Setengah Hati Menjauhi Batu Bara

Presiden Joko Widodo dan Presiden Direktur PT Adaro Energy Tbk, Garibaldi Thohir, berbincang dalam groundbreaking pembangunan Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI) di Bulungan, Kalimantan Utara, 21 Desember 2021. BPMI Setpres/Laily Rachev

Berlawanan dengan Tren Keuangan Dunia

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, mengatakan pembiayaan kepada proyek pembangkit yang masih menggunakan batu bara berlawanan arus dengan dunia yang semakin berupaya beralih dari batu bara. Apalagi Indonesia juga sudah berkomitmen melakukan pensiun dini batu bara pada 2050.  

“Tren global menunjukkan bahwa deposan dan investor institusional, termasuk pemegang obligasi, cenderung memindahkan dana ke bank yang menjauhi portofolio pembiayaan ke PLTU batu bara," ujar Bhima. Selain itu, Indonesia telah meneken komitmen pendanaan transisi energi melalui skema Just Energy Transition Partnership (JETP) yang memiliki berbagai target transisi energi, termasuk pensiun dini PLTU. 

Dengan begitu, ia mempertanyakan langkah bank-bank nasional, khususnya perusahaan pelat merah, yang tidak selaras dengan komitmen tersebut. "Artinya, ada yang tidak sinkron antara perintah dari pemerintah pusat serta bank BUMN yang seharusnya membantu pemerintah mendorong ekonomi berkelanjutan.”

Baca juga: Melirik Berbagai Opsi Pembiayaan Transisi Energi

Pinjaman Berisiko Tinggi

Pekerja memeriksa pasokan batu bara di Pembangkit Listrik Tenaga Uap Pelabuhan Ratu, Sukabumi, Jawa Barat. TEMPO/Tony Hartawan

Dari sisi ekonomi, Bhima mengingatkan bahwa pendanaan ke aset batu bara memiliki risiko transisi dan risiko stranded asset (aset terdampar) akibat perubahan kebijakan untuk meninggalkan batu bara. Studi Celios menunjukkan bahwa pembangunan PLTU berpotensi merugikan investor, termasuk kreditor dan pemegang obligasi. 

Alasannya, biaya pinjaman modal aset PLTU batu bara saat ini relatif mahal dibanding industri lainnya lantaran aset terkait dengan batu bara bisa menurun nilainya seiring dengan fluktuasi harga batu bara, perubahan kebijakan negara tujuan ekspor, serta dianggap tidak sejalan dengan upaya transisi energi. 

"Keputusan bank untuk menyokong proyek PLTU baru ini berisiko tinggi sekaligus mengancam reputasi bank itu sendiri,” kata dia. 

Pembiayaan perbankan kepada proyek batu bara berulang kali dikritik oleh koalisi masyarakat sipil yang tergabung dalam Koalisi BersihkanBankmu. Riset koalisi yang, antara lain, beranggotakan 350.org, Jatam, Sajogyo Institute, Walhi, Auriga, dan Trendasia itu menemukan bahwa Bank Mandiri, BCA, BRI, dan BNI masih memberikan pinjaman kepada perusahaan batu bara, bahkan setelah pemerintah Indonesia menandatangani Kesepakatan Iklim Paris pada 2016. 

Sepanjang periode 2015-2021, total pinjaman langsung yang diberikan empat bank tersebut mencapai US$ 3,5 miliar. "Keempat bank tersebut juga memberikan berbagai bentuk dukungan finansial kepada perusahaan batu bara untuk mendapatkan pinjaman dari bank lain dan investor," begitu koalisi menuliskan dalam laporan hasil riset yang terbit pada 2022.

Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa, mengatakan saat ini komitmen untuk menghentikan pendanaan kepada batu bara baru dilakukan segelintir perbankan asing. "Bank-bank di Indonesia belum ada yang menyatakan tidak akan mendanai lagi proyek energi fosil," ujar dia. 

Fabby menyebutkan banyak bank hanya mengatakan berkomitmen menyalurkan pembiayaan hijau atau pembiayaan berkelanjutan. Di sisi lain, taksonomi hijau yang dikeluarkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga masih memperbolehkan pendanaan untuk sektor energi fosil. Karena itu, Fabby menilai pendanaan yang disalurkan untuk proyek Adaro sejatinya hanya proses bisnis biasa bagi perbankan. 

Proyek yang masih menggunakan PLTU batu bara pun diperkirakan masih masuk dalam profil risiko perseroan. Alasannya, tutur Fabby, bank-bank nasional masih belum memasukkan risiko iklim dalam pertimbangan pembiayaan proyek. Untuk itu, ia mendorong perbankan tidak hanya meningkatkan pembiayaan ke proyek berbasis lingkungan, tapi juga mempertimbangkan risiko iklim serta risiko transisi dalam strategi pembiayaan proyek. 

Fabby mendesak pemerintah melarang pembiayaan kepada PLTU dengan regulasi yang tegas. "Pembiayaan ini risikonya besar. PLTU batu bara mungkin tidak akan bisa beroperasi optimal karena pemerintah punya target net zero emission pada 2060 atau lebih awal. Bahkan Perpres Nomor 112 Tahun 2022 (tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik) mengatakan PLTU batu bara harus pensiun pada 2050," tutur Fabby. 

Ketentuan dalam Perpres Nomor 112 Tahun 2022 juga menyatakan bahwa PLTU yang baru dibangun harus menurunkan emisi gas rumah kacanya sebesar 30 persen setelah 10 tahun beroperasi. Dengan adanya aturan itu, menurut Fabby, seharusnya pembangunan PLTU anyar menjadi tidak layak secara finansial dan berisiko tinggi. 

"Perpres Nomor 112 seharusnya menjadi alasan pemerintah membuat aturan yang melarang bank BUMN mendanai PLTU batu bara PLN ataupun captive power (digunakan sendiri)," dia mengungkapkan. 

Jumlah Proyek Energi Terbarukan Minim

Di sisi lain, pemerintah juga harus mendorong pertumbuhan proyek-proyek energi terbarukan. Ia menduga kecilnya pendanaan perbankan untuk proyek energi bersih disebabkan oleh masih terbatasnya pekerjaan energi terbarukan yang bisa didanai. Sementara itu, perbankan mesti terus menyalurkan pendanaan. Sebagai perbandingan, pertumbuhan rata-rata energi terbarukan di Tanah Air hanya 400-500 megawatt per tahun. Sedangkan PLTU bisa mencapai 4.000-5.000 megawatt per tahun.

Padahal, berdasarkan hitungan IESR, Indonesia membutuhkan dana US$ 100-130 miliar hingga 2030 untuk mencapai target-target transisi energi yang dicanangkan JETP. "Kalau pembiayaan JETP hanya US$ 20 miliar, maka US$ 80-100 miliar lainnya harus berasal dari sumber lain di luar JETP, baik asing maupun domestik," ujar Fabby. Karena itu, ia menilai perkara ini merupakan masalah sistemik yang membutuhkan solusi sistemik, misalnya melalui regulasi dari pemerintah.  

Tempo telah berupaya meminta konfirmasi perihal persoalan ini kepada juru bicara OJK, Sekar Putih Djarot. Namun Sekar meminta Tempo bertanya kepada Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae. Hingga laporan ini ditulis, pertanyaan Tempo kepada Dian melalui aplikasi perpesanan hanya dibaca dan tidak dibalas. 

Konfirmasi juga dilayangkan kepada lima bank pemberi kredit Adaro. Executive Vice President Corporate Communication and Social Responsibility BCA, Hera F. Haryn, serta Corporate Affairs Bank Permata, Medy Prasetyo, mengatakan akan menjawab pertanyaan Tempo. Tapi, hingga laporan ini ditulis, jawaban tersebut tidak kunjung datang. Sementara itu, Sekretaris Perusahaan Mandiri, Rudi As Aturridha, serta Sekretaris Perusahaan BNI, Okki Rushartomo, tak menjawab pertanyaan Tempo. 

Adapun Sekretaris Perusahaan BRI, Aestika Oryza Gunarto, mengatakan saat ini portofolio kredit baru bara BRI tercatat kurang dari 1 persen dari total penyaluran kredit perseroan. "Kami ke depan akan terus berfokus di segmen UMKM. Sedangkan sektor industri batu bara bukan menjadi prioritas BRI dalam penyaluran kredit," ujar dia. 

Aestika lantas mengatakan BRI akan membidik pembiayaan di sektor pertanian, industri pengolahan, perdagangan, aktivitas jasa keuangan, serta aktivitas kesehatan dan kesenian hiburan. Untuk penyaluran kredit di sektor energi, BRI mengklaim akan terus memperbesar porsi pembiayaan pada sektor energi baru terbarukan. Hingga Maret 2023, BRI telah memberikan pembiayaan kepada kegiatan berbasis lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) sebesar Rp 710,9 triliun atau setara dengan 66,7 persen dari total pinjaman. 

CAESAR AKBAR | AMELIA RAHIMA