Reuters Pada Selasa (22/05) mantan Perdana Menteri Malaysia, Najib Razak, dipanggil Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) yang merupakan lembaga sejenis KPK di Indonesia, guna dimintai keterangan terkait dana sebesar 2,6 miliar Ringgit atau Rp9,2 triliun.
Ini adalah untuk pertama kali di Malaysia seorang mantan perdana menteri dipanggil SPRM.
"Mantan Perdana Menteri Malaysia Najib dipanggil ke SPRM untuk memberikan keterangan dan ada tuduhan dan sebagainya karena ini maklumat-maklumat itu harus diperolehi dulu oleh SPRM untuk memastikan beberapa maklumat berkaitan dengan tuduhan itu dapat diperolehi dengen terperinci, " kata Prof Dato Dr Mohammad Redzuan Othman, Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Malaya.
Pada 2015, sebenarnya SPRM sudah pernah mendesak pemecatan Najib terkait dana di rekening pribadinya yang dia klaim sebagai sumbangan dari Pangeran Arab Saudi.
Sejumlah pihak mempertanyakan peruntukan dana ini karena jika ditujukan kepada UMNO seharusnya partai mengetahuinya. Kelompok lain memandang dana ini diberikan karena Najib menentang partai etnik Cina, Democratic Action Party atau DAP, dan memperjuangkan Islam.
- Apa yang perlu diketahui soal satgas pemburu 'Rp64 triliun yang hilang' dari 1MDB Malaysia
- Politisi Malaysia Anwar Ibrahim bebas dari penjara
- Rumah mantan PM Malaysia, Najib Razak, digeledah polisi
Sementara sebagian lainnya menduga uang ini ada kaitannya dengan 1MDB (1Malaysia Development Berhard) yang dibentuk Najib Razak pada 2009 untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Malaysia.
Najib, keluarganya, dan kroni-kroninya diduga telah menyalahgunakan dana di badan ini.
Sebelumnya, aparat penegak hukum di Amerika Serikat menduga dana senilai US$4,5 miliar, setara dengan Rp63,8 triliun dicuri dari 1MDB.
Banyak pihak di Malaysia, termasuk di UMNO, partai yang sebelumnya dipimpin Najib, memandang langkah diambil SPRM ini sudah dapat diduga.
"Kita telah pun menganggap bahwa perkara ini akan berlaku. Semasa campaign pilihan raya umum baru-baru ini pun parti parti yang sekarang ini merupakan kerajaan telah menyatakan bahwa jikalau mereka menang, salah satu perkara yang akan mereka buat adalah untuk menyiasat dan juga membuka balik file-file tertentu berkenaan dengan issue 1MDB," kata Azim Zabidi, mantan Bendahara UMNO.
Reuters Awal dari masalah lebih besar?
Najib menjadi pimpinan UMNO dan perdana menteri Malaysia selama sembilan tahun. Dia meletakkan jabatan tersebut setelah kalah pada pemilihan umum tanggal 9 Mei dari koalisi Pakatan Harapan pimpinan Mahathir Mohamad.
UMNO sendiri adalah partai Melayu yang sudah berkuasa di Malaysia sejak kemerdekaan negara itu tahun 1957. Baru pada pemilihan umum 2018, mereka harus mundur.
Jadi apakah kasus dugaan korupsi Najib ini akan merusak nama partai, setelah dia juga membuat UMNO kalah pemilu?
"UMNO sebagai sebuah parti sepatutnya tidak boleh dirusak, yang merusakkan adalah ahli, pemimpinnya. Jadi UMNO harus dikemudi semula, harus direstrukturkan semula, harus dibangkitkan semula untuk menjadi sebuah parti yang unggul seperti dahulu kala. Namanya tidak tercemar, yang tercemar nama pemimpin," Azim Zabidi menegaskan.
- Pasca pemilu, Malaysia alami euforia sehingga 'sepi' kritikan
- Eksklusif: Wawancara Wakil PM Malaysia Wan Azizah, awalnya 'janggal' maafkan Mahathir
- Pemilu Malaysia: Mahathir Mohamad catat sejarah baru
Banyak pihak memandang pemanggilan mantan PM Najib Razak terkait sumbangan 2,6 miliar Ringgit hanyalah tahap permulaan dari masalah yang lebih besar.
"Sudah pasti akan jadi issue besar sebab terlihat dalam semasa campaign pilihan raya, issue ini menjadi issue besar, dan menjadi janji pilihan raya, bahwa jika mereka atau Pakatan Harapan ini berkuasa mereka akan mendakwa M Number One maksudnya adalah Najib. Janji pilihan raya bahwa tindakan tegas akan diambil," kata Mohammad Redzuan Othman.
Dalam satu sampai dua bulan diperkirakan akan diajukan dakwaan dan pembuktian untuk menunjukkan keseriusan pemerintah baru Malaysia. Jika terbukti bersalah Najib dapat dipenjara selama 20 tahun.