Sistem Zonasi PPDB Dinilai Masih Banyak Masalah

Secara umum, kata Retno, KPAI mengapresiasi kebijakan sistem zonasi dalam PPDB ini. Sebab, langkah ini dinilai bisa memberikan layanan pendidikan yang berkeadilan. Sistem ini juga menjadi langkah awal dalam upaya pemerataan mutu pada semua satuan pendidikan. "Langkah berikutnya adalah mendorong pemerintah daerah untuk meratakan sarana dan prasarana, pemerataan pendidik berkualitas, dan sebagainya," ujarnya.

Sebagai bentuk dukungan terhadap pelaksanaan PPDB, KPAI telah membuka posko agar masyarakat yang merasa dirugikan dapat memberi laporan. Semua laporan itu nantinya akan disampaikan kepada pihak terkait agar ada perbaikan pelayanan. "Laporan ini juga KPAI terima pada tahun lalu. Seharusnya sudah menjadi perhatian bagi pemerintah pada penyelenggaraan tahun ini," ujarnya.

Staf Khusus Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bidang Manajemen, Hamid Muhammad, tidak mengelak dari kenyataan bahwa dalam pelaksanaan PPDB tahun ini masih terjadi masalah. Sebagian besar masalah itu muncul karena orang tua siswa berkeras mendaftarkan anaknya di sekolah tertentu yang dianggap favorit.

Hamid menegaskan bahwa sistem zonasi ini justru bertujuan untuk memunculkan sekolah favorit baru di setiap zonasi. "Kalau yang dikejar sekolah favorit itu-itu saja, pemerataan sekolah enggak akan berkembang," katanya.

Hamid mengatakan pemerintah tidak ingin sekolah yang dianggap bagus dan favorit hanya menerima anak-anak dari kelas tertentu. Sebab, konsep sekolah umum itu harus berkeadilan, sehingga tidak terjadi diskriminasi. "Kami ingin mengekspansi kualitas pendidikan, sehingga sekolah-sekolah bagus akan terus tumbuh," katanya.

Dengan dasar itu, kata Hamid, Dinas Pendidikan harus mengakomodasi calon murid yang tidak dapat sekolah karena rumahnya masuk kategori blank spot yang tempat tinggalnya tidak tersentuh zonasi sekolah. "Untuk anak-anak blank spot yang tidak punya akses ke mana-mana itu, Dinas wajib menawarkan di sekolah-sekolah terdekat," katanya.

TAUFIQ SIDDIQ | ADE RIDWAN | FRISKI RIANA | INGE KLARA

Ruwet dan Membingungkan

Sudah dua hari terakhir Rahma, 45 tahun, cuti bekerja karena harus mengurus sekolah anaknya. Warga Sawangan, Kota Depok, itu ingin mendaftarkan anaknya di SMA Negeri 1 Depok. "Saya dari rumah datang pagi-pagi agar dapat nomor antrean," katanya, Selasa lalu. Hari pertama, ia tidak mendapatkan nomor, meski sudah antre sampai sore. "Hari kedua baru dapat nomor pendaftaran 533."

Rahma menilai sistem penerimaan peserta didik baru (PPDB) ini sangat membingungkan dan ruwet. "Menurut saya enggak efisien. Kenapa enggak semuanya online saja? Toh, sistem kita sekarang sudah canggih," katanya.

Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II Jawa Barat, Dadang Ruhiyat, mengatakan dalam pelaksanaan PPDB tahun ini masih ada sejumlah permasalahan "Banyak sekali laporan yang masuk ke saya. Nanti akan kami evaluasi," katanya.

Berikut ini sejumlah masalah yang ditemukan Dinas Pendidikan Wilayah II Jawa Barat:
- Masih banyak orang tua memaksakan anaknya masuk sekolah tertentu yang dianggap favorit.
- Praktik kecurangan memanipulasi surat keterangan domisili.
- Mekanisme PPDB yang masih menggunakan sistem semi-online karena wali murid masih harus datang ke sekolah untuk menentukan koordinat rumah.
- Belum meratanya keberadaan sekolah negeri di beberapa wilayah.
- Server yang digunakan sering down.

ADE RIDWAN YANDWIPUTRA