Hati-hati Gunakan Undang-Undang ITE  

JAKARTA – Organisasi masyarakat Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFENet) kembali mengingatkan agar kepolisian berhati-hati menyematkan pasal dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) pada kasus dugaan pidana di Internet. SAFENet menyampaikan hal ini setelah polisi menangani kasus penyebaran berita bohong atau hoaks dan ujaran kebencian di akun Aktual TV pada media sosial YouTube.

"Kasus ini memang bukan soal kebebasan pers. Tapi kepolisian harus membuktikan tuduhannya kalau konten Aktual TV menyebabkan keonaran dan ancaman tinggi. Sebab, tersangka dijerat hukuman 10 tahun penjara seperti kejahatan membunuh orang," kata Direktur Eksekutif SAFENet, Damar Juniarto, kepada Tempo, kemarin.

Menurut dia, kasus Aktual TV ini jangan sampai menjadi preseden atau dasar penerapan hukum dalam perkara di Internet. Pemerintah dan kepolisian tetap diminta tak melakukan tindakan represif atau berlebihan terhadap ekspresi masyarakat di media sosial. Di sisi lain, masyarakat memang harus terus diedukasi tentang batasan penyampaian pendapat di ruang publik, yang setidaknya harus sesuai dengan aturan internasional serta tak boleh menimbulkan peperangan, perpecahan, dan menjatuhkan orang lain.

Kepala Kepolisian RI Jenderal Listyo Sigit memang telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 2/II/2021 mengenai kesadaran budaya beretika untuk mewujudkan ruang digital Indonesia yang bersih, sehat, dan produktif pada Februari lalu. Dalam surat tersebut, dia meminta semua anggotanya mengedepankan pendekatan restorative justice atau penyelesaian jalur damai/non-hukum pada laporan kasus ITE.

Hal itu diutarakan setelah Korps Bhayangkara kerap membungkam kebebasan berpendapat dengan menggelar penyidikan atas setiap laporan kasus di media sosial. "Kasus-kasus ini (sejauh tak terbukti berdampak buruk) perlu dikedepankan efek jera. Bukan hukuman penjaranya yang berat," ujar Damar.