Jurus Bertahan Partai Banteng

Baca juga: Simalakama PDIP Hadapi Sikap Jokowi

Rapat daring itu berlangsung saat Presiden Joko Widodo akan me-reshuffle Kabinet Indonesia Maju, Rabu hari ini. Informasi yang berkembang hingga Selasa malam, sejumlah menteri akan diganti, di antaranya Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md. serta Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan.

Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira mengaku belum mendapat informasi mengenai agenda perombakan kabinet tersebut. “Saya belum mendengar rencana itu,” kata Andreas.

Seorang politikus PDIP lainnya mengatakan partainya memang menyiapkan beberapa skenario dalam menghadapi pemilihan presiden 2024, khususnya setelah Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden dari Prabowo Subianto. Putra sulung Presiden Joko Widodo itu merupakan kader PDIP, tapi memilih berseberangan sikap dengan partainya.

Pasangan Prabowo-Gibran diusung Koalisi Indonesia Maju, gabungan Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, Partai Demokrat, Partai Gelora, Partai Bulan Bintang, dan Partai Solidaritas Indonesia. Mereka akan mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum pada hari ini.

Adapun PDIP berkoalisi dengan Partai Persatuan Pembangunan, Partai Hanura, dan Partai Perindo. Mereka mengusung pasangan Ganjar-Mahfud dan sudah mendaftar ke KPU, Kamis pekan lalu.

Politikus PDIP tadi menyebutkan, partainya menyiapkan skenario terburuk jika Presiden Jokowi terang-terangan mendukung pasangan Prabowo-Gibran. Jokowi juga merupakan kader PDIP. “Ada pertimbangan untuk menarik dukungan terhadap pemerintahan Jokowi,” kata dia, beberapa hari lalu.

Ia mengatakan skenario perlawanan itu akan dijalankan ketika Presiden Jokowi menyingkirkan kader PDIP dari Kabinet Indonesia Maju. PDIP menempatkan tujuh kadernya dalam kabinet. Sejumlah kader itu antara lain adalah Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung Wibowo, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona Hamonangan Laoly, Menteri Sosial Tri Rismaharini, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak I Gusti Ayu Bintang Darmawati, Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo; serta Kepala Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Hendrar Prihadi. 

Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan meresmikan Asrama Mahasiswa Nusantara (AMN) Surabaya di AMN Kota Surabaya, Jawa Timur, 29 November 2022. BPMI Setpres/Laily Rachev

Kepala BIN Budi Gunawan juga diidentikkan dengan PDIP meski ia tidak tercatat sebagai kader secara resmi. Selain dekat dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, putra Budi bernama Mochamad Herviano Widyatama masuk dalam jajaran pengurus partai banteng moncong putih. Herviano bahkan menjabat Ketua Banteng Muda Indonesia—organisasi sayap kepemudaan PDIP periode 2021-2024.

Meski menyiapkan berbagai skenario, seorang politikus PDIP lainnya mengatakan semua kader partainya diminta tidak frontal dalam merespons langkah Gibran menjadi calon wakil presiden pendamping Prabowo ataupun jika Jokowi nantinya mendukung pasangan Prabowo-Gibran. “Kami semua diminta diam dan tidak gegabah menanggapi pencalonan Gibran,” ujar legislator PDIP ini.

Hingga hari ini, PDIP memang tak memberikan sanksi tegas kepada Gibran meski berseberangan sikap politik dengan partainya. PDIP menunjukkan sikap berbeda ketika Budiman Sujatmiko mendukung Prabowo ataupun saat Effendi Simbolon—legislator PDIP—memuji Prabowo. PDIP langsung memecat Budiman dari keanggotaan partai, lalu memberikan sanksi kepada Effendi.

Terhadap Gibran, PDIP justru meminta kakak dari Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep itu mengundurkan diri sebagai kader partai banteng moncong putih. Politikus PDIP, Deddy Yevri Hanteru Sitorus, mengatakan partainya sengaja memberi kesempatan kepada Gibran untuk mengundurkan diri. Alasannya, PDIP berusaha menjaga agar suasana politik tetap kondusif. “Ada waktunya dan aturan main,” kata Deddy, Senin, 23 Oktober lalu.

Baca juga: Ketika PDIP Melunak ke Gibran

Adapun Gibran enggan menjawab tegas mengenai status keanggotaannya di PDIP setelah memilih menjadi calon wakil presiden pendamping Prabowo. Saat di kantor DPRD Solo, Selasa kemarin, Gibran tetap memberi jawaban serupa ketika dimintai konfirmasi mengenai statusnya di PDIP.

“Jumat lalu, saya sudah ketemu Mbak Puan (Ketua DPP PDIP Puan Maharani). Sudah saya jawab berkali-kali,” kata Gibran.

Ia tak bersedia membeberkan isi pertemuannya dengan Puan Maharani. “Ya, itu (pertemuan) tertutup,” ujarnya.

Sikap Gibran yang tetap bertahan di PDIP mendapat dukungan dari Prabowo. Bahkan Ketua Umum Partai Gerindra ini mengaku senang jika Gibran tetap menjadi kader PDIP. “Kami senang saja kalau beliau (Gibran) tetap kader PDIP,” kata Prabowo di Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Selasa kemarin. 

Respons NasDem

Partai pendukung pemerintahan Jokowi lainnya menanggapi santai rencana reshuffle Kabinet Indonesia Maju. Wakil Ketua Umum Partai NasDem Ahmad Ali menilai wajar Presiden Jokowi mengganti Syahrul Yasin Limpo—kader NasDem—dari jabatan Menteri Pertanian. Apalagi Syahrul kini ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian. 

“Pak Syahrul memang sedang ada masalah, jadi mau tidak mau pasti akan diganti,” kata Ahmad Ali, Selasa kemarin.

Sikap politik NasDem juga berbeda dengan arah dukungan politik Jokowi dalam pemilihan presiden 2024. NasDem mengusung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, Anies Rasyid Baswedan dan Muhaimin Iskandar. NasDem bersama Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Kebangkitan Bangsa tergabung dalam Koalisi Perubahan.

Saat ini tersisa satu kader NasDem dalam kabinet, yaitu Siti Nurbaya Bakar yang menjabat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Awalnya ada tiga kader NasDem dalam Kabinet Indonesia Maju, yaitu Syahrul, Siti Nurbaya, serta Johnny Gerard Plate, yang sempat menjabat Menteri Komunikasi dan Informatika. Namun Plate tersingkir dari kabinet setelah menjadi tersangka kasus dugaan korupsi proyek menara base transceiver station (BTS) 4G di Kementerian Komunikasi.

Ahmad Ali mengatakan reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif presiden. Dengan demikian, Presiden Jokowi dapat saja mengganti menteri-menterinya sewaktu-waktu. Ia pun mengatakan partainya legawa jika Jokowi menggusur seluruh kader NasDem dari Kabinet Indonesia Maju. 

IMAM HAMDI | DANIEL F. FAJRI | SEPTHIA RYANTHIE (SOLO)