Top 3 Metro: PHK Hantam Karyawan Pabrik Sepatu Puma, Masalah Kerja Sama Ancol dan Swasta

Rudi mengatakan, pihak manajemen PT Horming telah mengirimkan surat pemberitahuan ke Disnaker Kabupaten Tangerang tentang rencana PHK karyawan tersebut. "PHK tak bisa dihindari karena kondisi perusahaan," kata dia. 

Dalam surat pemberitahuan itu, PT Horming Indonesia menyampaikan dari total jumlah 2.400 karyawan, 600 di antaranya akan kena PHK karena sepinya order pabrik itu. "Kami berharap jumlah PHK tidak bertambah lagi," kata Rudi. 

Sebelumnya produsen pakaian olah raga Puma juga PHK karyawan

Kepala Disnaker Kabupaten Tangerang mengatakan kondisi PT Horming hampir sama dengan PT Tuntex Garment, produsen pakaian olah raga merk Puma yang tutup pada April lalu. Akibat penutupan pabrik itu, perusahaan melakukan PHK terhadap lebih dari 1.200 karyawan.  

Sejak beberapa tahun terakhir, pabrik sepatu dan pakaian olah raga brand Puma itu sepi order. "Karena faktor efek pandemi dan lesunya pasar Eropa." 

Karena PHK sudah tak bisa dihindari lagi, Disnaker Kabupaten Tangerang memastikan perusahaan memberikan hak-hak karyawan sesuai aturan yang berlaku seperti gaji, pesangon hingga BPJS Ketenagakerjaan. 

Selanjutnya Masalah Kerja Sama Ancol dan Swasta Kembali Mencuat...

2. Masalah Kerja Sama Ancol dan Swasta Kembali Mencuat

Persoalan di PT Pembangunan Jaya Ancol kembali mencuat setelah Direktur Utama PT. Mata Elang International Stadium (MEIS) Hendra Lie mempersoalkan kerja sama antara Ancol dengan PT Wahana Agung Indonesia Propertindo (WAIP) ihwal pembangunan Music Stadium di gedung Ancol Beach City, Jakarta Utara. 

Hendra mengklaim, perusahaannya telah merugi sekitar Rp 300 miliar akibat adanya sengketa antara Ancol dan PT WAIP selama 13 tahun. "Investasi lebih dari Rp 300 miliar seakan melayang begitu saja," kata dia dalam keterangan tertulisnya pada Senin, 5 Juni 2023. 

Dalam keterangan tersebut juga tertera pernyataan eks Komisaris Utama sekaligus Komisaris Independen Ancol, Thomas Trikasih Lembong, yang mengungkap sejumlah masalah Ancol, mulai dari proyek mangkrak hingga konflik internal. Tempo mengutip pernyataan yang disebut bersumber dari Thomas itu bahwa banyaknya proyek mangkrak di Ancol. 

Setelah berita tayang, Thomas mengklarifikasi bahwa ia tak pernah membuat pernyataan tertulis mengenai Ancol untuk kemudian dipublikasikan. "Saya tidak pernah memberikan keterangan tertulis kepada Tempo.co seperti yang dicantumkan dalam pemberitaan tersebut," ujar dia dalam surat keberatan yang dikirim kepada Tempo, Jumat, 9 Juni 2023.

Komunikasi terakhir Tempo dengan Thomas terjadi pada tahun lalu. Dilansir dari pemberitaan Tempo.co pada 12 Agustus 2022, Thomas pernah membocorkan maraknya proyek mangkrak di kawasan wisata Ancol saat wawancara daring dengan Tempo. Menurut dia, berbagai proyek tampak tak terurus karena ketidakmampuan manajemen mengelola aset.

Soal masalah pembangunan proyek Music Stadium, Ombudsman RI menemukan dugaan maladministrasi yang dilakukan Ancol. Dugaan maladministrasi itu sehubungan dengan perjanjian kerja sama antara Ancol dengan pihak pelaksana proyek Music Stadium. 

Dilansir dari Koran Tempo edisi 8 Mei 2023, Kepala Ombudsman Mokhammad Najih mengatakan dugaan maladministrasi ini tertuang dalam laporan akhir hasil pemeriksaan (LAHP) Nomor B/353/LM.08-34/0173/2020/V/2020 tanggal 20 Mei 2020. 

Menurut dia, pihaknya telah bersurat kepada Gubernur DKI Jakarta, Ketua DPRD DKI, dan Direktur Utama Ancol. "Sudah kirim surat dua kali, tapi belum ada tanggapan," kata Najih pada 3 Mei 2023. 

Najih membeberkan, semula Ancol bekerja sama dengan PT Paramitha Bangun Cipta Sarana (PBCS) dalam pembangunan dan pengoperasian Music Stadium. Perjanjian ini tertuang di akta notaris Nomor 50 tertanggal 10 Agustus 2004. Pemilik PT PBCS diketahui bernama Fredie Tan.

Akan tetapi, PT PBCS tak bisa merampungkan proyek dan dianggap wanprestasi, hingga akhirnya kontrak kerja sama dengan Ancol diputus. Ancol lantas meneruskan proyek bersama PT Wahana Agung Indonesia (WAI) dengan nomor nota perjanjian 208 pada 26 April 2007. Itu artinya, hak dan kewajiban PT PBCS dialihkan kepada PT WAI. 

PT WAI pun gagal memenuhi tenggat penyelesaian proyek sesuai perjanjian. Ancol lantas menggandeng lagi perusahaan lain, PT Wahana Agung Indonesia Propertindo (WAIP), untuk mengerjakan proyek Music Stadium. Namun, kerja sama ini tidak dicatatkan di notaris. Ombudsman menduga PT PBCS, PT WAI, dan PT WAIP dimiliki orang yang sama, yaitu Fredie Tan.

Najih menyebut perjanjian kerja sama yang menyimpang dari prosedur itu berpotensi merugikan keuangan negara. PT WAIP diketahui masih memiliki piutang terhadap Ancol pada 2014-2020, yang belum juga terbayarkan hingga hari ini. 

Perusahaan itu juga belum melunasi pajak bumi dan bangunan pada 2017-2019. "Bagi Ombudsman, apabila terjadi maladministrasi, itu bisa jadi ada potensi perbuatan melanggar hukum yang lain," ujarnya dilansir dari pemberitaan Koran Tempo. 

Klarifikasi Ancol 
Senior Vice President Corporate Secretary & Investor Relations Ancol Agung Praptono membantah adanya dugaan pelanggaran sehubungan dengan pengalihan kerja sama proyek Music Stadium kepada PT WAIP. Dia menjelaskan hubungan kerja sama antara Ancol dengan PT WAIP mencakup pembangunan, pengalihan, dan pengoperasian Music Stadium. 

"Dan sampai dengan saat ini, terhadap kerja sama tersebut tidak pernah ada keputusan atau ketetapan pengadilan manapun yang memerintahkan pembatalan terhadap perjanjian tersebut," terang dia dalam keterangan tertulisnya yang diterima Tempo pada Selasa, 6 Juni 2023.

Menurut dia, Ombudsman RI melalui Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya telah memeriksa Ancol guna menindaklanjuti laporan PT MEIS. PT MEIS, lanjut Agung, mengadu lantaran menganggap tidak jelasnya keterbukaan informasi Ancol mengenai kerja sama pembangunan, pengalihan, dan pengoperasian Music Stadium dari PT WAIP kepada PT MEIS. 

Agung memastikan PT MEIS tak memiliki kerja sama kontrak apapun dengan Ancol. Perusahaan yang bergerak di bidang hiburan itu hanya memiliki hubungan hukum dengan PT WAIP karena urusan sewa tempat. 

"PT MEIS hanya memiliki hubungan hukum dengan PT WAIP melalui suatu perjanjian sewa menyewa yang telah dibatalkan oleh keputusan pengadilan atas gugatan wanprestasi yang diajukan oleh PT WAIP kepada PT MEIS," kata Agung. 

Selanjutnya dinyinyiri politikus PDIP Depok soal Kaesang, PSI: PKS tak nyaman, PDIP terancam...

3. Dinyinyiri Politikus PDIP Depok soal Kaesang Anak Jokowi, PSI: PKS Tak Nyaman, PDIP Terancam

DPD Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Kota Depok menanggapi santai dan tak terlalu memusingkan nyinyiran Ketua Fraksi PDIP DPRD Kota Depok Ikravany Hilman di sosial media perihal dukungan terhadap Kaesang Pangarep sebagai calon Wali Kota Depok.

"Menanggapi pernyataan bang ikra, kami pengurus PSI Kota Depok santai dan tidak terlalu memusingkan," tutur Wakil Ketua DPD PSI Kota Depok, Icuk Pramana Putra, Senin, 5 Juni 2023.

Ia menegaskan bahwa partainya membawa semangat perubahan untuk menjadikan Kota Depok menjadi semakin baik.

"Selama ini kan kami ingin membawa perubahan. Kalau begini kan terlihat, tidak hanya PKS yang tidak nyaman, bahkan PDIP juga merasa terancam," kata Icuk.

Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) DPD PSI Depok ini menilai bahwa warga Depok tahu apa yang dilakukan PDIP setelah pilkada 2020.

Pilkada Depok 2020 diikuti pasangan Pradi Supriatna-Afifah Alia melawan Mohammad Idris-Imam Budi Hartono. Pradi-Afifah didukung 12 parpol di antaranya Partai Gerindra dan PDIP, Golkar, PSI, PKB, dan PAN. Sedangkan Idris-Imam diusung PKS, Demokrat, dan PPP. Pilkada dimenangkan pasangan Idris-Imam.

"Di hari-hari pertama PDIP yang merapat mesra dengan PKS, tanpa mengindahkan perasaan Pradi-Afifah, relawan, simpatisan, silakan cek di media," ungkap Icuk.

"Kami rasa sudah saatnya PSI memimpin pemilih nasionalis di Kota Depok merebut kemenangan melalui Kaesang," imbuhnya.

PSI sebut akan kerahkan seluruh daya 

Bahkan, Icuk menegaskan, setelah mendengar pernyataan dari Kaesang mengenai kesiapan dan bakal all out sebagai calon Wali kota Depok 2024, pihaknya mulai dari pengurus, Bacaleg, kader, dan simpatisan akan mengerahkan seluruh daya upaya semaksimal mungkin menangkan PSI pada Pileg 2024.

"Sehingga kami dapat memastikan harapan perubahan betul-betul terjadi," tegasnya.

Dengan ini, Icuk mengajak seluruh organ relawan Kaesang untuk dapat terus bersatu dan bergerak menyampaikan pesan perubahan akan datang melalui Kaesang.

"Bisa dilakukan di setiap gang sempit, dari rumah ke rumah melalui media komunikasi dan marketing yang paling efektif, yaitu dari mulut ke mulut," terang Icuk.

Menurutnya Kaesang merupakan bagian penting dalam perubahan kota Depok dan harus diperjuangkan bersama.

"Untuk itu seluruh warga yang memiliki mimpi dan harapan yang sama (harus) memastikan Mas Kaesang menjadi Wali Kota Depok di tahun 2024 nanti," ucap Icuk.

Pilihan Editor: Kaesang Disorong PSI Jadi Calon Wali Kota Depok, PDIP Ingatkan Jangan Gabung Partai Lain

Catatan koreksi: Artikel ini mengalami perbaikan pada Kamis, 15 Juni 2023 pukul 23.48 WIB. Pernyataan soal masalah di tubuh Ancol yang disebut bersumber dari eks Komisaris Utama sekaligus Komisaris Independen Ancol, Thomas Trikasih Lembong, dihapus. 

Judul artikel juga diubah dari semula 'Top 3 Metro: PHK Hantam Karyawan Pabrik Sepatu Puma, Thomas Lembong Bongkar Proyek Hotel dan Mal Bermasalah di Ancol' menjadi 'Top 3 Metro: PHK Hantam Karyawan Pabrik Sepatu Puma, Masalah Kerja Sama Ancol dan Swasta'. 

Berikut isi laporannya sebelum perbaikan: 
Tiga berita terpopuler kanal metropolitan dimulai dari PHK ratusan karyawan pabrik sepatu Puma di Cikupa, Tangerang. PHK dilakukan terhadap 600 dari 2.400 karyawan karena penurunan produksi dampak lesunya ekonomi Eropa.

Berita terpopuler berikutnya adalah eks Komisaris Utama dan Independen PT Pembangunan Jaya Ancol Thomas Trikasih Lembong membongkar sejumlah masalah di tubuh perusahaan Ancol, mulai dari proyek mangkrak hingga konflik internal. Thomas menyebut, pembangunan hotel bintang lima yang berada persis di samping Putri Duyung mangkrak akibat ketidakmampuan manajemen mengelola aset.

Berita ketiga adalah soal PSI Depok dinyinyiri politikus PDIP soal dukungan untuk Kaesang. Wakil Ketua DPD PSI Kota Depok Icuk Pramana Putra mengatakan, partainya membawa semangat perubahan untuk menjadikan Kota Depok menjadi semakin baik. "Kalau begini kan terlihat, tidak hanya PKS yang tidak nyaman, bahkan PDIP juga merasa terancam," ujarnya. 

Berikut 3 berita terpopuler kanal metropolitan pada Selasa pagi, 6 Juni 2023:

(Tidak ada perbaikan pada berita nomor 1) 

2. Thomas Lembong Bongkar Proyek Bermasalah di Ancol: Hotel, ABC Mall, hingga Sengketa Sea World

Eks Komisaris Utama dan Independen PT Pembangunan Jaya Ancol Thomas Trikasih Lembong membongkar sejumlah masalah yang ada di tubuh perusahaan Ancol, mulai dari proyek mangkrak hingga konflik internal. Thomas menyebut, pembangunan hotel bintang lima yang berada persis di samping Putri Duyung mangkrak akibat ketidakmampuan manajemen mengelola aset.

Tak hanya itu, pembangunan ABC Mall atau Ancol Beach City pun mandek tersebab konflik internal. Menurut dia, pengelolaan operasional aset mal ini dipegang dua pengusaha yang berkongsi. 

Padahal, dulunya mal ini sempat pamor lantaran menjadi lokasi konser sejumlah musisi internasional, lalu berantem dua pengusaha itu, akhirnya mangkrak," kata dia dalam keterangan tertulis yang diterima Tempo, Senin, 5 Juni 2023.

Masalah pembangunan ABC Mall ini pun menjadi sorotan Ombudsman RI. Thomas Lembong menyebut, lembaga pengawas itu telah menerbitkan surat rekomendasi ihwal adanya maladministrasi perjanjian kerja sama antara PT Pembangunan Jaya Ancol dengan beberapa pihak.

Ombudsman, lanjut dia, menemukan terdapat aset negara yang di-appraisal secara sepihak. Padahal, diduga ada kerugian keuangan negara. Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono disebut tak merespons temuan tersebut. 

Thomas juga mengungkap sengketa aset Sea World Ancol yang sudah masuk meja hijau di Mahkamah Agung (MA). Pembangunan akurium ini adalah hasil kongsi Ancol dengan Lippo Group yang semula berjalan baik, tapi berujung sengketa. Ancol, lanjut Thomas, yang memenangkan sidang tersebut. 

"Ancol ini tidak berkembang. Banyak proyek gagal, mangkrak atau bermasalah di Ancol," ujar mantan Komite Investasi DKI Jakarta era pemerintahan eks Gubernur Anies Baswedan ini.

Mohon maaf atas kekeliruan tersebut.