PLTS Terapung Cirata dan Potensi Pengembangan Infrastruktur Energi Terbarukan di Indonesia

TEMPO.CO, Jakarta - Pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS terapung disinyalir menjadi infratsruktur energi masa depan. Pemerintah melihat potensi pengembangannya, seiring cita-cita untuk transisi energi dan mencapai net zero emission (NZE) pada2060.

PLTS terapung pertama sudah dibangun di Bendungan Cirata, Jawa Barat. Presiden Joko Widodo alias Jokowi yang meresmikannya secara langsung pada  9 November 2023. PLTS terapung Cirata memiliki kapasitas 192 MWp disebut sebagai PLTS terapung terbesar se-Asia Tenggara.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menyebut PLTS Terapung Cirata akan memberikan kontribusi terhadap NZE sebesar 245 GWh per tahun dan mengurangi emisi sebesar 214 ribu ton per tahun. Ia juga mengatakan kapasitas PLTS Terapung Cirata masih bisa dikembangkan lagi. Potensi maksimalnya mencapai sekitar 1,2 GWp jika memanfaatkan 20 persendari luas total Waduk Cirata.

"PLTS Terapung Cirata akan menjadi etalase percepatan transisi energi dalam mendukung pencapaian menuju net zero emission," kata Arifin melalui siaran pers, Kamis, 9 November 2023.

Hal serupa disampaikan Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reforrm (IESR) Fabby Tumiwa. Ia mengatakan PLTS Terapung Cirata berpotensi mempercepat bauran energi terbarukan dan meraih target NZE lebih cepat dari 2060. Menurutnya,  pengoperasian proyek ini bakal menjadi tonggak akselerasi pengembangan pembangkit listrik tenaga surya berskala besar di Indonesia.

"Seiring dengan semakin menurunnya biaya investasi PLTS, Indonesia harus mengoptimalkan potensi teknis PLTS yang mencapai 3,7 TWp hingga 20 TWp untuk mendukung tercapainya target puncak emisi sektor kelistrikan di 2030, dengan biaya termurah,” ujar Fabby dalam keterangan tertulis, Kamis, 9 November 2023. 

Selanjutnya: Memanfaatkan 20 Persen Luas Genangan

Setelah Cirata, Kementerian ESDM bakal melanjutkan pembangunan infrastruktur serupa di tempat lain. PLTS Terapung Ciarata bakal direplikasi. Staf Khusus Menteri ESDM Bidang Strategi Percepatan Penerapan Energi Transisi dan Pengembangan Infrastruktur Energi Ego Syahrial menyebut PLTS terapung sebagai proyek paling visible. Sebab, hal itu sejalan dengan proyek yang dijalankan pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), yaitu bendungan.

“Kementerian ESDM sangat mendorong supaya floating storage ditingkatkan. Bukan hanya Cirata, tapi seluruhnya,” kata Ego ketika ditemui di sela acara Tempo Energy Day di Jakarta, Selasa, 21 November 2023.  “Kita punya danau-danau besar yang bisa dimanfaatkan. Ini salah satu yang paling ada di depan mata.”

Ego juga menyebut PLTS terapung sebagai inovasi. Menurutnya,  PLTS terapung merupakan alternatif ketika pembangunan infrastruktur PLTS terkendala ketersediaan lahan, sedangkan kebutuhan energinya besar.  Sebab jika PLTS dibangun di daratan di lokasi lain, butuh biaya tambahan untuk membangun transmisi agar energi bisa disalurkan ke lokasi lain. 

Karena itu ia melihat PLTS terapung memiliki prospek ke depan. Apalagi Kementerian PUPR memperluas izin pemanfaatan bendungan untuk pembangkit, yang semula 5 persen menjadi 20 persen dari luas permukaan.

“Memang masalahnya, demand kita kebanyakan di Pulau Jawa. Problemnya ada di lahan,” ujar dia.

Adapun Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menuturkan kementerinnya  mengutamakan prinsip lingkungan berkelanjutan dan mengoptimalkan seluruh potensi yang ada di berbagai infrastruktur. Di antaranya dengan memperkuat pemanfaatan 187 bendungan eksisting dan 61 bendungan baru yang dibangun sejak 2015-2024, untuk menyediakan energi listrik terbarukan dari tenaga air dan tenaga surya. 

“Bendungan juga memiliki potensi untuk menghasilkan energi listrik dengan metode pembangkit listrik tenaga surya terapung yang memanfaatkan lebih dari 20 persen luas permukaan genangan bendungan,” ujar Basuki, dikutip dari siaran pers Kementerian PUPR bertanggal 23 November 2023.

Lebih lanjut, Direktur IESR Fabby Tumiwa  mengatakan PLTS terapung memiliki potensi untuk dikembangkan dengan cepat. Sebab, proyek ini bisa dibangun tanpa membutuhkan proses pembebasan lahan.

“Sudah ada waduk. Di embung-embung juga masih memungkinkan untuk dikembangkan,” kata Fabby ketika dihubungi Tempo, Rabu, 22 November 2023. “Potensi yang bisa dibangun hingga 2030 bisa 8 GW, dari hitung-hitungan kami.”

Karena itu, menurut Fabby, proyek pembangunan PLTS terapung mesti dikebut. Apalagi jika pemerintah ingin meningkatkan bauran energi terbarukan di Indonesia. “Mau bangun sampai 10 GW sampai 2030 pun saya rasa bukan hal sulit untuk Indonesia,” ujar dia. 

Selanjutnya: Masih Terkendala TKDN

Meski memiliki banyak potensi, cita-cita pemerintah mengembangkan infrastruktur energi terbarukan di Tanah Air bukan berarti tanpa kendala.  Adapun salah satu kendala yang masih dihadapi, yakni tingkat komponen dalam negeri atau TKDN.

Staf Khusus Menteri ESDM Bidang Strategi Percepatan Penerapan Energi Transisi dan Pengembangan Infrastruktur Energi Ego Syahrial mengakui hal tersebut. Namun, ia optimistis hadirnya PLTS Terapung Cirata mampu mendorong peningkatan TKDN ke depan.

“Pelan-pelan, nanti juga TKDN bisa kita penuhi. Apalagi bahan baku solar cell kita punya, dari pasir silika dan sebagainya,” ujar Ego. “Kuncinya kemauan dan kolaborasi semua pihak.”

Sementara itu, Direktur IESR Fabby Tumiwa  mengatakan TKDN masih menjadi kendala pembangunan proyek energi terbarukan di Indonesia karena persyaratan pemerintah tidak diimbangi kemampuan industri. Walhasil, proyek menjadi lama karena jika digarap tanpa memenuhi syarat akan melanggar aturan.

“TKDN jadi hambatan karena TKDN ditetapkan tinggi, sebelumnya 60 persen, tapi industri domestik tidak dikembangkan,” ujar dia. Karena itu, ia mengatakan Kementerian Perindustrian ambil peran. Sebab, menurut Fabby, TKDN diperlukan untuk mendorong  pengembangan industri PLTS dalam negeri. “Dan kita butuh ini,” kata Fabby. 
 

Pilihan Editor:  Kejar Target Net Zero Emission, Ini Sejumlah Rencana Proyek Listrik Pemerintah