Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta -Presiden RI periode 2024-2029, Prabowo Subianto menyebut hingga saat ini masih banyak subsidi yang tidak tepat sasaran. Padahal, dengan kondisi ekonomi rakyat yang masih banyak dihimpit kemiskinan, subsidi-subsidi dari pemerintah mutlak dibutuhkan.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Subsidi bantuan kepada rakyat yang masih dalam keadaan susah, subsidi-subsidi itu harus sampai kepada mereka yang membutuhkan,” tutur Prabowo saat menyampaikan pidato perdananya sebagai presiden, Ahad, 20 Oktober 2024 di kompleks Senayan, Jakarta.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Menurutnya bila diperlukan, metode pemberian subsidi bisa saja diubah. Menurut Prabowo, pemberian subsidi harus bisa diterima langsung masyarakat yang membutuhkan. Tidak lagi lewat perantara pihak ketiga yang bisa saja membuat pemberian subsidi tidak tepat sasaran. “Kita harus berani meneliti dan kalau perlu kita ubah subsidi itu harus kepada langsung keluarga-keluarga yang membutuhkan,” ucap Prabowo.
Prabowo juga menyoroti masih maraknya kebocoran anggaran negara yang terjadi. Ia menyebut, masih banyak kasus korupsi ataupun penyelewengan dana yang dilakukan pejabat-pejabat negara. Sehingga menurutnya perlu ada perbaikan dalam hal penyaluran subsidi. “Dengan teknologi digital kita akan mampu sampai (memastikan), subsidi itu sampai ke setiap keluarga yang membutuhkan. Tidak boleh aliran-aliran bantuan itu tidak sampai ke mereka yang butuh itu,” ujar Purnawirawan Jenderal TNI tersebut.
Sebelumnya, Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Burhanuddin Abdullah, menyebutkan bahwa skema subsidi, dalam hal ini subsidi energi Bahan Bakar Minyak (BBM) di Indonesia selama ini tidak tepat sasaran. Oleh karenanya, eks Gubernur Bank Indonesia (BI) tersebut mewacanakan pengubahan subsidi BBM menjadi Bantuan Langsung Tunai (BLT).
Namun di sisi yang lain, ekonom UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat menilai wacana subsidi BBM, listrik, hingga LPG menjadi model BLT penuh dengan resiko. Ia menilai, hal-hal seperti akurasi data penerima bisa menimbulkan potensi fraud atau penyelewengan yang cukup tinggi.
Nabiila Azzahra dan Hammam Izzuddin ikut berkontribusi dalam penulisan artikel ini.