Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Poin penting
Koalisi Indonesia Maju masih menggodok bakal calon wakil presiden yang akan mendampingi Prabowo Subianto. Kans Ridwan Kamil dinilai sangat kecil.
Kubu pengusung Ganjar Pranowo juga masih berfokus membahas tim pemenangan nasional. Daftar kandidat cawapres masih panjang.
Sejumlah pengamat politik mencermati besarnya tuntutan bagi Prabowo dan Ganjar untuk memperebutkan suara Jawa Timur. Imbas Muhaimin yang berlabuh di sisi Anies Baswedan.
JAKARTA – Ketika koalisi pengusung pasangan Anies Rasyid Baswedan dan Muhaimin Iskandar semakin solid, dua poros politik lainnya belum juga menentukan calon pendamping Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Kendati begitu, kedua kubu telah mengantongi nama kandidat calon wakil presiden yang akan mereka usung.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Kamis malam lalu, pemimpin partai anggota Koalisi Indonesia Maju—nama baru Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) yang akan mengusung Prabowo Subianto sebagai calon presiden—kembali berembuk di markas Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat. Prabowo, Ketua Umum Partai Gerindra yang juga Menteri Pertahanan, mengatakan bahwa pertemuan itu untuk membahas program prioritas pemerintahan ke depan yang akan dijadikan acuan dalam strategi pemenangan pemilihan presiden 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Namun dia mengakui rapat para ketua umum partai itu juga membicarakan soal bakal calon wakil presiden. "Kami akan terus menggodoknya," kata Prabowo di kantor DPP Partai Golkar, Kamis lalu, 14 September 2023.
Koalisi Indonesia Maju (KIM) berisi Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, Partai Bulan Bintang, dan Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora). PBB, partai yang dipimpin Yusril Ihza Mahendra, tak mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pemilihan Umum 2019. Sedangkan Partai Gelora merupakan partai baru besutan Muhammad Anis Matta, mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera.
Mulanya, Gerindra menggandeng Partai Kebangkitan Bangsa dalam koalisi pengusung Prabowo. Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, begitu nama poros politik ini sebelumnya, telah bersepakat bahwa penentuan cawapres akan diputuskan oleh ketua umum kedua partai. Sedangkan PKB sejak awal menginginkan ketua umum mereka, Muhaimin Iskandar, menjadi pendamping Prabowo.
Namun masuknya Golkar dan PAN di tubuh koalisi ini pada 13 Agustus lalu membuat KKIR retak. PKB berputar haluan ke koalisi pengusung Anies Baswedan. Koalisi Partai NasDem dan PKB, yang telah mendeklarasikan pasangan Anies-Muhaimin, kemarin dipastikan tetap mendapatkan dukungan PKS, kendati Partai Demokrat angkat kaki.
Bakal calon presiden Prabowo melakukan pertemuan dengan ketua partai politik Koalisi Indonesia Maju di kantor DPP Golkar, Jakarta, 14 September 2023. TEMPO/M. Taufan Rengganis
Menurut Prabowo, penentuan bakal cawapres yang akan mendampinginya dalam pilpres 2024 akan dilakukan lewat musyawarah di antara partai anggota KIM. Dengan begitu, kata dia, tujuan paling penting dari pembentukan koalisi ini tercapai. "Kepentingan nasional, kepentingan rakyat," kata Prabowo.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman meminta publik bersabar. Dia memastikan Koalisi Indonesia Maju bakal segera mengumumkan nama cawapres pendamping Prabowo. “Nanti kurang dari sebulan lagi Pak Prabowo akan umumkan cawapresnya,” kata Habiburokhman, kemarin.
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi juga mengungkapkan bahwa KIM akan segera mengumumkan pendamping Prabowo sebelum pendaftaran pasangan capres-cawapres dibuka pada 10 Oktober 2023. PAN sejauh ini konsisten mengusung Erick Thohir, Menteri Badan Usaha Milik Negara. Selain Erick, bursa cawapres Prabowo diisi sejumlah kandidat, seperti Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto; Wali Kota Solo yang juga putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka; serta mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil.
Peluang Gibran Rakabuming Raka akan terbuka jika Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan uji materi Undang-Undang Pemilu ihwal batas minimum usia cawapres yang kini masih dalam proses persidangan. Perkara uji materi itu, di antaranya, meminta agar batas minimum usia cawapres diubah dari 40 tahun menjadi 35 tahun.
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto (kedua dari kanan) dan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka saat menghadiri acara peringatan Hari Veteran Nasional (Harvetnas) di Auditorium GPH Haryo Mataram, UNS, Solo, Jawa Tengah, 10 Agustus 2023. ANTARA/Mohammad Ayudha
Adapun Ridwan Kamil kedapatan bertandang ke kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, pada Rabu, 13 September lalu. Pertemuan keduanya mencuat setelah Prabowo mengunggah foto kebersamaannya dengan Ridwan Kamil di media sosial. Meski pertemuan itu disebut hanya sebagai silaturahmi di antara kedua tokoh, baik Habiburokhman maupun Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Budisatrio Djiwandono tak menampik bahwa Ridwan Kamil menjadi salah satu kandidat cawapres yang layak diperhitungkan.
Direktur Eksekutif Aksara Research and Consulting, Hendri Kurniawan, menilai peluang Ridwan Kamil dalam bursa cawapres Prabowo amat kecil. Pasalnya, dalam beberapa kali pemilihan umum, Gerindra menang telak di Jawa Barat, sehingga sosok Ridwan Kamil tak diperlukan untuk mengerek elektabilitas Prabowo di Bumi Pasundan. Dengan merujuk pada pemilu sebelumnya pula, Prabowo disinyalir mencari sosok pendamping yang bisa mengerek suara Gerindra di Jawa Timur. “Karena di sana mereka masih kalah jauh dari PDIP,” kata Hendri.
Hendri menduga bakal calon pendamping Prabowo sebetulnya telah mengerucut pada Erick Thohir. Hanya, KIM belum mengambil keputusan karena belum disepakati oleh Golkar. Sejak awal, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto memang mengemban amanat Musyawarah Nasional (Munas) 2019 untuk ikut maju dalam pilpres 2024. “Ada kemungkinan, jika ada perpecahan di Golkar, Partai Demokrat bisa saja bergabung ke koalisi ini,” ujar Hendri.
Koalisi Ganjar Berfokus Memperkuat Tim Pemenangan Nasional
Wakil Ketua Umum Partai Hanura Benny Rhamdani menyebut kerja sama partainya di koalisi pengusung Ganjar Pranowo masih berfokus menuntaskan penyusunan Tim Pemenangan Nasional (TPN) di tingkat pusat dan daerah. “Yang pasti, Tim Pemenangan Nasional nanti merepresentasikan warna bendera merah-putih dan keterwakilan Nusantara,” kata Benny, kemarin.
Merah-putih yang dia maksudkan mewakili kelompok nasionalis dan religius yang saat ini bergabung dalam koalisi tersebut. Dimotori Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), koalisi pengusung Ganjar kini beranggotakan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Persatuan Indonesia (Perindo), dan Hanura. Sebelumnya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri telah memutuskan Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo akan diketuai oleh Arsjad Rasjid, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin).
Menurut Benny, Koalisi masih merumuskan siapa-siapa saja yang akan menempati jabatan struktural di tim pemenangan tersebut. Tim itu akan diisi perwakilan partai politik anggota Koalisi dan berkantor di Gedung High End-MNC Land, Jakarta Pusat. Gedung tersebut pernah menjadi markas pemenangan untuk pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin pada pilpres 2019.
“Masalah siapa yang akan mendampingi Pak Ganjar, itu akan ditentukan dalam rembuk dengan para ketua umum partai bersama Pak Jokowi,” kata Benny, menjawab pertanyaan tentang kandidat cawapres yang akan mendampingi Ganjar Pranowo. “Pak Jokowi bukan sebagai Presiden, melainkan sebagai kader PDIP.”
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri melakukan konsolidasi bersama partai politik pengusung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden pada Pemilu 2024, di kantor DPP PDIP, Jakarta, 4 September 2023. ANTARA/Rivan Awal Lingga
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengungkapkan bahwa ketua umum empat partai pengusung Ganjar telah menggelar pertemuan tertutup pada Rabu, 13 September lalu. Pertemuan tersebut membahas ihwal penentuan bakal cawapres. “Pencermatan nama-nama dan tunggu momentum yang tepat untuk dapat disampaikan pada waktu yang tepat, itu pasti menang satu putaran,” kata Hasto.
Dia sempat menanggapi soal nama-nama yang beredar seputar calon pendamping Ganjar. Ia turut mengulang pernyataan pelaksana tugas Ketua Umum PPP, Muhammad Mardiono, yang menyebutkan bahwa daftar kandidat cawapres diisi sejumlah nama, seperti Ridwan Kamil; Menteri Koordinator Politik Hukum, dan Keamanan Mahfud Md.; Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno; mantan Gubernur Nusa Tenggara Barat, Tuan Guru Bajang; dan mantan Panglima TNI, Jenderal (Purnawirawan) Andika Perkasa.
Kemarin, Sandiaga Salahuddin Uno memastikan PPP berkomitmen dalam kerja sama politik dengan PDIP. "Karena kami istikamah dengan PDIP, maka PPP tidak akan terlibat dalam pembentukan poros baru," kata Sandiaga seusai acara Pelatihan Branding dan Marketing Digital Solusi Penggerak UMKM yang digelar di Hetero Space, Solo, pada Jumat, 15 September.
Sandiaga, yang didapuk menjadi Ketua Badan Pemenangan Pemilu Nasional PPP, menegaskan bahwa partainya tidak akan mempersoalkan siapa pun yang akan dipilih menjadi cawapres Ganjar Pranowo. "Sekali saya garis bawahi, kami, PPP, akan istikamah dengan perjuangan bersama PDIP," ujarnya.
Menurut Sandiaga, semua sosok kandidat cawapres Ganjar merupakan putra terbaik Indonesia. Karena itu, kata dia, semuanya juga harus berkolaborasi. “Kita tidak boleh hanya mencari jabatan, tapi bagaimana mengabdi dan berkorban untuk bangsa Indonesia," kata dia.
Sandiaga Uno di kantor DPP PPP, Jakarta, 14 Juni 2023. TEMPO/M. Taufan Rengganis
Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion Dedi Kurnia Syah melihat, baik kubu Ganjar maupun Prabowo harus mempertimbangkan banyak hal dalam menunjuk cawapres. Pasalnya, Muhaimin yang punya basis suara di Jawa Timur telah digaet sebagai pendamping Anies Baswedan. “Untuk itu, Ganjar dan Prabowo potensial memilih tokoh yang terafiliasi dengan pemilih Nahdlatul Ulama (NU) atau sekurangnya menguasai antara Jawa Timur dan Jawa Barat,” kata dia.
Baca juga:
Manuver Merebut Suara Nahdlatul Ulama
Maju-Mundur Calon Pendamping Ganjar
Putar Haluan Para Pendukung Jokowi
Menurut Dedi, kubu Prabowo praktis harus mencari suara di Jawa Timur dan Jawa Barat karena Jawa Tengah sudah dikuasai PDIP. Sedangkan kubu Ganjar ada kemungkinan dipasangkan dengan tokoh Nahdlatul Ulama. “Atau sekurang-kurangnya sosok yang memiliki reputasi politik religius,” kata dia.
Adapun Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin, melihat percaturan penentuan nama calon wakil presiden di koalisi PDIP masih dinamis. Dia berkaca pada Koalisi Perubahan yang tiba-tiba mengumumkan nama Muhaimin Iskandar sebagai pendamping Anies Baswedan. “Sehingga PDIP petanya masih cair. Walau sudah ada nama-nama yang disebut, tapi semua orang bisa berpotensi dipilih,” kata Ujang.
AVIT HIDAYAT | TIKA AYU
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo