Getty Images Sesudah empat tahun sejak referendum tahun 2016, keluarnya Inggris dari Uni Eropa atau Brexit akhirnya tiba pada tanggal 31 Januari, meskipun dampak nyatanya masih belum jelas.
Salah satu tujuan Brexit adalah agar pemerintah Inggris mengendalikan lagi kebijakan migrasi.
Di bawah aturan Uni Eropa (EU), Inggris harus ikut prinsip "pasar internal" Uni Eropa yang membolehkan pergerakan bebas barang, jasa, modal dan orang.
Sejak menjadi pasar tunggal tahun 1993, "Warga negara anggota EU bisa tinggal, bekerja, belajar, atau berbisnis dengan bebas" di manapun negara anggota.
- Pemilu Inggris dipercepat, apa dampaknya terhadap Brexit?
- Bagaimana fenomena Brexit mengubah bahasa Inggris
- Proses Brexit membutuhkan pemungtan suara parlemen Inggris
Hasilnya, migrasi tahunan warga Uni Eropa ke Inggris mencapai angka tertinggi di kuartal pertama tahun 2015, dengan kedatangan 219.000 migran.
Sejak referendum 2016, angka ini turun ke 48.000 di kuartal kedua 2019.
Namun warga Inggris diuntungkan juga dari kebijakan ini.
Misalnya di koloni Inggris di Spanyol ada sekitar 250.000 warga Inggris.
Lebih dari sepertiganya berusia 65 tahun ke atas. Cuaca cerah dan sinar matahari membuat tempat itu ideal untuk menikmati pensiun.
Getty Images Pergerakan warga Inggris dan Uni Eropa ini dijamin tetap bebas sampai 21 Desember 2020, hari di mana masa transisi berakhir.
Kemudian Inggris dan Uni Eropa harus menyetujui syarat-syarat baru dalam soal pergerakan warganya.
Bagaimana dengan Indonesia?
Tidak ada yang berubah bagi warga negara Indonesia.
Pergerakan bebas ini hanya berlaku untuk warga Uni Eropa dan negara-negara dengan perjanjian khusus seperti Swiss atau Norwegia.
Sedangkan bagi warga non-EU aturan yang berlaku masih sama.
Banyak negara Eropa menandatangani Perjanjian Schengen yang membebaskan pemegang visa kawasan Schengen untuk berpindah dari satu negara ke negara tanpa melalui pemeriksaan perbatasan lagi.
Maka siapapun yang mendapat visa kunjungan wisata Prancis, itu berlaku juga untuk Jerman, Portugal dan 26 negara lain di kawasan Schengen.
Namun Inggris tidak ikut perjanjian Schengen.
Getty Images Namun kriteria visa kerja dan belajar berbeda bagi setiap negara Eropa.
Seseorang bisa mendapat visa kerja atau belajar di Belgia, misalnya, tapi tidak berlaku untuk kerja atau belajar di negara Uni Eropa lain.
Visa Schengen mereka hanya untuk bepergian saja, tidak untuk aktivitas kerja atau belajar.
Bagaimana dengan Inggris? Tak ada yang berubah bagi warga non-Uni Eropa yang tetap harus memohon visa Inggris sekalipun mereka punya visa Schengen yang masih berlaku.
Pendeknya, dalam soal visa, Brexit hanya berlaku untuk warga Uni Eropa.
Getty Images Kebutuhan tenaga kerja
Tidak jelas bagaimana kesepatakan Inggris dengan Uni Eropa nantinya soal tenaga kerja.
Yang jelas, baik sektor publik maupun swasta di Inggris tergantung pada pekerja asing.
Misalnya sistem kesehatan Inggris, National Health Service (NHS), telah lama kekurangan tenaga kerja, bahkan sebelum referendum 2016.
Ini akan memburuk dengan mundurnya sekitar 10.000 pekerja NHS yang memutuskan meninggalkan Inggris sesudah 2016.
Getty Images Sektor lain yang terpengaruh adalah restoran dan hotel, yang harus mencari sekitar 60.000 orang per tahun untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan warga Eropa seusai masa transisi.
Ini bakal rumit. Angka pengangguran Inggris 3,8% sedangkan angka lapangan kerja adalah 76,3%.
Kebutuhan pekerja sangat tinggi sehingga banyak imigran yang mendapat pekerjaan di sektor formal adalah migran baru tanpa kemampuan bahasa Inggris.
- Brexit: Kisah orang Timor Leste di Inggris menghadapi ketidakpastian Brexit
- Proses resmi Brexit harus mendapat persetujuan parlemen
- Theresa May: PM Inggris akan mundur karena Brexit berlarut
Banyak bisnis yang khawatir akan terus menurunnya pekerja dari Eropa seperti yang terlihat dalam empat tahun terakhir.
Menurut Perdana Menteri Boris Johnson, ini tak akan jadi masalah karena Inggris akan menerapkan kebijakan migrasi dengan sistem poin seperti yang dipakai di Australia yang menurutnya "lebih adil".
Di Inggris banyak komunitas imigran, tidak hanya yang berasal dari Eropa.
Data tahun 2018 memperlihatkan yang terbesar adalah komunitas Polandia dan India. Masing-masing mencapai 8,9% dari warga Inggris yang lahir di luar negeri.
Selanjutnya adalah Pakistan (5,7%) dan Rumania (4,2%).
Beberapa pendukung Brexit menyatakan ada perbedaan perlakuan yang tak adil terhadap komunitas-komunitas ini.
Getty Images Warga Polandia dan Rumania bebas masuk dan mencari kerja di Inggris tanpa syarat, sementara bagi warga Pakistan dan India, mereka harus memenuhi syarat dan batasan ketat dalam mendapat visa kerja.
Misalnya, mereka harus dapat tawaran kerja dengan gaji tinggi, atau memiliki sertifikat pelatihan sektor tertentu.
Menarik "bakat terbaik"
Johnson menyatakan kekurangan tenaga Eropa bisa dikompensasi dengan memfasilitasi imigrasi dari negara lain.
"Kita mendahulukan orang daripada paspor asal negara mereka. Maka kita bisa menarik bakat-bakat terbaik dari seluruh dunia di manapun mereka berada," katanya hari Senin (27/01) sambil mengumumkan visa cepat bagi ilmuwan yang akan berlaku efektif 20 Februari 2020.
Beberapa tahun terakhir, tren menggantikan imigran Eropa dengan imigran non-EU sudah mulai terlihat.
Getty Images Angka migrasi non-Uni Eropa meningkat sejak referendum. Bulan Maret 2016, angkanya 168.000, bulan Juni 2019 naik 36% ke angka 229.000.
Apakah ini akan meningkatkan keuntungan bagi orang Indonesia untuk bekerja di Inggris? Belum tentu, karena yang terjadi hanyalah dikuranginya keunggulan warga EU dibandingkan warga negara lain.
Getty Images Pemerintah Inggris mengubah aturan bagi sarjana lulusan Inggris.
Jika tadinya mereka dibolehkan tinggal empat bulan sesudah visa pelajar mereka habis untuk mencari kerja, kini aturan itu diperpanjang menjadi dua tahun.
Maka kesempatan menjadi lebih besar, dan tidak ada keuntungan lebih bagi warga Uni Eropa dalam persaingan kerja dibandingkan warga non-Uni Eropa.
Ini dinyatakan sebagai upaya untuk menarik "bakat terbaik di dunia" seperti kata Boris Johnson tadi.
Namun bagaimana dengan sektor yang tidak butuh pendidikan tinggi seperti pertanian atau konstruksi?
Getty Images Matthew Fell dari Confederation of British Industry (CBI) mengkritik kebijakan yang berfokus pada "bakat terbaik" ini saja.
"Banyak perusahaan masih butuh pekerja dengan kualifikasi rendah," katanya menunjuk pada sektor pertanian.
Carolyn Fairbairn, dari lembaga sama menyatakan bahwa ekonomi Inggris sangat tergantung pada pekerja tidak terampil.
"Contohnya pekerjaan untuk merawat orang lanjut usia," katanya kepada koran The Guardian.
Sampai kini belum terlihat apakah Inggris dan Uni Eropa akan punya kerjasama khusus untuk warga negara mereka.
Namun Migration Advisory Committee telah menyampaikan laporan ke pemerintah untuk menurunkan batasan upah terendah agar satu pekerjaan bisa lebih mudah diberikan kepada tenaga kerja asing.