Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
TEMPO.CO, Yogyakarta - Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Budi Setiyadi mengungkapkan saat ini sistem transportasi massal menggunakan skema buy the service atau skema pembelian layanan yang disiapkan pemerintah tinggal memasuki tahap lelang.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Skema yang sudah digarap sejak 2019 ini prinsipnya melimpahkan penanganan layanan transportasi umum daerah kepada pihak ketiga atau swasta, agar layanan menjadi lebih profesional dan seperti yang diinginkan masyarakat.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Dengan makin profesionalnya layanan transportasi massal itu target akhirnya menekan penggunaan kendaraan pribadi di kota kota yang dinilai makin crowded serta berdampak tingginya potensi kemacetan juga naiknya polusi udara.
Melalui skema itu, masyarakat diharapkan lebih tertarik menggunakan angkutan umum daripada kendaraan pribadi dalam menunjuang aktivitas hariannya.
"Yogyakarta dan empat kota besar lain akan menjadi pilot project untuk penerapan skema transportasi buy the service nanti. Tahun 2020 ini (proyek itu) sudah masuk tahap lelang," ujar Budi saat meluncurkan angkutan antar moda pendukung bandara baru Kulon Progo Kamis 30 Januari 2020.
Kota yang menjadi pilot project skema buy the service ini selain Yogya ada Medan, Palembang, Surakarta, dan Denpasar.
Budi mengatakan model skema buy the service ini bentuknya dengan menyediakan prasarana transportasi massal yang spesifikasinya sesuai dengan ekspetasi masyarakat tentang angkutan perkotaan modern.
"(Angkutan massal yang sesuai ekspetasi masyarakat itu cirinya) yang murah, terjangkau, bersih serta gampang diakses masyarakat," kata Budi.
Persyaratan prasana angkutan massal itu untuk menjawab makin jenuhnya transportasi perkotaan namun belum ada transportasi massal memadai.
Dalam laman resminya, Departemen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan telah menyebut wujud skema buy the service seperti penyediaan angkutan massal Bus Rapid Transit atau BRT. Bus itu akan diserahkan ke Pemerintah Daerah yang jadi pilot project usai acara penandatanganan Nota Kesepahaman Perencanaan Pembangunan dan Pengoperasian Angkutan Umum Perkotaan.
Selain menerapkan skema buy the service ini, ada pula empat Pemerintah Daerah penerima bus bantuan BRT yaitu Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Lampung, Kota Pekanbaru dan Kota Palembang.
Foto 
