Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Logo BBC

Sebut pemerintahan Trump 'tidak kompeten' dalam surel bocor, dubes Inggris berada di tengah pusaran diplomatik AS-Inggris

Reporter

Editor

BBC

image-gnews
Iklan
A folder marked "top secret" Getty Images

Duta Besar Inggris untuk Amerika Serikat Sir Kim Darroch mengundurkan diri dari posisinya hari Kamis (10/07) menyusul bocornya surat elektronik rahasianya ke tangan media.

Surat elektronik yang bocor pada akhir pekan itu mengkiritik pemerintahan Presiden Donald Trump dan menyebut Gedung Putih sebagai "ceroboh dan tidak kompeten".

Baca Juga:

Surat ini bocor ke surat kabar Mail on Sunday, dan segera mendapat tanggapan luas, termasuk dari Donald Trump yang menyatakan "kita tak akan berurusan dengannya", mengacu kepada Kim Darroch.

Trump juga menyebutnya "pria yang sangat bodoh".

Penyelidikan resmi dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri Inggris. Parlemen juga meminta adanya penyelidikan resmi dari kepolisian di tengah kemarahan akan hubungan diplomatik yang memburuk ini.

Baca Juga:

Pengunduran Kim Darroch terjadi tiga hari sesudah kebocoran surelnya ini.

Dalam suratnya kepada Menteri Luar Negeri, Darroch menyatakan bahwa "tak mungkin" baginya untuk terus mengemban tugas di posisinya tersebut.

Apa sesungguhnya kebocoran ini dan apa kemungkinan akibatnya?

Kebocoran atau peretasan?

Kementerian Luar Negeri Inggris berulang kali menyebut peristiwa ini sebagai "kebocoran" alih-alih "peretasan". Awalnya, insiden ini digambarkan sebagai "kejahatan" tetapi Kemenlu baru meluncurkan pertanyaan resmi hari Minggu (07/07).

Menteri Negara Urusan Eropa dan Amerika Alan Duncan membantah bahwa terungkapnya surel ini bagian dari konspirasi atau "rencana Brexit" dan menyebut kebocoran itu "tercela", sembari menambahkan bahwa "premis pertama kebocoran itu berasal dari dalam".

Sumber harian The Times di pemerintahan Inggris menyebut "keterlibatan aktor negara tetap diperhitungkan", tetapi kantor perdana menteri di Downing Street menyebut tak ada bukti yang mengindikasi keterlibatan negara asing.

Theresa May Getty Images
Downing Street memastikan "dukungan penuh" terhadap duta besarnya.

Berapa orang yang memiliki akses pada email tersebut?

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Ketika ditanya apakah para menteri, anggota parlemen dan penasihat khusus akan diselidiki terkait kebocoran ini, Kementerian Luar Negeri mengatakan tim penyelidik yang akan menentukan.

Menjawab pertanyaan berapa orang umumnya yang menerima kabar dari seorang duta besar, menteri luar negeri menduga, bisa sekitar 100 orang, tergantung jenis kabar yang disampaikan.

Seorang mantan duta besar Inggris di AS, Sir Christopher Meyer, menyebut adanya kemungkinan "seseorang yang dengan sengaja ingin menyabotase Kim Darroch, untuk membuat posisinya goyah dan menggantikannya dengan yang lebih cocok dengan si pembocor".

Siapa yang menyelidiki kebocoran?

Di Majelis Rendah ada seruan agar polisi melakukan penyelidikan.

Tom Tugendhat, ketua komisi luar negeri di parlemen mengatakan anggota parlemen telah menulis surat kepada Kepala Kepolisian Metropolitan Cressida Dick untuk "meminta agar penyelidikan kriminal segera dibuka".

Alan Duncan menyatakan polisi bisa terlibat apabila ditemukan bukti kejahatan kebocoran tersebut.

Pada bulan April saat terjadi kebocoran Huawei, Lord O'Donnell mantan direktur kepegawaian negeri mengatakan pihak berwenang dalam keadaan seperti ini bisa memutuskan untuk catatan telepon dan surel orang-orang yang punya akses informasi guna menemukan siapa yang bertanggung jawab.

Apa hukumannya?

Orang yang membocorkan surel kepada surat kabar Mail on Sunday bisa dijatuhi hukuman di bawah Undang-undang Kerahasiaan Negara.

Hukuman maksimum untuk membocorkan dokumen negara adalah dua tahun penjara atau denda yang tak ditentukan batasnya.

Iklan

Berita Selanjutnya

1 Januari 1970


Artikel Terkait

    Berita terkait tidak ada



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Berita terkait tidak ada