Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
ENAM cuitan Ardhito Pramono membuka fakta yang selama ini menjadi gosip:ada yang membayar para selebritas untuk mendukung pemerintah lewat media sosial. Dalam klarifikasi dan permintaan maaf di Twitter, penyanyi berusia 25 tahun itu menyatakan mengikuti brief dan mendapat bayaran untuk mengkampanyekan tanda pagar #IndonesiaButuhKerja.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Tagar itu diunggah serentak oleh sejumlah pesohor yang memiliki banyak pengikut di media sosial, termasuk akun Instagram Ardhito dengan 750 ribuan pengikut. Sadar telah terseret ke isu politis, pemain di film Nanti Kita Cerita tentang Hari Ini tersebut meminta maaf. Kepada Budi Setyarso dari Tempo, ia menuturkan kronologi keterlibatannya dengan kampanye pro-pembahasan rancangan omnibus law itu.
Mengapa Anda memberikan klarifikasi terkait dengan #IndonesiaButuhKerja?
Saya tidak tahan. Setiap buka telepon seluler, isinya orang memaki-maki saya.
Maksudnya?
Setelah saya memasang tagar tersebut di akun Instagram, semua orang memaki-maki. Saya lalu berkonsultasi dengan tim, untuk memberikan klarifikasi. Saya ada acara dalam waktu dekat. Tim meminta klarifikasi dilakukan setelahnya. Tapi saya bilang, “Tidak, akan saya lakukan sekarang juga.”
Bagaimana Anda terlibat di kampanye ini?
Saya dihubungi kawan lama, yang juga seorang agensi. (Ia kemudian mengirim akun Instagram atas nama Fendy Angger Alam sebagai orang yang menghubunginya.) Dia bilang, lagu baru saya, 925, cocok dengan situasi sekarang. Lagu itu saya ciptakan pada Februari lalu, tentang pekerja yang bekerja dari pukul sembilan sampai pukul lima sore. Gajinya kurang. Nah, kawan saya itu bilang ada kampanye yang sedang dilakukan pemerintah pusat dan cocok banget dengan lagu itu. Saya tidak menyangka itu ada hubungannya dengan omnibus law.
Anda mengikuti isu pembahasan rancangan undang-undang itu?
Tidak, tapi saya pernah dikirimi artikel oleh ibu saya. Isinya, kata artikel itu, Ardhito menolak omnibus law. Jadi, waktu kawan saya menawari saya ikut kampanye, saya tanya apakah ini ada kaitannya dengan omnibus law. Dia menjawab tidak. Katanya, ini kampanye untuk memberikan keterangan kepada masyarakat. Saya kira itu kampanye yang baik, apalagi dia bilang sangat cocok dengan lagu saya tadi.
Jadi, kawan Anda menyatakan kampanye ini tidak berkaitan dengan RUU Cipta Kerja?
Benar, makanya saya merasa ditipu. Saya, yang tidak pernah mengekspresikan pandangan-pandangan politik saya, dan memang saya tidak paham dengan dunia itu, dibawa ke ranah ini.
Kapan Anda ditawari?
27 April 2020. Setelah itu, kawan itu berhubungan dengan publicist, orang yang mengelola media sosial saya.
Apa yang Anda lakukan setelah memberikan klarifikasi?
Saya segera meminta publicist saya mengembalikan pembayaran. Tapi belum bisa dilakukan, karena kawan saya belum memberikan nomor rekeningnya.
Boleh tahu jumlahnya?
Sepuluh juta untuk satu unggahan di Instagram.
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo
Foto 
