Rumah Susun Rasa Apartemen

Perbesar

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Poin penting

Berawal dari kunjungan ke pameran properti pada Februari 2020, Ririn Katrin kini menjadi salah satu penghuni rumah susun Klapa Village.
Ia beserta suami dan satu anaknya mulai tinggal di hunian down payment (DP) nol rupiah itu sejak 27 Juni lalu.
Program DP nol rupiah tidak bisa menjangkau masyarakat berpenghasilan rendah.

JAKARTA – Berawal dari kunjungan ke pameran properti pada Februari 2020, Ririn Katrin kini menjadi salah satu penghuni rumah susun Klapa Village, Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Ia beserta suami dan satu anaknya mulai tinggal di hunian down payment (DP) nol rupiah itu sejak 27 Juni tahun lalu.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Sebelum mengikuti program hunian milik pemerintah DKI Jakarta itu, Ririn dan suami sempat berencana membeli rumah di Jonggol atau Bojonggede, Kabupaten Bogor. Namun rencana itu dibatalkan karena lokasinya relatif jauh dari tempat kerja mereka di Jakarta. “Padahal, kalau pulang kerja, inginnya segera sampai rumah,” kata perempuan berusia 30 tahun itu kepada Tempo, kemarin.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Klapa Village adalah hunian vertikal yang dibangun Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pembangunan Sarana Jaya. Dari 780 unit hunian yang disediakan, per 21 Desember lalu, baru 546 unit yang terjual.

Ririn tidak menemukan banyak kesulitan untuk menempati hunian di Klapa Village. Ia tinggal melengkapi seluruh persyaratan yang ditetapkan Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman DKI Jakarta. Di antaranya mengantongi surat keterangan belum memiliki rumah, ber-KTP Jakarta, dan melampirkan rekening koran selama tiga bulan. “Persyaratan gampang, asalkan tidak cacat di bank,” katanya.

Ririn dan suami sama-sama bekerja. Gabungan penghasilan mereka setiap bulan mencapai Rp 12 juta. Di Klapa Village, mereka mengambil unit hunian dengan dua kamar tidur. Cicilan yang harus mereka bayarkan sebesar Rp 2,3 juta per bulan dengan tempo 20 tahun.

Ririn mengatakan tinggal di Menara Samawa—sebutan lain untuk Klapa Village—rasanya sama seperti tinggal di apartemen. Rumah susun itu memiliki fasilitas seperti penggunaan kartu akses keluar-masuk dan petugas keamanan yang berjaga 24 jam. Keunggulan lain ialah, di depan hunian, tersedia halte Transjakarta.

Setelah menjadi penghuni rumah susun, setiap bulan Ririn harus mengalokasikan dana Rp 3,5 juta untuk membayar cicilan, iuran pemeliharaan lingkungan, serta membayar tagihan listrik dan air. “Untuk yang tidak mampu sewa atau beli apartemen, tinggal di sini worth it,” katanya. Meski demikian, ia dan suami berharap tidak selamanya tinggal di hunian vertikal tersebut.

Denah hunian rusunami Klapa Village di Pondok Kelapa, Jakarta Timur. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

Direktur Eksekutif Jakarta Property Institute Wendy Haryanto menuturkan pemerintah DKI perlu menyediakan hunian rumah susun sederhana sewa (rusunawa). Sebab, program hunian DP nol rupiah sulit terjangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah. “Dengan sistem sewa (rusunawa), pemerintah bisa menyediakan social housing yang lebih banyak untuk masyarakat berpenghasilan rendah,” ujarnya.

Menurut Wendy, jika tujuan pemerintah DKI adalah menyediakan lebih banyak hunian bagi warga Jakarta, pembangunan rusunawa lebih tepat dibanding program rumah susun sederhana milik, seperti Menara Samawa tersebut.

Isu hunian di Ibu Kota kembali mencuat setelah Menteri Sosial Tri Rismaharini melakukan blusukan ke sejumlah tempat. Pada 30 Desember lalu, mantan Wali Kota Surabaya itu mengunjungi orang-orang yang tinggal di kolong jembatan tol Gedong Panjang, Penjaringan, Jakarta Utara. Ia mengajak mereka tinggal sementara di Balai Rehabilitasi Sosial milik Kementerian Sosial.

Risma berjanji dalam waktu dekat bakal membangun rusunawa yang biaya sewanya dapat dijangkau oleh mereka. “Yang paling penting, kami kasih pekerjaan, juga tempat tinggal yang layak,” kata politikus PDI Perjuangan itu, seperti dikutip dari situs Kementerian Sosial.

Pelaksana tugas Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman DKI Jakarta, Sarjoko, menuturkan pada tahun ini akan dibangun rusunawa di 10 lokasi dengan jumlah hunian sebanyak 5.835 unit. Anggaran proyek multiyear 2019-2021 itu mencapai Rp 2,2 triliun. “Pembangunan rusunawa sedang on progres,” tuturnya.

GANGSAR PARIKESIT