Selandia Baru Perketat Kepemilikan Senjata Api

WELLINGTON – Selandia Baru perketat kepemilikan senjata api dalam undang-undang seperti yang dijanjikan setelah pembantaian 51 anggota jemaah masjid, tahun lalu.

Peraturan kepemilikan senjata yang diperketat akan mulai berlaku pekan depan setelah undang-undangnya diloloskan oleh parlemen. Perubahan terbesar peraturan kepemilikan senjata api terjadi pada ketentuan lisensi yang harus terus diperbarui ketika membeli atau menjual senjata.

"Undang-undang ini dirancang untuk menghentikan senjata api jatuh ke tangan yang salah," kata Menteri Kepolisian Stuart Nash, kemarin.

Perubahan undang-undang juga melarang kepemilikan senjata api berisiko tinggi seperti senjata api semiotomatis, memperketat peraturan bagi penjual senjata api, dan mengurangi durasi lisensi kepemilikan senjata api dari 10 menjadi 5 tahun bagi mereka yang pertama kali mendapatkan lisensi atau lisensinya dicabut (kedaluwarsa).

Penembakan massal terburuk dalam sejarah Negeri Kiwi pada Maret 2019 mendorong reformasi peraturan kepemilikan senjata api. Pelaku pembantaian di dua masjid di Christchurch tersebut menggunakan senjata api semiotomatis. Brenton Tarrant dari Australia dinyatakan bersalah atas pembantaian itu dan akan divonis tahun ini.