintahan Jokowi, justru mengusung Prabowo.

Kondisi tersebut, kata Adi, membuat PDIP sangat berhitung tentang kandidat calon wakil presiden pendamping Ganjar. Apalagi Jokowi merupakan kader terbaik PDIP dan ikut membantu partai berlambang banteng moncong putih itu dalam memenangi Pemilu 2014 dan 2019.

“Kalau tanpa adanya unsur Presiden Jokowi, PDIP cukup merem, pasti menang melawan Prabowo yang dua kali pemilu selalu kalah,” ujar Adi.

Direktur Eksekutif Aksara Research and Consulting, Hendri Kurniawan, sependapat dengan Adi. Hendri menilai kesan Jokowi yang mendukung Prabowo mempengaruhi strategi PDIP dalam memilih calon wakil presiden. Strategi yang terlihat ragu-ragu itu mengesankan PDIP bukan partai pemenang pemilu.

Di samping itu, kata Hendri, PDIP seperti kehilangan pengaruh di lingkup internal partai penyokong pemerintahan Jokowi. Sejumlah partai pemerintah justru memilih berkoalisi dengan Partai Gerindra, lalu mengusung Prabowo sebagai calon presiden. 

“Sikap PDIP selama 10 tahun belakangan yang menjadikannya sebagai musuh bersama oleh partai-partai politik pendukung pemerintah. Selama ini PDIP selalu menempatkan partai lain seolah-olah sebagai subordinatnya,” ujar Hendri.

Ia menduga sikap PDIP itu dipengaruhi posisinya yang memenuhi syarat mengusung calon presiden tanpa perlu berkoalisi dengan partai lain. Perolehan kursi PDIP di Dewan Perwakilan Rakyat mencapai 22 persen atau melampaui ambang batas pencalonan presiden sebesar 20 persen. Dengan demikian, mereka awalnya jumawa untuk mengusung Puan Maharani, putri Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, sebagai calon presiden. 

Menurut Hendri, peta politik PDIP berubah setelah Jokowi terkesan mendukung Prabowo. Apalagi setelah partai pemerintah ramai-ramai mengusung Menteri Pertahanan tersebut. 

Ia menganggap situasi politik tersebut yang mempengaruhi manuver politik PDIP belakangan ini. Sebagai contoh, kata Hendri, PDIP berusaha mengikat kekuatan pendukung Jokowi. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Arsjad Rasjid, dan Andika Perkasa diangkat sebagai Ketua dan Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo. Kemudian PDIP berusaha menarik dukungan Golkar dengan mendekati Ridwan Kamil untuk diusung sebagai calon wakil presiden.

“Usaha menjodohkan Ridwan Kamil dan Ganjar sepertinya hanya upaya untuk mengganggu Golkar,” kata Hendri. 

Hendri berpendapat, PDIP bakal merugi jika memasangkan Ganjar dan Ridwan Kamil dalam pemilihan presiden 2024. Sebab, Ganjar dan PDIP belum tentu dapat mengkonversi pendukung Ridwan Kamil di Jawa Barat. Apalagi pendukung Prabowo dan Anies di Jawa Barat juga cukup kuat. Ia menilai PDIP akan lebih diuntungkan jika memilih calon wakil presiden yang berasal dari Jawa Timur dan Nahdlatul Ulama. 

Ridwan Kamil di Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat, 5 September 2023. TEMPO/Prima mulia

Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto; Ketua DPP PDIP, Djarot Saiful Hidayat; Ketua Badan Pemenangan Pemilu PDIP, Bambang Wuryanto; dan Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan, Komaruddin Watubun, belum menjawab permintaan konfirmasi Tempo mengenai pendapat Adi dan Hendri tersebut. Sebelumnya, Hasto mengakui adanya pertemuan antara Megawati dan Ridwan Kamil, pekan lalu. Ia berdalih pertemuan itu hanya membahas urusan pembangunan monumen Presiden Sukarno di Jawa Barat. Tapi Hasto tak menjawab mengenai peluang Ridwan Kamil menjadi calon wakil presiden pendamping Ganjar. 

Hasto juga pernah membantah adanya dukungan Jokowi ke Prabowo. “Tidak ada pernyataan Bapak Jokowi memilih Prabowo sebagai calon presiden,” kata Hasto, 4 Juli lalu.

Adapun Andreas Hugo Pareira mengatakan urusan calon wakil presiden akan dibahas secara bersama-sama antara PDIP dan partai koalisi pendukung Ganjar. “Sampai sekarang PDIP bersama partai-partai yang mengusung Ganjar Pranowo sedang memantau figur yang menjadi nominasi (cawapres) dan memperhatikan dinamika yang berkembang di masyarakat,” kata Andreas.

Rapat Perdana Pengusung Ganjar

Ketua DPP PPP, Achmad Baidowi, mengatakan partai pengusung Ganjar akan menggelar rapat perdana di Gedung High End, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu ini. Pertemuan tersebut akan dihadiri para ketua umum partai koalisi mereka. 

“Akan membahas pemantapan tim pemenangan nasional dan memperbarui dinamika politik terkini,” kata Baidowi. Soal calon wakil presiden, Baidowi mengatakan partainya berharap PDIP memilih Sandiaga Uno.

Peneliti bidang politik pada Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Wasisto Raharjo Jati, berpendapat bahwa PDIP akan memilih calon wakil presiden yang dapat menambah kelebihan dan menambal kekurangan Ganjar Pranowo. “Kriteria ini bisa saja sosok populis, teknokrat, dan kalangan religius,” kata dia.

AVIT HIDAYAT | ANTARA