Getty Images Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan membuang surat dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump "ke tempat sampah", demikian menurut sumber BBC.
Dalam surat tertanggal 9 Oktober, yang dikirim sesudah pasukan AS ditarik dari Suriah, Trump menulis kepada Erdogan: "Jangan sok jago. Jangan bertindak bodoh!"
Sumber BBC di kepresidenan Turki mengatakan kepada BBC bahwa surat itu "sepenuhnya ditolak" oleh Erdogan.
- Penarikan pasukan Amerika Serikat atas perintah Trump mengubah bentuk perang Suriah
- Didukung Rusia, tentara Suriah memasuki 'kota penting' yang jadi tujuan serangan Turki
- Karpet merah untuk Vladimir Putin di Arab Saudi
Di hari yang sama dengan kedatangan surat itu, Turki melancarkan serangan lintas batas terhadap pasukan Kurdi di Suriah.
"Mari upayakan kesepakatan! Anda pasti tak mau bertanggung jawab untuk pembantaian ribuan orang, dan saya tak mau bertanggung jawab untuk menghancurkan ekonomi Turki - dan pasti akan saya lakukan," kata Trump dalam surat tersebut.
Reuters "Sejarah akan melihat Anda dengan baik apabila Anda melakukan hal ini dengan benar dengan cara kemanusiaan. Sejarah akan memandang Anda sebagai setan jika hal yang baik tidak terjadi."
Sebagai tanggapan, sumber di kepresidenan Turki mengatakan: "Presiden Erdogan menerima surat itu, menolak isinya sepenuhnya dan melemparkannya ke tempat sampah."
Bagaimana pihak lain menanggapi krisis ini?
Presiden Trump menghadapi kritik keras terkait penarikan pasukan dari Suriah, yang menurut mereka memberi lampu hijau bagi Turki untuk melakukan serangan militer kepada bangsa Kurdi yang sebelumnya menjadi sekutu Amerika dalam perang melawan kelompok yang menamakan diri Negara Islam (ISIS).
- Siapa sesungguhnya bangsa Kurdi yang dimusuhi di berbagai negara?
- Apa makna 'jeda kemanusiaan' Suriah yang diperintahkan Putin?
- Presiden Putin: Serangan udara lanjutan ke Suriah 'sebabkan kekacauan dunia'
Banyak kritik datang justru dari Partai Republik, partai asal Trump sendiri.
Sebagai bentuk teguran dari dua partai politik, Partai Republik bergabung dengan Partai Demokrat - ini jarang sekali terjadi - untuk secara resmi mengutuk langkah Trump tersebut, dalam pemungutan suara di parlemen hari Rabu (16/10).
EPA Ketua parlemen Nancy Pelosi mengadakan pertemuan dengan Trump mengenai hal tesebut. Dalam pertemuan yang berlangsung panas itu, Pelosi dan pemimpin Minoritas Senat AS Charles Schumer meninggalkan ruangan sebelum pertemuan berakhir.
Pemimpin Partai Republik menyebut mengkritik langkas Pelosi karena "tidak pantas". Baik Pelosi maupun Trump saling menuduh satu sama lain "ngambek", dan Trump kemudian mengunggah foto percekcokan mereka di Twitter.
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1184597281808498688
Namun foto itu dipuji oleh Partai Demokrat yang mengatakan momen itu "ikonik" dan memperlihatkan Pelosi dalam "kondisi terbaik". Pelosi juga memakai foto itu di akun Twitter-nya.
Apa yang dikatakan Trump?
Hari Rabu, 1(6/10), Trump mengatakan AS seharusnya tidak campur tangan dalam operasi militer Turki di Suriah karena itu "bukan perbatasan kita", seraya menyatakan bahwa bangsa Kurdi yang jadi sekutu AS "bukan malaikat".
"Mereka punya masalah di perbatasan," kata Trump kepada wartawan di Gedung Putih. "Itu bukan perbatasan kita. Kita tidak perlu membelanya dengan nyawa."
AFP Apa konteksnya?
Pasukan Turki dan aliansi pemberontak Suriah melancarkan serangan di Suriah utara minggu lalu untuk mendesak milisi Kurdi Suriah yang disebut People's Protection Units (YPG), dan membentuk "zona aman" untuk menempatkan dua juta orang pengungsi Suriah.
Pasukan Kurdi merupakan sekutu yang sangat penting dalam perang AS melawan kelompok yang menamakan dirinya ISIS di Suriah. Ada kekhawatiran, ketidakstabilan ini bisa memicu bangkitnya kembali kelompok jihadis.
Sementara itu Ankara melihat milisi YPG sebagai kepanjangan Partai Buruh Kurdi, PKK, yang mereka anggap organisasi teroris.
AS juga menyatakan PKK sebagai organisasi teroris asing. Mereka juga melihat adanya hubungan antara YPG dengan PKK, tetapi setuju dengan pandangan Turki bahwa YPG adalah kepanjangan dari PKK.