Sri Mulyani Anggarkan Rp 34 Triliun untuk Vaksinasi Covid-19 Tahun Depan

Perbesar

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Poin penting

Kementerian Keuangan mengalokasikan Rp 29 triliun untuk vaksinasi Covid-19 tahun depan.
Total anggaran vaksinasi mencapai Rp 34 triliun karena masih ada Rp 5 triliun dana cadangan 2020.
Tim BPOM berada di pabrik Sinovac di Cina untuk ikut mengawasi pembuatan vaksin pesanan Indonesia.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

JAKARTA – Pemerintah mencadangkan dana sebesar Rp 29,23 triliun untuk program vaksinasi dan perlindungan sosial pada 2021. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan dana ini bersumber dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) 2020. "Kami earmark (alokasikan secara khusus) anggaran belanja yang tidak dipakai untuk kebutuhan 2021, termasuk vaksinasi," katanya dalam rapat bersama Komisi Keuangan DPR RI, kemarin.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Pemerintah berbagi beban dengan Bank Indonesia untuk membiayai belanja negara pada 2020. Pembiayaan dilakukan melalui pembelian Surat Berharga Negara tanpa lelang oleh Bank Indonesia dengan bunga 0 persen. Namun tak semua dana yang dimasukkan dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) itu dapat terserap hingga akhir tahun. Sri Mulyani lantas memutuskan mengalihkan peruntukannya pada tahun depan.

Dengan dana cadangan tersebut, anggaran yang terkait dengan vaksin dalam program PEN bidang kesehatan pada 2021 bertambah menjadi Rp 34,23 triliun. Sebab, pemerintah masih memiliki cadangan anggaran penanganan kesehatan dan vaksin tahun ini sebesar Rp 5 triliun.

Sri Mulyani mengatakan Rp 18 triliun dari anggaran tersebut akan digunakan untuk pengadaan vaksin dan sekitar Rp 3,7 triliun sisanya untuk imunisasi. Pemerintah berencana membeli vaksin untuk mengimunisasi 160 juta orang pada 2021.

Pemerintah juga menganggarkan Rp 1 triliun bagi PT Bio Farma (Persero). Induk usaha badan usaha milik negara bidang farmasi ini menjadi perpanjangan tangan pemerintah soal penyediaan vaksin. Bio Farma sebagai induk akan menerima Rp 545,5 miliar. Sedangkan anak usahanya, yaitu PT Kimia Farma Tbk, menerima Rp 254,64; dan PT Indofarma Tbk sebesar Rp 199,86 miliar.

Dana tersebut akan disalurkan dalam bentuk penyertaan modal negara (PMN). Realisasinya direncanakan pada pekan pertama November hingga pekan kedua Desember tahun ini. Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata menyatakan penyertaan modal tersebut akan digunakan untuk keperluan pembangunan fasilitas pembuatan obat dan vaksin. Dana itu juga ditujukan agar perusahaan bisa berpartisipasi dalam pengembangan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan.

Pemerintah tengah bersiap membeli kandidat vaksin Covid-19 dari Sinovac asal Cina. Tim Badan Pengawas Obat dan Makanan berada di pabrik Sinovac untuk memeriksa antivirus tersebut. BPOM juga akan mengkaji data hasil uji praklinis dan uji klinis kandidat vaksin untuk memastikan kemanjuran dan keamanannya. Jika dinyatakan tak bermasalah, BPOM akan mengeluarkan izin penggunaan darurat agar bisa digunakan meski hasil uji klinis tahap 3 belum tersedia.

Kandidat vaksin dari Sinovac juga sedang diuji klinis di dalam negeri. Juru bicara tim Uji Klinis Fase 3 Vaksin Covid-19, Rodman Tarigan, menyatakan pengujian sudah memasuki masa pengawasan. Hingga 6 November lalu, sebanyak 1.335 relawan dari 1.620 relawan yang telah disuntik memasuki tahap pengawasan tingkat kekebalan, khasiat, dan keamanannya. "Sejauh ini, belum ada laporan mengenai kejadian ikutan pasca-imunisasi yang serius dari para relawan," katanya.

Uji klinis tersebut akan rampung pada Januari 2021. Pemerintah menargetkan dapat segera melakukan vaksinasi setelahnya. "Roadmap sudah ada," kata Budi Hidayat, pelaksana tugas Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan. Namun dia enggan menjelaskan lebih lanjut seputar detail peta jalan.

FRANCISCA CHRISTY | ROBBY IRFANY | VINDRY FLORENTIN