Getty Images Menteri Imigrasi Denmark menyarankan umat Muslim harus mengambil cuti kerja selama bulan Ramadan karena, menurutnya, berpuasa berpotensi menimbulkan risiko keselamatan bagi masyarakat.
Namun anjurannya ini ditolak orang-orang.
Inger Stojberg, yang memiliki reputasi kerap mengusung kebijakan antiimigrasi mengatakan puasa sepanjang hari sambil bekerja menimbulkan tantangan bagi masyarakat modern.
Ia menyebutkan berpuasa menimbulkan potensi risiko bagi para pengemudi bus dan di rumah sakit.
- Mengapa para dokter Jerman menganggap puasa berbahaya bagi kesehatan anak?
- Kisah bintang Hollywood Lindsay Lohan ngobrol puasa Ramadan bersama warga Indonesia
- Ramadan: Apa yang terjadi pada tubuh Anda ketika berpuasa?
Tetapi, perusahaan-perusahaan bus adalah kalangan pertama yang mengatakan bahwa mereka tidak punya masalah dengan para sopir yang berpuasa Ramadan.
Perusahaan bus Arriva, yang menjalankan sejumlah trayek bus di Denmark, mengatakan tidak pernah ada kecelakaan yang melibatkan pengemudi yang berpuasa.
"Jadi secara de facto itu bukan masalah bagi kami," kata juru bicara Pia Hammershoy Splittorff kepada surat kabar Berlingske Tidende (BT).
Pesan yang sama datang dari serikat transportasi 3F Denmark. Pemimpin serikat itu, Jan Villadsen, bertanya-tanya apakah sang menteri sedang mencoba untuk menciptakan masalah yang belum ada.
Uni Muslim Denmark mengunggah pesan di media sosial, berterima kasih kepada Stojberg atas perhatiannya, tetapi mereka menekankan bahwa Muslim adalah orang-orang dewasa yang sangat mampu menjaga dirinya dan masyarakat sekitar, "bahkan ketika kita berpuasa".
Rekan sesamanya di partai Stojberg, Jacob Jensen, menyarankan politisi tersebut seharusnya fokus pada penyelesaian "masalah nyata" daripada mencampuri urusan Ramadan.
Apa yang menteri katakan?
Inger Stojberg menulis dalam sebuah rubrik opini untuk surat kabar BT (dalam bahasa Denmark) bahwa Denmark memiliki kebebasan beragama dan agama adalah masalah pribadi.
Namun, ia menyebutkan bahwa Muslim yang berpuasa Ramadhan di Denmark tidak dapat makan atau minum selama lebih dari 18 jam mengingat matahari terbenam pukul 21.29 di negara itu pada bulan Juni.
Stojberg mengatakan, tuntutan kehidupan modern di Denmark membutuhkan waktu kerja yang panjang, kadang-kadang melibatkan pengoperasian mesin yang berbahaya.
Ia memberi contoh pengemudi bus yang tidak minum atau makan selama lebih dari 10 jam dan menyebut bahwa puasa dapat mempengaruhi "keselamatan dan produktivitas".
"Saya ingin menyerukan kepada para Muslim untuk mengambil cuti dari pekerjaan selama bulan Ramadan untuk menghindari konsekuensi negatif bagi masyarakat Denmark lainnya," katanya.
Siapa itu Inger Stojberg?
Stojberg adalah menteri integrasi adalah politisi kanan dari partai Venstre liberal yang telah berperan dalam mengencangkan kebijakan imigrasi Denmark.
Ia juga merupakan seorang mantan jurnalis.
Bulan lalu ia menulis artikel yang menyebutkan "proporsi pengungsi yang signifikan" telah menipu atau menyalahgunakan kepercayaan orang Denmark.
Sejak partainya membentuk pemerintahan koalisi pada tahun 2015, Denmark telah memberlakukan serangkaian kontrol imigrasi, hal itu ia tunjukkan dengan mengunggah foto kue untuk menandai 50 amandemen tersebut.
Dua tahun lalu, Denmark menyetujui tindakan kontroversial untuk menyita barang-barang berharga pencari suaka untuk membayar tempat tinggal dan penginapan mereka.
Setelah undang-undang itu dibandingkan dengan penyitaan barang berharga oleh Nazi dari orang-orang Yahudi di Perang Dunia II. Sedangkan cincin pernikahan dan pertunangan tidak termasuk ke dalam aturan hukum.
Langkah-langkah lain yang diterapkan antara lain persyaratan pengetatan untuk belajar bahasa Denmark, tes kewarganegaraan yang lebih ketat dan kemandirian finansial.
Denmark mengalami lonjakan kedatangan para pencari suaka dan migran yang tidak teratur pada tahun 2015 tetapi jumlahnya telah menurun secara signifikan.
Angka yang diterbitkan bulan ini oleh surat kabar Politiken menunjukkan bahwa, jumlah Muslim yang berhasil mengajukan permohonan kewarganegaraan di Denmark juga turun.
Pada tahun 2014, 70% dari kewarganegaraan baru diberikan kepada orang-orang dari negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim, dan sejak itu angka tersebut turun menjadi 21%.