Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
JAKARTA - Rencana Induk Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (RITJ) 2018-2029 memprioritaskan pembangunan hunian transit-oriented development (TOD) sebagai salah satu program transportasi terpadu. Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ), Bambang Prihartono, mengatakan hunian yang terintegrasi dengan transportasi tersebut akan meningkatkan akses masyarakat terhadap angkutan umum.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Dalam peraturan presiden, RITJ memberikan rekomendasi lokasi dan titik yang berpotensi dibangun TOD," katanya kepada Tempo, kemarin.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Menurut Bambang, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018 tentang RITJ 2018-2029, pembangunan TOD di Jabodetabek menjadi kewenangan lintas institusi, yakni Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Perhubungan, serta pemerintah daerah tempat TOD berada. Total 54 TOD akan dibangun di Jabodetabek hingga 2029. Wilayah yang terbanyak akan dibangun TOD adalah DKI Jakarta. "Sebanyak 19 TOD akan dibangun di Jakarta," ujarnya.
Salah satu kawasan TOD yang telah dilakukan groundbreaking adalah Stasiun Tanjung Barat di Jakarta Selatan. Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno memimpin peletakan batu pertama pembangunannya pada 15 Agustus 2017. Hadir pula Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basoeki Hadimoeljono serta Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.
Proyek tersebut adalah hasil kerja sama PT Kereta Api Indonesia (Persero) sebagai pemilik lahan dengan Perum Perumnas di atas lahan 1,5 hektare. Proyek rumah susun TOD merupakan bagian dari program satu juta rumah murah Presiden Joko Widodo. Namun pembangunannya hingga kini belum kelar.
Beberapa bulan kemudian, Rini juga meresmikan proyek serupa di Stasiun Pondok Cina, Depok. Proyek tersebut juga belum selesai karena sebelumnya bermasalah pada izin mendirikan bangunan.
Direktur Utama PT Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta, William P. Sabandar, mengatakan TOD bertujuan membantu biaya operasional masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan sekitarnya. "Tahun ini mulai survei dan perencanaan. Dampak sosial-ekonomi TOD bisa mencapai Rp 15 triliun hingga Rp 20 triliun," ucapnya, belum lama ini.
Dari 12 stasiun MRT yang disekitarnya akan dibangun TOD, kata dia, Stasiun Dukuh Atas bakal menjadi prioritas karena terkoneksi dengan enam moda transportasi publik lainnya. Sedangkan lima kawasan, yaitu Lebak Bulus, Fatmawati, Cipete, Blok M, dan Dukuh Atas, akan dijadikan TOD maksimum. Tiga stasiun lainnya, Senayan, Istora, dan Bendungan Hilir, bakal dikembangkan dengan pola TOD atau konsep pengembangan medium.
Selanjutnya, empat stasiun sisanya, yakni Haji Nawi, Blok A, Sisingamangaraja, dan Setiabudi, akan dikembangkan dengan konsep TOD minimum. "Mimpi kami membuat kawasan stasiun lebih atraktif seperti depo MRT Hong Kong yang bisa menghasilkan revenue untuk membiayai operasional."
Mengacu pada MRT Hong Kong, MRT Jakarta berencana membangun kawasan komersial berupa apartemen murah, sentra bisnis, dan pusat komunitas di atas stasiun bawah tanah. Namun total biayanya masih dikaji.
Sementara itu, Bambang mengatakan daerah penyangga yang akan dibangun TOD antara lain Depok (di 5 lokasi), Kota Bekasi (3), Bogor (6), dan Kabupaten Bekasi (4). Menurut dia, proyek TOD di Jabodetabek telah dimulai tahun lalu. Diharapkan, semua TOD yang diatur dalam Perpres RITJ 2018 bisa rampung pada 2024.
IRSYAN HASYIM | JOBPIE SUGIHARTO
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo
Foto 
