Transpuan Bisa Berprestasi dan Jadi Tokoh Publik

Perbesar

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Poin penting

Sejumlah negara mulai mengakomodasi kehadiran transpuan dalam berbagai bidang.
Ada yang menjadi olahragawan, pejabat pemerintahan, politikus, dan tokoh publik.
Di Indonesia ada Hendrika Mayora dan Kety Haji Jalla.

Perhelatan kompetisi olahraga multicabang Olimpiade 2020 yang akan digelar di Tokyo mulai 23 Juli mendatang bakal mencatat sejarah penting. Untuk pertama kalinya, seorang atlet transgender akan ikut berkompetisi dalam perhelatan empat tahunan itu. Atlet tersebut ialah Laurel Hubbard, seorang lifter asal Selandia Baru.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Laurel, yang kini berusia 43 tahun, terlahir sebagai laki-laki. Tiga belas tahun lalu, ia beralih menjadi perempuan. Saat masih menjadi laki-laki, Laurel juga sempat berkompetisi sebagai lifter. Pada Olimpiade mendatang, Laurel diperbolehkan berlaga di kategori angkat besi putri kelas +87 kilogram, setelah hasil tes menunjukkan kadar testosteronnya di bawah ambang batas yang disyaratkan Komite Olimpiade Internasional.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Sebelum terpilih mewakili Selandia Baru di Olimpiade, Laurel sempat masuk kontingen atlet Selandia Baru di Commonwealth Games di Gold Coast, Australia, 2018. Tapi waktu itu ia cedera sehingga tak jadi tampil. Komite Olimpiade Selandia Baru (NZOC) dalam pernyataan resminya menyambut baik revisi sistem kualifikasi internasional, yang memungkinkan atlet transgender bisa mengikuti Olimpiade.

"Tim Selandia Baru memiliki budaya kepedulian yang kuat, inklusif, dan rasa hormat untuk semua," demikian pernyataan resmi NZOC, seperti dikutip dari AFP, beberapa waktu lalu. Adapun Laurel, yang jarang berbicara kepada media, mengatakan ia hanya ingin berkompetisi dalam bidang olahraga yang disukainya, yakni angkat besi. "Saya tidak ingin mengubah dunia. Saya hanya ingin menjadi diri saya sendiri dan melakukan apa yang akan saya lakukan," kata Laurel Hubbard.

Rachel Levine. REUTERS/Daniel Shanken

Dari bidang pemerintahan, pada Januari lalu, Presiden Amerika Serikat ke-46, Joe Biden, juga membuat terobosan dengan memilih Rachel Levine, seorang transpuan, menjadi Wakil Menteri Kesehatan. Rachel menjadi transgender pertama dalam sejarah Amerika Serikat yang menjadi pejabat pemerintahan federal di Negeri Abang Sam.

Sebelum menjabat wakil menteri, Rachel, yang kini berusia 63 tahun, merupakan seorang profesor pediatri dan psikiatri di Penn State College of Medicine. Rachel berpengalaman menjadi kepala departemen kesehatan yang berperan dalam penanganan pandemi Covid-19 di Pennsylvania. Keberadaan Rachel dalam kabinet membuat upaya pemerintah Amerika untuk menghapuskan sejumlah aturan kesehatan yang diskriminatif terhadap kelompok lesbian, gay, biseksual, transgender, dan queer (LGBTQ) semakin kuat.

Dalam wawancara yang disiarkan MSNBC, akhir Juni lalu, Rachel menegaskan bahwa kelompok LGBTQ, terutama transgender berusia muda, berada dalam kondisi rentan dan perlu diadvokasi. Hal ini terjadi akibat sejumlah aturan pada era pemerintahan Donald Trump yang mendiskriminasi dan membatasi akses kelompok LGBTQ dalam pelayanan kesehatan.

“Undang-Undang Perawatan Kesehatan Terjangkau telah mengakomodasi berbagai orientasi seksual dan identitas gender serta melarang diskriminasi gender. Kini kami mulai bekerja untuk menerapkan interpretasi atas undang-undang tersebut,” ujarnya.

Salma Luevano. twitter.com/SalmaLuevano

Langkah progresif dalam kesetaraan gender juga terdengar dari Meksiko. Awal Juni lalu, seratusan orang LGBTQ menjadi kandidat dalam pemilihan umum anggota kongres. Dari ratusan kandidat, dua perempuan transgender anggota Partai Morena—yang dipimpin Presiden Meksiko Andres Manuel Lopez Obrador—Maria Clemente Garcia dan Salma Luevano, berhasil terpilih.

Sebelumnya, sebanyak 20 dari 32 negara bagian di Meksiko telah mengakui pernikahan sesama jenis. Pemerintah federal juga telah mengakui hak hukum transgender untuk mengubah identitas gender mereka dalam dokumen resmi. Tapi, di sisi lain, angka kriminalitas berbasis kebencian terhadap kelompok LGBTQ juga masih tinggi. Pada 2020, sebanyak 79 anggota komunitas LGBTQ di Meksiko dibunuh.

Dikutip dari Reuters, 16 Juni lalu, Luevano yang memiliki salon kecantikan di wilayah Aguascalientes itu menyatakan akan memperjuangkan hak-hak kelompok transgender. “Masih sangat banyak kemiskinan, dan kemiskinan sangat ekstrem terjadi pada populasi transgender (di Meksiko),” kata perempuan berusia 52 tahun itu. “Saya akan memperjuangkan mereka dengan bangga, demi orang-orang yang hidup dalam kerentanan.”

Selain memiliki salon, Luevano mengepalai komunitas kolektif Together for the Way of Diversity. Komunitas ini turut membantu mendorong perubahan dalam aturan pemilihan umum yang memungkinkan kelompok minoritas, termasuk orang-orang LGBTQ, bisa mengikuti pemilu.

Sebagai aktivis kesetaraan gender, ia sudah kenyang mendapat perlakuan diskriminatif. Bahkan, pada tiga dekade lalu, ia pernah ditahan polisi saat melakukan aksi dengan memakai pakaian feminin. “Tiga puluh tahun berlalu, dan kami tetap menghadapi diskriminasi yang sama. Perjuangan kami masih sama.”

Hendrika Mayora (kiri) bersama pasukan pengibar bendera transpuan, 17 Agustus 2020. Dok Hendrika Mayora

Dari Indonesia ada sosok Hendrika Mayora, seorang rohaniwan Katolik di Desa Habi, Kecamatan Kangae, Sikka, Nusa Tenggara Timur, yang terpilih menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada Maret 2020. Ia tercatat sebagai transpuan kedua yang menjadi pejabat publik di Indonesia. Sebelumnya, ada Kety Haji Jalla, pengajar tata rias asal Maluku Utara, yang terpilih menjadi perwakilan daerah di Dewan Perwakilan Rakyat periode 2009-2014.

Mayora terpilih menjadi anggota BPD dalam pemilihan umum setempat dan berhasil mengalahkan kandidat lain yang semuanya laki-laki. Sebagai transpuan, Mayora, yang tinggal di Sikka sejak 2018, sempat dicemooh warga. Tapi ia kerap membantu warga ketika ada acara, seperti ikut memasak saat hajatan, merias pengantin, dan membina anak-anak di sekolah Minggu.

Mayora, yang terlahir sebagai laki-laki, menetapkan identitasnya sebagai transpuan pada 2017. Ia mulai mengubah penampilannya dan memakai pakaian perempuan. Ia juga pernah hidup di jalanan sebagai pengamen dan pekerja seks di Yogyakarta. Kedekatan Mayora dengan warga saat pindah ke Sikka membuat ia didukung banyak ibu-ibu untuk maju sebagai anggota BPD.

Dalam wawancara dengan majalah Tempo, Mayora mengatakan, dengan statusnya sebagai anggota BPD, ia berencana menghidupkan kembali hukum adat dan membawa kearifan lokal yang sudah ditinggalkan warga. Ia juga ingin mengarahkan kebijakan desa agar lebih berpihak kepada perempuan dan kaum minoritas, termasuk transpuan. “Sekarang saya bisa menyuarakan suara mereka yang selama ini tidak diperhatikan.”