Scroll ke bawah untuk membaca berita

Logo
Arsip

Setahun Pandemi Covid-19, Epidemiolog Sebut Pemerintah Tak Serius Tangani Wabah

Epidemiolog UI Tri Yunis Miko Wahyono menilai selama setahun ini tidak ada kebijakan yang terlihat serius dalam menanggulangi pandemi Covid-19.

2 Maret 2021 | 18.25 WIB

Ilustrasi rapid test Covid-19. REUTERS
Perbesar
Ilustrasi rapid test Covid-19. REUTERS

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Logo

Tempo.co, Jakarta - Epidemiolog dari Universitas Indonesia Tri Yunis Miko Wahyono menilai selama setahun ini tidak ada kebijakan yang terlihat serius dalam menanggulangi pandemi Covid-19.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Logo

Bahkan dari awal penanganan wabah ini, Tri melihat adanya kegamangan keputusan pemerintah hingga membuat kebijakan penanganan wabah yang tidak konsisten.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

"Dari awal keputusan pemerintah gamang. Awalnya penanggulangan Covid-19 dipegang Kemenkes, lalu KSP, dan diubah lagi ke BNPB," kata Tri saat dihubungi, Selasa, 2 Maret 2021.

Hari ini, tepat setahun Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengumumkan kasus pertama temuan kasus Covid-19. Menurut Tri, ketidakkonsistenan pemerintah dalam menentukan kebijakan membuat penanganan wabah ini terus memburuk meski sudah setahun.

Pemerintah, menurut dia, dari awal tidak bisa mengantisipasi kemunculan virus corona. Bahkan terkesan menganggap enteng wabah ini. "Persiapan epidemik tidak dilakukan dari awal. Jadi wabah sulit dikendalikan sampai hari ini."

Selain itu, hingga hari ini upaya pemerintah untuk melakukan kontak tracing atau pelacakan kasus juga masih sangat rendah. Jika pelacakan dilakukan dengan baik, jumlah kasus bisa ditemukan lebih banyak.

"Kebijakan 3T pemerintah saya lihat masih bermasalah. Hanya DKI yang sudah tinggi upaya pelacakannya," ucapnya.

Namun, kata dia, upaya pelacakan di DKI juga menurun sejak akhir tahun lalu. Padahal saat awal pandemi Covid-19, pelacakan di DKI bisa mencapai 20-30 orang per satu kasus. Artinya setiap ditemukan satu kasus DKI melacak kontak erat hingga 30 orang. "Tapi sekarang maksimal kisaran 5-10 orang. Ini harus ditingkatkan kalau mau melihat angka sebenarnya," ujarnya.

IMAM HAMDI

 

Imam Hamdi

Bergabung dengan Tempo sejak 2017, setelah dua tahun sebelumnya menjadi kontributor Tempo di Depok, Jawa Barat. Lulusan UPN Veteran Jakarta ini lama ditugaskan di Balai Kota DKI Jakarta dan mendalami isu-isu human interest.

close

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Logo
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus