Penyidik KPK Mencari Bukti Korupsi Bansos di Lokasi Terkait Politikus PDIP

Perbesar

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Poin penting

KPK menggeledah perusahaan pengadaan bansos bahan pokok yang diduga terafiliasi dengan dua politikus PDIP.
Jutaan paket yang didapat PT Anomali dan PT Famindo itu disuplai oleh PT Dwimukti Graha Elektrindo, perusahaan milik Herman Hery, politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sekaligus Ketua Komisi III DPR.
KPK juga menggeledah rumah milik Direktur Jenderal Perlindungan Jaminan Sosial Kementerian Sosial, Pepen Nazaruddin.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

JAKARTA - Iring-iringan tiga mobil tiba di gedung Patra Jasa, Kuningan, Jakarta Selatan, pada Jumat pagi, 8 Januari lalu. Tanpa banyak bicara, belasan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi dan anggota kepolisian masuk ke gedung itu. Kedatangan mereka sempat mengejutkan petugas keamanan di perkantoran 22 lantai tersebut.

Penyidik bergegas menuju lantai 17 dan 20, lokasi PT Anomali Lumbung Artha dan PT Famindo Meta Komunika. Mereka memeriksa semua dokumen proyek bantuan sosial bahan pokok Covid-19 Kementerian Sosial di dua kantor tersebut. "Jumlah penyidik lebih dari 13 orang, dikawal polisi. Katanya ini terkait korupsi bantuan sosial," kata petugas keamanan yang menolak dituliskan identitasnya, kemarin.

PT Anomali dan PT Famindo merupakan dua dari ratusan perusahaan yang mendapat jatah proyek pengadaan bahan pokok untuk bantuan sosial Covid-19 Kementerian Sosial di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek). Kedua perusahaan tersebut ditengarai terlibat dalam kasus korupsi yang menyeret Juliari Peter Batubara, Menteri Sosial 2019-2020. KPK telah menetapkan dia sebagai tersangka bersama dua bawahannya dan dua orang dari perusahaan swasta.

Penggeledahan di Patra Jasa berlangsung lebih dari lima jam. Para penyidik keluar pada pukul 16.10 WIB seiring jam pulang kantor. Petugas memboyong satu koper berukuran sekitar 30 inci. Mereka sempat berkumpul di depan gedung, lalu tancap gas.

Pelaksana tugas juru bicara KPK, Ali Fikri, menyatakan penyidik mengembangkan kasus korupsi bansos dengan menggeledah paksa sejumlah perusahaan. "Sebagai bagian proses penyidikan untuk mencari, menemukan, dan melengkapi alat bukti yang telah kami miliki," kata dia kepada Tempo, kemarin.

Menurut Ali, barang bukti yang ditemukan dari hasil penggeledahan bakal diverifikasi ke sejumlah saksi. Hanya, dia tak secara spesifik menyebutkan nama politikus yang diduga terhubung dengan kasus korupsi yang menjerat Juliari Batubara. Ali juga enggan membeberkan ihwal materi penyidikan dalam kasus ini.

Rumah Ihsan Yunus setelah digeledah penyidik KPK di Jalan Raya Mabes Hankam, Jakarta, 12 Januari lalu. TEMPO/Subekti.

Dari dokumen yang diperoleh Tempo, PT Famindo diduga mendapat jatah pengadaan bansos sebanyak 1,23 juta paket bahan pokok dengan nilai proyek Rp 332,1 miliar. Bahan pokok itu diproduksi dalam lima gelombang, dari tahap 8 hingga tahap 12. Jumlah masing-masing tahapan dari 230 ribu hingga 250 ribu paket dengan nilai Rp 270 ribu per paket.

Sedangkan PT Anomali mendapat proyek dengan jumlah lebih besar yang mencapai 1,5 juta paket bahan pokok dengan nilai proyek Rp 442,8 miliar. Proyek itu didapat dalam empat gelombang, dari tahap 3, tahap 5, hingga 7.

Jutaan paket PT Anomali dan PT Famindo itu disuplai oleh PT Dwimukti Graha Elektrindo, produsen panel listrik milik Herman Hery, politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sekaligus Ketua Komisi III DPR. Sejumlah sumber Tempo menguatkan dugaan bahwa Herman mendapat proyek ini karena terhubung dengan Juliari. Herman mendapat jatah 7,6 juta paket bahan pokok dengan nilai Rp 2,1 triliun yang dikirim oleh Dwimukti melalui lima perusahaan, termasuk PT Anomali dan PT Famindo.

Dari Kuningan, penyidik bertolak ke Jalan Panglima Polim Nomor 28, Jakarta Selatan, untuk menggeledah kantor PT Dwimukti. Mereka tiba sekitar pukul 17.00 WIB. Penggeledahan hanya sekitar 15 menit. Seorang petugas yang sehari-hari bekerja di sekitar gedung itu mengatakan bahwa kantor Dwimukti direnovasi sejak awal Desember lalu.

Herman Hery tak menampik bahwa perusahaan yang kini dikelola anaknya itu mendapat proyek pengadaan bansos bahan pokok. Namun ia menepis tuduhan mendapat jatah 7,6 juta paket bahan pokok. Ia juga menyatakan hubungan antara Dwimukti dan perusahaan lain merupakan hubungan bisnis murni.

Herman menyatakan PT Dwimukti tak melanggar hukum. "Kalau dirasa memang ada yang dilanggar, kan (kantor Dwi Mukti Graha Elektrindo) sudah diperiksa, sudah digeledah. Silakan saja. Saya tidak ikut campur," kata dia kepada Tempo, Sabtu lalu. Adapun PT Anomali dan PT Famindo belum merespons upaya konfirmasi. Surat yang dikirim Tempo tak kunjung berbalas.

KPK juga memeriksa sejumlah perusahaan yang terhubung dengan Ihsan Yunus, kolega Herman Hery di PDI Perjuangan. Ihsan adalah anggota DPR dari daerah pemilihan Jambi. Penyidik menggeledah rumah orang tua Ihsan yang di Jalan Raya Hankam, Cipayung, Jakarta Timur. Menanggapi perihal ini, Ihsan membantah. "Enggak benar itu. Fitnah," ujarnya.

Kemarin, Ihsan Yunus dicopot dari jabatan pemimpin Komisi VIII bidang agama dan sosial, menjadi anggota Komisi II bidang pemerintahan DPR. “Betul, ada perubahan penugasan di Fraksi PDIP,” kata seorang politikus partai ini.

Selain itu, penyidik KPK menggeledah rumah milik Direktur Jenderal Perlindungan Jaminan Sosial Kementerian Sosial Pepen Nazaruddin di Perumahan Rose Garden, Jati Asih, Kota Bekasi. "Prinsipnya, siapa pun yang diduga mengetahui rangkaian peristiwa dugaan perbuatan para tersangka, tentu penyidik akan mengkonfirmasi," kata Ali Fikri.

AVIT HIDAYAT | ROBBY IRFANI | ANT