Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Poin penting
Bappenas bersama Otorita Ibu Kota Negara (IKN) tancap gas memulai pembangunan Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur.
Pemerintah mencontoh keberhasilan pembangunan kawasan Bumi Serpong Damai untuk proyek IKN.
Anggota DPR meminta proyek IKN Nusantara tidak menjiplak konsep pembangunan di BSD City yang cenderung eksklusif dan komersial.
JAKARTA — Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional bersama Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) tancap gas memulai pembangunan Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur. Mereka bakal mencontoh kesuksesan Sinar Mas Land dalam membangun kawasan Bumi Serpong Damai (BSD) City di Kota Tangerang Selatan.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Ketua Tim Komunikasi IKN, Sidik Pramono, mengatakan bahwa pemerintah memang akan mencontoh model pembangunan BSD City dan Alam Sutera untuk mewujudkan IKN Nusantara yang modern, terpadu, memiliki layanan publik, dan ramah lingkungan. "Pada akhir tahun lalu Presiden Joko Widodo berkunjung ke BSD. Kunjungan itu tentunya untuk memperkaya konsep kajian sosial-lingkungan kita," ujar Sidik kepada Tempo, kemarin, 10 Maret.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Menurut dia, keberhasilan BSD membangun permukiman patut dicontoh. Terutama upaya membangun kota modern dengan pengembangan konsep smart city. Pemerintah juga mulai menggerakkan kegiatan sosial-ekonomi lewat pemindahan secara bertahap para aparatur sipil negara (ASN) ke kawasan IKN Nusantara. Mereka bakal ditugasi menjalankan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik.
Jalan utama di BSD City, Tangerang Selatan. ANTARA/Yudhi Mahatma
Pemerintah juga menyiapkan masyarakat lokal sebagai pionir atau warga perintis ibu kota. Pembangunan kota baru itu nantinya diintegrasikan dengan kota sekitar, yaitu Samarinda, Balikpapan, dan Kabupaten Panajam Paser Utara. Langkah-langkah ini, kata Sidik, untuk menghidupkan IKN Nusantara secara bertahap hingga 2045.
Presiden Joko Widodo kemarin melantik Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe sebagai Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Nusantara. Presiden menganggap keduanya sebagai kombinasi yang baik untuk membangun kawasan ibu kota. "Pak Bambang memiliki rekam jejak lulusan ITB (Institut Teknologi Bandung) di bidang sipil infrastruktur, kemudian juga urban planning," kata Presiden Jokowi saat pelantikan, kemarin, 10 Maret.
Bambang merupakan mantan Menteri Perhubungan dan anggota DPR. Pekerjaan terakhirnya adalah vice president di Asian Development Bank (ADB). Adapun Dhony berpengalaman di bidang properti selaku Managing Director President Office Sinar Mas Land dan berhasil membangun BSD City. Keduanya, menurut Presiden, akan memudahkan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa merealisasi proyek IKN. Presiden juga berharap penunjukan pengelola tersebut akan menarik minat para investor untuk masuk ibu kota negara.
Bambang mengatakan akan mengkoordinasi seluruh kementerian dan lembaga untuk memulai proyek pembangunan ibu kota dalam waktu dekat. Proses pembangunan bakal dipimpin Kementerian Bappenas. Pemerintah juga mengebut menuntaskan aturan turunan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara sebagai aturan pelaksana di lapangan.
Menteri Suharso mengatakan siap bergotong-royong bersama Bambang dan Dhony untuk membangun ibu kota negara. Suharso pernah mengatakan bahwa pemerintah tertarik mencontoh arah pembangunan ibu kota negara seperti BSD City. "Bappenas akan mendukung, membantu, bergotong-royong bersama Otorita Ibu Kota Nusantara membangun IKN," kata Suharso.
Suharso mengatakan sempat beberapa kali datang ke BSD City untuk mempelajari pembangunan kota yang disebut sebagai ramah lingkungan itu. Pada 7 Oktober 2021, kedatangan Suharso disambut Dhony, yang kala itu masih menjabat Managing Director Sinar Mas Land. "Kami merasa terhormat karena proyek pembangunan hijau Sinar Mas Land telah menjadi salah satu referensi pemerintah untuk proyek pembangunan ibu kota negara baru," kata Dhony pada 8 Oktober 2021.
Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Wandy Tuturoong, mengatakan bahwa Bambang dan Dhony bertugas merampungkan sejumlah peraturan presiden yang akan dibuat pemerintah. Sepuluh aturan turunan akan terbit paling lambat pada 15 April mendatang. "Jadi, dia akan punya suara dalam merampungkan peraturan-peraturan presiden itu," kata Wandy.
Otorita IKN nantinya juga bisa segera beroperasi setelah dua aturan turunan terbit, tanpa perlu menunggu semuanya rampung. Dua regulasi turunan tersebut adalah Peraturan Presiden (Perpres) tentang Otorita IKN dan Keputusan Presiden tentang pengangkatan Kepala Otorita IKN. Pemerintah juga segera membentuk kedeputian di struktur Otorita IKN.
Anggota Panitia Khusus DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Guspardi Gaus, mengingatkan agar pembangunan IKN Nusantara tidak menjiplak konsep pembangunan di BSD City yang cenderung eksklusif dan untuk tujuan ekonomi. Menurut dia, pemerintah hanya perlu mencontoh kemampuan Sinar Mas Land yang mengubah kawasan perkebunan menjadi kota ramah lingkungan. "Tapi jangan sampai keberadaan IKN Nusantara nanti justru membuat masyarakat asli terpinggirkan dan tersingkirkan," tutur dia.
Guspardi juga mengingatkan Dhony agar mengubah paradigma. Dia kini bekerja membangun rumah bagi semua lapisan masyarakat. Dengan begitu, kata Guspardi, proyek ini tidak menciptakan ibu kota yang bersifat eksklusif, apalagi untuk mencari keuntungan. Dia juga meminta Bambang dan Dhony segera bekerja, terutama menyiapkan konsep hingga material pembangunan ibu kota.
Ketua Umum Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia (IAP), Hendricus Andy Simarmata, menilai pemerintah tidak bisa membandingkan arah pembangunan IKN dengan kesuksesan pengembangan BSD City oleh Sinar Mas Land. "Tidak apple-to-apple dengan lokasi IKN di Penajam Paser Utara,” ujar dia. Alasannya, ketika proyek Bumi Serpong Damai dimulai, jumlah penduduk Jakarta pada 1980-an sudah 4-6 juta orang, sedangkan di Samarinda dan Balikpapan hanya 1 juta populasinya," ucap Hendricus.
Kawasan BSD saat itu dibangun dengan konsep sentralisasi, seperti yang diterapkan pemerintah Orde Baru. Semua arahan proyek dalam satu komando. Saat ini, kebijakan bersifat desentralisasi di kepala-kepala daerah.
Corporate Communication & Public Affair Division Head Sinar Mas Land (SML), Panji Himawan, merasa terhormat bahwa BSD City dijadikan salah satu acuan proyek IKN Nusantara. "Meski begitu, dapat kami sampaikan bahwa sampai saat ini Sinar Mas tidak punya keterkaitan apa pun dengan proyek IKN. Sinar Mas saat ini masih berfokus mengembangkan proyek-proyek berskala township di BSD City, Kota Deltamas Cikarang, Grand Wisata Bekasi, dan Kota Wisata Cibubur."
AVIT HIDAYAT | FAJAR PEBRIANTO | ANTARA
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo