Pergantian Pejabat DKI: Masukan Pengamat Bagi Anies Baswedan

TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah memberi masukan untuk Gubernur Anies Baswedan dan wakilnya, Sandiaga Uno, tentang rencana pergantian pejabat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta setelah penyerapan anggaran 2018 lambat. 

Menurut Trubus, sudah tepat kebijakan merombak jabatan sejumlah pegawai negeri sipil akibat seretnya penyerapan anggaran. "Kalau dilihat dalam konteks reformasi birokrasi ini baik," katanya kepada Tempo pada Senin, 2 April 2018.

Sebelumnya, Sandiaga Uno mengatakan akan merombak jabatan sejumlah pegawai negeri sipil pada pertengahan April 2018 karena seretnya penyerapan anggaran yang hingga Triwulan I 2018 baru mencapai 6 persen dari total APBD 2018.

Baca: Setelah Libas Alexis Pergub Pariwisata Anies Baswedan Disorot 

Trubus menjelaskan, perombakan sejumlah jabatan memang dibutuhkan namun harus menyeluruh, jangan arsial. Trubus menuturkan, persoalan yang dihadapi Anies Baswedan adalah penyakit birokrasi yang turun temurun yaitu koruptif, malas, dan kurang inovasi. "Kalau parsial saya kira tak akan efektif."

Dia pun menilai, rendahnya serapan anggaran karena birokrasi tidak efektif dalam kinerjanya. Penyerapan anggaran DKI pada triwulan pertama tiap tahun memang selalu bermasalah, namun tahun ini yang paling parah. Trubus mencontohkan, pada 2017 serapan triwulan pertama cuma 25 persen, lebih rendah dari 2016 sebesar 33 persen. "Sekarang erendah dalam sejarah," ucapnya.

Disamping perlu pergantian pejabat di DKI jakarta, Trubus juga menyebut koordinasi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan Gubernur Anies Baswedan lemah.  Diduga itu karena Anies Baswedan tidak berlatarnjabat Bupati Belitung Timur dan Djarot Syaiful Hidayat yang mantan Wali Kota Blitar.