Tebar Janji Tekan Jumlah Pengangguran ala Capres

Perbesar

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Poin penting

Masih tingginya angka pengangguran menjadi tantangan yang harus dihadapi calon presiden dan wakil presiden pada Pemilu 2024.
Meski angka pengangguran terlihat menurun dibanding periode tahun lalu, saat ini buruh menghadapi masalah ketidakpastian kerja.
Program para pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk mengatasi pengangguran dinilai belum tergali secara mendalam.

JAKARTA – Masih tingginya angka pengangguran menjadi tantangan yang harus dihadapi calon presiden dan wakil presiden pada Pemilu 2024. Salah satu penyebab banyaknya pengangguran adalah terbatasnya lapangan pekerjaan.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

"Penyerapan industri mulai menurun. Trennya berpindah dari padat modal menjadi padat karya," ujar Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani kepada Tempo, kemarin. Permasalahan ini bahkan sudah terjadi sejak tujuh tahun lalu.

Baca juga:

Menurut data Apindo, pada periode sebelum 2015, setiap investasi Rp 1 triliun bisa menyerap hingga 2.300 tenaga kerja. Namun saat ini Apindo memperkirakan serapan tenaga kerja dari investasi senilai Rp 1 triliun hanya 900 orang. Contohnya, pada 2022, realisasi investasi sebesar Rp 1.207,2 triliun dengan penyerapan tenaga kerja 1.305.001 orang. Artinya, tahun lalu, setiap investasi Rp 1 triliun hanya bisa menyerap 1.081 orang.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Hari ini Komisi Pemilihan Umum menggelar debat para pasangan calon presiden dan wakil presiden di kantor KPU. Topik yang akan dibahas dalam debat tersebut di antaranya mengenai pemerintahan, hukum, dan hak asasi manusia (HAM). Adapun hak untuk bekerja merupakan bagian dari hak ekonomi, sosial, dan budaya yang tercakup dalam HAM. Namun jumlah pengangguran di Tanah Air masih terbilang tinggi.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), pada Agustus 2023, jumlah pengangguran mencapai 7,86 juta orang. Meski menunjukkan perbaikan dibanding periode tahun lalu yang mencapai 8,42 juta orang, angka tersebut tidak lebih baik dibanding sebelum masa pandemi. Pada Agustus 2019, misalnya, jumlah pengangguran tercatat 7,05 juta orang.

Shinta mengatakan ada beberapa tantangan yang harus dihadapi pekerja saat ini. Dari segi industri, jenis pekerjaan saat ini berbeda dari sebelumnya karena memasuki era otomatisasi teknologi. Karena itu, para pekerja harus meningkatkan keterampilan agar terserap pasar tenaga kerja.

Sekretaris Jenderal Gabungan Serikat Buruh Indonesia Emelia Yanti Siahaan mengatakan masalah pengangguran perlu menjadi perhatian serius para calon presiden. "Standar kerja layak dan hidup layak adalah hak dasar yang penting untuk mendapat perhatian, bukan hanya sebagai janji politik untuk mendapatkan suara," ujarnya, kemarin.

Aksi buruh di sekitar Patung Kuda, Jakarta, 14 September 2023. TEMPO/Subekti

Emelia menambahkan, selain angka pengangguran yang tinggi, situasi buruh saat ini memprihatinkan. Meski angka pengangguran terlihat menurun dibanding periode tahun lalu, menurut dia, saat ini buruh menghadapi masalah ketidakpastian kerja. "Buruh masih dihadapkan pada pilihan kontrak, tetap kerja, dan bisa kehilangan pekerjaan," katanya.

Adapun Direktur Institute for Demographic and Poverty Studies (Ideas) Yusuf Wibisono menyoroti angka pengangguran tahun ini yang lebih rendah dari tahun sebelumnya. Menurut dia, hal tersebut tidak seharusnya disebut sebagai prestasi. "Karena sebagian besar masyarakat Indonesia hingga kini adalah kelas bawah, dan bekerja bagi mereka adalah keharusan."

Menurut Yusuf, masalah ketenagakerjaan yang sama krusialnya dengan pengangguran adalah masalah orang yang setengah menganggur atau mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal. Yang masuk kategori ini adalah angkatan kerja yang bekerja seadanya di sektor informal atau serabutan. "Pekerjaan apa pun dilakukan agar dapat bertahan hidup," ucapnya. Dari data BPS, persentase setengah pengangguran naik 0,36 persen menjadi 9,34 juta pada Agustus 2023 dari 8,54 juta orang pada Agustus 2022 .

Komitmen Capres-Cawapres Turunkan Angka Pengangguran

Untuk menggaet dukungan publik dan memperoleh suara dalam pemilihan umum, pasangan calon presiden-wakil presiden telah mengumumkan beberapa rencana program, di antaranya soal pengangguran dan peningkatan lapangan kerja. Pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud Md., misalnya, menargetkan pembukaan 17 juta lapangan kerja untuk menjawab permasalahan angka pengangguran yang masih tinggi. "Sebab, cari kerja makin sulit di Indonesia," ujar Ganjar di tengah dialog capres bersama Apindo, kemarin.

Adapun pasangan nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, memiliki target menciptakan minimal 15 juta lapangan kerja baru pada 2025-2029. Anies berjanji mendukung UMKM, yang banyak menyerap lapangan kerja. Dukungan kebijakan itu di antaranya kemudahan perizinan dan akses pasar.

Dalam visi dan misinya, Anies juga menargetkan penurunan tingkat pengangguran terbuka menjadi 3,5 persen hingga 4,0 persen pada 2029.

Sementara itu, anggota Tim Kampanye Nasional Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Eddy Soeparno, mengatakan, untuk mengurangi tingkat pengangguran, salah satu yang menjadi perhatian adalah pertumbuhan ekonomi. Eddy menuturkan pertumbuhan ekonomi mendorong penyerapan tenaga kerja. "Satu persen pertumbuhan bisa menyerap 400-500 ribu tenaga kerja. Kalau tumbuh 5 persen, kurang-lebih menyerap 2,5 juta," ujarnya kepada Tempo, kemarin.

Meski tidak menjawab jumlah target lapangan kerja baru seperti dua capres lain, Eddy mengatakan Prabowo-Gibran akan melanjutkan program Presiden Joko Widodo yang menggalakkan industrialisasi. Ia menyatakan tim lebih berfokus pada penciptaan lapangan kerja berkualitas. "Sektor industri akan menyerap tenaga yang terampil, terdidik, dan terbaik," ujarnya. Untuk menaikkan tingkat penyerapan kerja, solusi yang ditawarkan timnya adalah menjadikan Indonesia sebagai basis sektor manufaktur.

Pekerja mengoperasikan mesin bordir pembuat patch untuk tas di pabrik pembuat perlengkapan luar ruang di Cilampeni, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, 14 Juni 2023. TEMPO/Prima Mulia

Menanggapi target para calon presiden untuk menekan angka pengangguran, Yusuf Wibisono menilai ketiganya masih cenderung konservatif. Dia mengatakan, dalam lima tahun terakhir, angkatan kerja memang bertambah rata-rata 3 juta orang. "Jadi, agar angka pengangguran tidak bertambah, harus menciptakan lapangan kerja minimal 3 juta orang per tahun," katanya.

Menurut Yusuf, target yang progresif adalah penciptaan lapangan kerja lebih tinggi dari target pengangguran dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2024, yaitu pada kisaran 3,5 persen. "Dengan angka pengangguran saat ini di 5,32 persen, untuk mencapai angka pengangguran di kisaran 3,0 persen, setidaknya dibutuhkan penciptaan lapangan kerja hingga 20 juta," ucapnya.

Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P. Sasmita mengatakan program-program yang berkaitan dengan pembukaan lapangan kerja dan pengurangan angka pengangguran selalu menarik perhatian pemilih, terutama pemilih muda. "Tapi rencana-rencana kebijakan yang ditawarkan masih sangat bersifat umum," katanya. Sebab, sebagian besar rencana itu lahir dari target pertumbuhan ekonomi yang ingin mereka capai.

Menurut Ronny, rencana kebijakan atau program pengurangan angka pengangguran yang ditawarkan tidak akan terlalu signifikan dalam mempengaruhi perilaku pemilih. Justru rencana tersebut akan kalah oleh daya tarik pribadi-pribadi para calon. "Apalagi belakangan mulai terlihat kecenderungan untuk mengeksploitasi kehidupan pribadi dan kepribadian para calon dengan teknik-teknis visual kreatif," ucapnya. Hal itu, menurut dia, membuat rencana program para calon menjadi kurang tergali secara mendalam.

Emelia Yanti Siahaan juga berpendapat sama. Menurut dia, belum ada pembahasan spesifik dari para calon untuk mengatasi masalah pengangguran dan ketenagakerjaan di Indonesia. "Kami belum melihat program kerja yang jelas tentang isu-isu yang mengemuka, termasuk pengangguran. Ada angka dan rencana yang dipaparkan, tapi tidak konkret," tuturnya.

Emelia mengatakan permasalahan tenaga kerja di Indonesia sangat kompleks. Calon presiden dan wakil presiden perlu memaparkan skenario dan penyerapan tenaga kerja yang jelas di sektor mana. "Misalnya, untuk 15 juta lapangan kerja baru, itu di sektor mana dan target per tahunnya bagaimana," katanya. Menurut dia, perlu ada kejelasan untuk memastikan bagaimana implementasi program agar tidak hanya menjadi janji politik.

ILONA ESTERINA | CAESAR AKBAR