Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Arsip

Sulit Cari Lahan RPTRA, Sandiaga Uno Berniat Libatkan Swasta

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno berencana mengajak swasta mendukung pembangunan ruang publik terpadu ramah anak (RPTRA).

6 Maret 2018 | 08.42 WIB

Image of Tempo
Perbesar

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno berencana mengajak swasta mendukung pembangunan ruang publik terpadu ramah anak (RPTRA). Hal ini dilakukan Sandiaga demi mengatasi persoalan lahan yang dikeluhkan semakin sulit oleh Dinas Perumahan dan Permukiman DKI Jakarta.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

"Karena keterbatasan lahan, saya coba mendorong bagaimana bisa mengkonversi sebagian lahan-lahan yang dikuasai oleh privat," kata Sandiaga Uno di Balai Kota DKI Jakarta, Senin, 5 Maret 2018.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Sandiaga Uno menggagas memberikan insentif tertentu kepada pihak swasta yang memiliki lahan tapi belum berniat menggunakan lahan tersebut. Dia berujar, lahan itu bisa diusulkan untuk dibangun sebagai RPTRA.

Baca: Sandiaga Uno Ingin Pembangunan RPTRA Ahok Dilanjutkan

Menurut Sandiaga Uno, pola seperti ini merupakan bentuk kolaborasi dan partisipasi dari pihak non-pemerintah. Dia beralasan, penyediaan RPTRA bukan hanya menjadi tugas pemerintah, tapi juga masyarakat dan sektor swasta.

"Yang tanggung jawab untuk menyediakan ruang terbuka bukan hanya pemerintah, tapi juga masyarakat yang mungkin punya lahan tapi belum akan dibangun paling tidak dua-tiga tahun ke depan," ucap Sandiaga.

Namun Sandiaga Uno tak merinci soal mekanisme penggunaan lahan milik swasta tersebut. Dia menuturkan skemanya masih akan dikaji oleh Dinas Perumahan dan Permukiman DKI. "Ini mesti ada terobosannya. Saya lagi minta dikaji, apakah bisa," kata Sandiaga.

Baca: DKI Jakarta Stop Pembangunan RPTRA Mulai Januari 2019, Sebab...

Sandiaga Uno tak berkomentar ihwal potensi pemborosan jika sektor swasta dilibatkan dalam penyediaan lahan sementara. Padahal lahan tersebut dapat sewaktu-waktu diambil kembali oleh pemiliknya.

"Enggak (pemborosan). Enggak menjadi masalah selama untuk pelayanan masyarakat," ucap Sandiaga Uno.

Sebelumnya, Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman DKI Agustino Darmawan mengusulkan pembangunan RPTRA dihentikan setelah tahun ini. Musababnya, pihaknya semakin sulit mencari lahan kosong untuk RPTRA. Selain itu, Agustino berpendapat, sudah cukup banyak RPTRA yang sudah dibangun. Dia mengusulkan lahan yang ada digunakan untuk mengejar target rasio pembangunan ruang terbuka hijau (RTH).

 

Image of Tempo

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Image of Tempo
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus