Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Menteri Pertahanan yang juga Presiden terpilih Prabowo Subianto saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 25 September 2024. Prabowo Subianto menghadiri rapat terakhir sebagai Menteri Pertahanan dengan Komisi III DPR RI periode 2019-2024 yang beragendakan pengambilan persetujuan terhadap 5 RUU kerjasama bidang Pertahanan. TEMPO/M Taufan Rengganis
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
KETUA Umum Partai Gerakan Indonesia Raya, Prabowo Subianto, akan menggantikan Joko Widodo sebagai Presiden pada 20 Oktober 2024. Menteri Pertahanan itu telah menggelar rapat bersama orang-orang dekatnya di Gerindra untuk membahas jumlah dan nomenklatur kementerian, sebagaimana liputan Tempo pada 5 Oktober 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Prabowo punya kewenangan untuk menentukan jumlah menteri di dalam kabinetnya setelah Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan revisi Undang-Undang Kementerian Negara. Salah satu pasal yang diubah adalah Pasal 15 yang kini menyebutkan bahwa jumlah kementerian ditetapkan oleh Presiden sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan.
Sebagaimana laporan majalah Tempo berjudul “Tambah Menteri Bagi Kursi” yang terbit pada 22 September 2024, kabinet Prabowo diperkirakan akan berisi lebih dari 40 kementerian. Bekas Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus Angkatan Darat itu akan menambah dua kementerian koordinator. Ia juga akan memecah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menjadi dua kementerian. Ketua Harian Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, tak membantah atau membenarkan mengenai penambahan jumlah kementerian koordinator. “Masih dinamis,” ujarnya.
Sebelum terpilih menjadi presiden, Prabowo memimpin Partai Gerindra dengan jumlah pengurus yang mencapai ratusan orang. Berdasarkan data pengurus partai di situs Komisi Pemilihan Umum, jumlah pengurus Dewan Pimpinan Pusat Gerindra mencapai 288 orang.
Jumlah pengurus Gerindra itu sembilan kali lebih banyak dibandingkan pengurus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang memenangi pemilihan umum dalam tiga edisi terakhir. Partai banteng mempunyai 32 pengurus di tingkat pusat, paling sedikit di antara partai yang lolos ke DPR.
Jumlah pengurus Partai Golkar mendekati kepengurusan Gerindra. Data KPU mencatat partai berlambang pohon beringin itu diperkuat 222 pengurus. Sementara itu, kepengurusan Partai Kebangkitan Bangsa dengan 61 orang, Partai NasDem 49 orang, Partai Keadilan Sejahtera 130 orang, dan Partai Demokrat sebanyak 87 orang.
Kepengurusan Gerindra terdiri dari 15 bidang serta sub-sub bidang lainnya. Ada juga struktur Dewan Pakar, Dewan Penasihat, dan Dewan Pembina. Beberapa politikus Gerindra juga menempati dua posisi yang berbeda di tingkat pusat.
Foto 
